×

Iklan


Uji Materi di MK, Dewan Pers Masak Lebih dari Satu

11 Oktober 2021 | 14:00:37 WIB Last Updated 2021-10-11T14:00:37+00:00
    Share
iklan
Uji Materi di MK,  Dewan Pers Masak Lebih dari Satu
Mahkamah Konstitusi

Jakarta, Khazminang.id – Tujuan pembentukan Dewan Pers, adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Apabila terdapat lebih dari satu Dewan Pers, maka akan terbentuk variasi pemaknaan atas frasa kemerdekaan pers dari berbagai dewan pers.

Ini dinyatakan oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, hari ini di depan persidangan judicial review atas UU Pers No 40/1999 di Mahkamah Konstitus.

    Usman mengatakan, keberadaan lebih dari satu Dewan Pers justru akan kontraproduktif dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

     “Apabila (pasal 15 UU Nomor 40/1999 tentang Pers) dimaknai dapat lebih dari satu Dewan Pers, maka hal tersebut justru kontraproduktif dengan tujuan pembentukan Dewan Pers itu sendiri,” kata dia ketika memberi keterangan sebagai kuasa presiden di Sidang Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, Senin.

    Ia menilai, justru kalau ada lebih dari satu Dewan Pers di satu negara akan memantik terjadinya benturan antara sesama.

    Bahkan ia lebih dalam lagi melihat fungsi Dewan Pers sebagaimana diamanahkan UU yakni untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik yang dijalankan oleh para pelaku di industri media. “Bisa banyak nanti Kode Etik Jurnalistik yang dibuat, dan sesuai dengan kepentingan masing-masing Dewan Pers,” katanya mengingatkan.

    Usman tampil meewakili pemerintah atas gugatan judicial review khususnya UU No 40 tahun 1999 pada pasal 15 ayat (5) UU Pers yang dianggap para penggugat bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan 281 ayat (2) UUD 1945.

    Pemohon mengajukan aduan itu karena hasil pemilihan anggora Dewan Pers Indonesia tidak mendapat tanggapan atau respons dari presiden, khususnya berupa keputusan presiden.

    Ia mengatakan, Dewan Pers Indonesia bukan nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) UU Pers.

    Uji materi itu diajukan oleh Hance Mandagi dkk melalui kuasa hukumnya Vincent Suriadinata. (syaf al/eko)