Foto: hutama karya |
Jakarta, Khazminang-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ingin kebutuhan dana yang besar dari pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) menambah beban uang negara. Oleh karena itu dia memerintahkan para menterinya untuk mencari peluang pendanaan lain untuk menutupi sisa kebutuhan dananya.
Hal itu dibahas dalam rapat terbatas hari ini. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ditugasi untuk mencari sisa kebutuhan dananya, salah satu opsinya dengan menerbitkan surat utang yang dijamin pemerintah.
"Beliau memerintahkan ke Menteri BUMN, Menko Maritim dan Investasi, Menko Ekonomi dan Menkeu. Beliau-beliau yang akan merumuskan, apakah dengan mengeluarkan bond dengan jangka panjang. Kalau jangka panjang pasti dengan jaminan pemerintah. Jadi untuk tol Sumatera ini hanya masalah pendanaan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Basuki menjelaskan proyek Tol Trans Sumatera sendiri dengan total panjang 2.878 km membutuhkan dana investasi sekitar Rp 500 triliun. Pembangunan itu sudah termasuk ruas penunjangnya.
Dari kebutuhan dana itu sudah terpenuhi dari perbankan sebesar Rp 72,2 triliun, dukungan pemerintah Rp 21,6 triliun dan PMN sebesar Rp 19,6 triliun atau totalnya mencapai Rp 113 triliun. Jika dihitung maka kekurangan dana investasi yang dibutuhkan sebesar Rp 387 triliun.
Untuk progres Tol Trans Sumatera saat ini yang sudah selesai konstruksi sepanjang 393 km atau mencapai 14%. Lalu yang masih dalam proses konstruksi sepanjang 1.194 km atau 41% dan yang masih dalam persiapan sepanjang 1.291 km atau 45%. (dtc)