|
| Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai |
Jakarta, Khazminang.id – Kementerian BUMN bersama dengan Kemenko Perekonomian dan Bappenas sedang
menyiapkan protokol vaksin COVID-19 seperti Vaksin Merah Putih yang akan
dilakukan uji klinis I, II, dan III di tahun 2021.
“Vaksin akan dibagi menjadi dua, yaitu vaksin bantuan gratis dan vaksin mandiri. Untuk vaksin gratis berdasarkan kepada data BPJS Kesehatan,” Kata Menteri BUMN, Ercik Tohir ketika rapat kerja dengan Komite II DPD RI di Senayan, kemarin.
Menurut Erick, bantuan yang sudah disiapkan untuk saat ini adalah Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro; Bantuan Kredit Lunak UMKM; Bantuan Subsidi Gaji; Penyaluran Bantuan untuk Pra-Kerja; dan Bantuan Sosial Tambahan. Bantuan ini akan berlanjut sampai dengan tahun 2021.
Sementara menjawab pertanyaan Ketua Komite II, Yorrys Raweyai soal bagaimana kelanjutan subsidi listrik, Menteri BUMN Erick Tohir mengatakan bahwa subsidi listrik tetap dijalankan sampai dengan Desember 2020.
“PLN memberikan listrik gratis kepada 24 juta pelanggan 450 VA (Volt Ampere) dan diskon listrik 50% kepada 7,7 juta pelanggan 900 VA, sedangkan Telkom Indonesia memberikan subsidi pulsa dan kuota internet untuk keperluan kalancaran pendidikan yang dilakukan saat ini secara daring di sleuruh Indonesia,” kata Erick.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Yprrys dan didampingi Wakil Ketua Komite, Hasan Basri dan para anggota Komite II dari berbagai provinsi, juga dibicarakan tentang peranan BUMN dalam penanganan COVID-19 khususnya pengadaan vaksin, penyediaan fasilitas kesehatan, dan pengembangan Vaksin Merah Putih yang dilakukan oleh Bio Farma.
“Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis yang telah dihimpun oleh kami, ada dua permasalahan yang ingin kami sampaikan. Pertama dampak Covid-19 di berbagai sektor dan kedua tenaga lokal,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat Rapat Kerja secara Virtual dengan Menteri BUMN, Jakarta, Selasa (15/9).
Ketua Komite II mengatakan bahwa dampak pandemi COVID-19 bagi kinerja BUMN tentu sangat signifikan terutama pada sektor energi, pariwisata, infrastruktur, minerba, dan logistik dengan perubahan pendapatan pada kuartal II 2020. “Sebagai Ketua Satgas Covid 19 kami ingin mengetahui langkah-langkah Kementerian BUMN dalam mengatasi pandemi Covid 19 di daerah,” ucap Yorrys didampingi oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri dan Abdullah Puteh.
Senator asal Papua itu menambahkan terkait dengan Proyek Strategis Nasional di berbagai daerah. Untuk itu, Komite II DPD RI ingin mengetahui program-program prioritas Kementerian BUMN yang dapat melibatkan Anggota Komite II DPD RI. “Kita berharap dapat melibatkan kami serta tenaga kerja lokal pada setiap program dan proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN guna mendorong perekonomian di daerah,” paparnya.
Menteri Erick Tohir pun menjelaskan bahwa BUMN terus berupaya menjaga keberlangsungan operasional dan pelaksanaan proyek strategis nasional yang merupakan program padat karya.
“Kementerian BUMN memiliki tiga prioritas penanganan COVID-19, yaitu mempercepat, mensinkronisasikan, dan men-support para K/L dan Pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah dengan dibantu dua satgas (satuan tugas) lain, yaitu Kesehatan (BNPB dan K/L terkait) dan Ekonomi (Kemenkeu dan K/L terkait). Karena itu Presiden telah memutuskan tim khusus untuk mempercepat testing COVID-19 untuk tujuh provinsi sesuai dengan standar WHO (World Health Organization),” kata Erick.
Bantuan produktif kepada masyarakat berjalan selaras. Stimulus ekonomi diharapkan berjalan seiring dengan vaksinasi. Menurut Erick, tahun 2021-2022 diharapkan perekonomian dapat tumbuh sesuai dengan target.
Ia pun menjelaskan bahwa Kementerian BUMN juga memiliki tiga prioritaslain, yaitu Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh.
Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh mengharapkan Menteri BUMN bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat pinjaman seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Saya berharap Pak Menteri bisa membantu KUR, sehingga masyarakat yang kurang modal bisa mengembangkan usahannya,” ujarnya.
Anggota DPD RI asal Provinsi Riau Edwin Pratama Putra berharap Menteri BUMN untuk mempekerjakan tenaga lokal pada handover PT. Cevron Pasific Indonesia. “Saya berharap Pak Menteri memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam handover dengan Cevron,” harapnya. (syafruddin al)
