×

Iklan


Tolak SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah, Wali Kota Pariaman Siap Disanksi

13 Feb 2021 | 10:51:04 WIB Last Updated 2021-02-13T10:51:04+00:00
    Share
iklan
Tolak SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah, Wali Kota Pariaman Siap Disanksi
Walikota Pariaman Genius Umar menyatakan sikapnya tidak mendukung kebijakan tersebut, terkait kebijakan yang melarang siswi yang bersekolah di sekolah negeri mengunakan hijab, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (foto: Ist/net).

Pariaman, Khazminang.id-- Walikota Pariaman Genius Umar menyatakan sikapnya tidak mendukung kebijakan tersebut, terkait kebijakan yang melarang siswi yang bersekolah di sekolah negeri mengunakan hijab, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.

"Kalau kebijakan ini kita terapkan, bagaimana dengan sekolah-sekolah agama yang ada, seperti Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang semua siswa dan siswinya beragama islam, dan sementara islam menganjurkan setiap muslimah wajib menutup auratnya," ujar Walikota Pariaman, Genius Umar, Sabtu (13/2)).

Genius menambahkan sementara tugas mereka adalah membentuk karakter dari anak didiknya masing-masing sesuai dengan agama mereka, berarti ada akses-akses tertentu yang tidak diperhitungkan oleh mereka ketika membuat kebijakan tersebut.

    Ketika disinggung tentang penerapan kebijakan tersebut oleh Kepala Daerah di wilayah masing-masing setelah 30 hari SKB 3 Menteri dikeluarkan, Genius Umar dengan tegas menjawab tidak akan menerapkan aturan tersebut di Kota Pariaman.

    "Walaupun saya akan mendapatkan sanksi berupa teguran atau sanksi yang lainnya, saya tidak akan melakukan hal tersebut, karena untuk Kota Pariaman kasus seperti itu tidak pernah ada, masyarakatnya merupakan masyarakat yang homogen, jadi tidak perlu ada aturan seperti itu dan biarkanlah berjalan seperti biasanya," jelasnya.

    "Saya pikir ini adalah tugas dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Gubernur harus melakukan koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah tingkat II untuk membahas masalah ini secara bersama-sama, apakah aturan ini harus diterapkan atau tidak diwilayah mereka masing-masing," terangnya.

    Ditambakan Genius, kalau perlu dirinya akan surati Menteri Pendidikan untuk bisa bertemu langsung dengan beliau, guna membahas masalah ini jika apa yang dijembatani Gubernur tidak berfungsi. Kalau perlu semua kepala daerah bisa bertemu langsung dengan Menteri Pendidikan untuk mengkomunikasikan masalah tersebut.

    "Intinya untuk Kota Pariaman kebijakan SKB 3 Menteri ini tidak akan diberlakukan. Dan tidak semua sekolah di Sumatera Barat mempunyai kasus seperti ini, seperti yang terjadi di Kota Padang yang memang masyarakatnya heterogen. Jadi, kita tidak akan memaksakan pemakaian atribut agama, karena kita semua di Kota Pariaman ini telah melakukan sesuai dengan agama masing-masing," terangnya (*/Syafrial Suger).