×

Iklan


Untuk Ketigakalinya Tanah Datar Jadi Kabupaten Layak Anak

30 Juli 2021 | 21:15:45 WIB Last Updated 2021-07-30T21:15:45+00:00
    Share
iklan
Untuk Ketigakalinya Tanah Datar Jadi Kabupaten Layak Anak
Kabupaten Tanah Datar kembali meraih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional, yang diumumkan secara virtual (foto: Humas Tanah Datar)

Batusangkar, Khazminang.id-- Kabupaten Tanah Datar kembali meraih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional, yang diumumkan secara virtual pada Kamis (29/7), kegiatan ini disaksikan dan diikuti Bupati Tanah Datar Eka Putra beserta istri serta Wakil Bupati Richi Aprian beserta beserta istri di Gedung Indo Jolito, Batusangkar.

 

Bupati Tanah Datar, Eka Putra menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak beserta jajaran, seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait atas upaya sungguh-sungguh mewujudkan Tanah Datar menuju Kabupaten Layak Anak.

     

    “Anak adalah aset bangsa dan daerah yang harus dijaga dan dilindungi hak-hak. Pemerintah daerah komit terhadap hal itu. Mari bersama-sama kita menjaga dan melindungi anak-anak dengan memperhatikan hak-hak dan kebutuhan mereka serta aktif memantau supaya tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak,” sampai bupati.

     

    Bupati katakan sosialisasi harus digiatkan sehingga tingkat kekerasan anak di Tanah Datar semakin menurun.

     

    “Tahun ini kita mendapat penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkatan Madya untuk ke tiga kalinya, tentunya ke depan dengan persiapan yang lebih panjang dan program/kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang lebih intens akan menghasilkan peningkatan capaian, ” harap bupati.

     

    Menurut Eka Putra, hal ini butuh dukungan lintas perangkat daerah, stakeholder dan masyarakat dan jangan jadikan prestasi ini sebagai tujuan akhir, tetapi sebuah motivasi untuk lebih baik lagi.

     

    Dalam kegiatan pengumuman tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bintang Puspayoga mengatakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak merupakan amanat konsitusi UUD RI dan konvensi hak anak yang telah diratifikasi serta UU Perlindungan Anak.

     

    Menurutnya, secara umum, anak memiliki 4 hak dasar, yakni hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan serta hak partisipasi.

    Ditekan Bintang Puspayoga, isu melingkupi anak-anak sangat komplek dan multi sektoral sehingga komitmen lintas sektor menjadi sangat esensial.

     

    “Anak juga hidup dalam sebuah sistem yang ada di dalamnya keluarga, sekolah dan masyarakat sehingga dibutuhkan perlindungan khusus anak, kata dia.

     

    Dalam UU 23 tahun 2021 tentang pemerintah daerah, dipertegas bahwa urusan pemerintah dalam perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat, media dan dunia usaha sebagai 4 pilar pembangunan.

     

    “Meski sempat tertunda akibat pandemi Covid-19, tahun 2021 ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali melaksanakan evaluasi pelaksanaan KLA oleh tim kementerian dan tim independen, untuk mengukur capaian kinerja pelaksanaan 24 indikator penilaian.

     

    Penilaian ini yang pada akhirnya bermuara pada penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak yang terdiri dari 5 peringkat yaitu pratama, madya, nindya, utama dan KLA.

     

    Tahun ini terjadi peningkataan penerima penghargaan dari 259 menjadi 275 kabupaten/kota, juga diberikan apresiasi kepada provinsi pelopor layak anak” urainya.

     

    Turut hadir pada kesempatan itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Suhermen, Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yuhardi, Kepala Baperlitbang Alfian Jamrah dan Kabag Humas dan Protokol Yusrizal (Heri Syafrianto).