×

Iklan


Tokoh Agama 'Imam' Politik

10 Agustus 2022 | 20:51:37 WIB Last Updated 2022-08-10T20:51:37+00:00
    Share
iklan
Tokoh Agama \

Oleh: Prof. Duski Samad

(Ketua FKUB Sumatera Barat)

     

    Tema tulisan di atas muncul sebagai respon penulis terhadap godaan, ajakan dan provokasi praktisi politik terhadap tokoh agama yang diminta menjadi imam, pengerak dan orang terdepan dalam politik praktis. Begitu juga narasi yang disebar di media sosial bahwa tokoh agama mesti mencamplungkan diri ke dalam politik praktis, ikut mencalonkan diri dan atau menjadi tim sukses, bahkan ada yang memberikan dalil nash bahwa politik itu wajib hukumnya.

     Tulisan ini tidak berpretensi mengarahkan tokoh agama pada satu kekuatan politik atau calon tertentu, hanya menyamakan cara pandang bahwa politik dengan turunan, akibat dan dampak yang dibawanya adalah kenyataan yang tak mungkin diingkari. Lebih dari itu perlu juga diingatkan bahwa tokoh agama masih saja menjadi “sasaran” dan atau pengumpul umat masih saja kuat di memory politisi, faktanya kegiatan mengumpulkan tokoh agama memasuki tahun politik ini, terus berlangsung dengan kemasan acara yang berbeda. 

    Tokoh agama “Imam” politik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah imam dalam makna pemberi arah, pembimbing, dan pengerak politik amar ma’ruf nahi munkar. Terma politik yang dituju disini adalah ikhtiar dan gerakkan untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan kebaikan bersama. Difinisi politik dalam kamus wikepedia  adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Teori Klasik Aristoteles). Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Publik pemerintahan dan negara. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik Pemerintahan.

    Pandangan terhadap politik dalam praktik dimasyarakat beragam, dan oleh opini yang dibentuk media politik dikonotasikan tipu muslihat, licik dan bahkan ada yang membuat stigma politik itu kotor, dan tidak baik dilakukan oleh mereka yang menjadi tokoh agama, karena mereka diposisikan sebagai orang suci. Seringkali politik kotor ini dijadikan amunisi penghancur tokoh agama yang memilih jalur politik praktis sebagai jalan dakwahnya.

    Pengertian politik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu polis. Kata polis  adalah suatu kota yang memiliki status negara kota atau city state. Pengertian politik dapat ditafsirkan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain agar bisa mencapai kebaikan bersama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik adalah suatu pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan juga dasar pemerintahan.

    Selain itu politik juga bisa diartikan sebagai segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat dan lain sebagainya tentang pemerintahan negara atau suatu negara lain. Politik adalah suatu cara seseorang dalam membuat suatu keputusan pada kehidupan berkelompok. Oleh karena itu politik juga mengacu pada suatu cara membuat kesepakatan antar manusia sehingga mereka bisa hidup berdampingan atau berkelompok dalam suatu suku, kota bahkan hingga di negara.

    Politik dalam teori dan keilmuan adalah positif dan diperlukan untuk mencapai kehidupan bersama yang baik dan damai. Meskipun, dalam prakteknya ada pihak yang menyalahartikan politik sebagai tipu daya, mengunakan segala cara untuk mencapai tujuan, berupa kekuasaan. Anomali pengunaan istilah politik pada cara-cara negatif menyebabkan politik  tercemar dan dijauhi oleh mereka yang memiliki hati baik, bersih dan tokoh agama sering jadi ragu terhadap politik.

     Anti Perpecahan

    Imbas, dampak dan atau residu politik yang mencemaskan pelaku politik dan tokoh bangsa menjelang tahun politik 2023-2024 mendatang adalah polarisasi anak bangsa yang berakibat pada terjadi perpecahan bangsa yang merugikan kehidupan berbangsa. Pandangan, pendapat dan komentar politisi, akademisi dan pengamat politik bahwa polarisasi yang ditimbulkan oleh iven politik, Pemilu dan Pilres 2019 adalah bahaya laten yang mesti dicegah semua pihak dan prilaku politisi dan tokoh masyarakat menjadi salah satu pemicu dan sekaligus juga perekat persatuan atau faktor penting dalam mencegah perpecahan.

    Tokoh agama sebagai individu yang memiliki karakter keagamaan dan kebangsaan tentu akan menjadi garda terdepan dalam mencegah perpecahan yang disebabkan oleh polarisasi agama, suku, ras, dan antar golongan (SARA). Tokoh agama diharapkan dapat menjadikan diri dan jamaah yang mengikutinya menjadi perekat bangsa, lebih lagi dalam dalam menghadapi ekses prilaku politik yang tak paham aksentuasi politik yang beradab dan bermartabat.

    Tokoh agama mana saja, tak terkecuali tokoh agama Islam, ulama, mubaligh, khatib dan penceramah tentu akan menempatkan dirinya sebagai pihak yang kuat menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tokoh agama sebagai pihak yang paling anti perpecahan, maknanya tokoh agama adalah penegak persatuan bangsa dan kebersamaan umat manusia. Keragaman suku, bangsa dan aliran politik adalah niscaya, itu semua dikonstribusikankan untuk ta’aruf (memahami posisi masing-masing), yang paling mulia adalah yang paling taqwa, (QS.39:13).

    Sikap, prilaku dan suansana jiwa tokoh agama sebagai imam politik sudah dipraktik Rasul Allah Muhammad saw dalam menegakkan masyarakat Madani di Kota Madinah, melalui aktivitas politik mempersaudara suku-suku yang berbeda, menegakkan kedaulatan yang sama antar Muhajirin dengan Anshar, memperlaku hukum positif yang adil antar umat beda agama. Catatan sukses (succes story) peristiwa hijrah adalah fakta bahwa Islam hadir untuk rahmatan lil alamin.

    Tokoh agama dapat menjadi key person, public figur yang akan mengendalikan polarisasi sehingga tidak berubah menjadi perpecahan, itu semua dapat terjadi ketika etika sebagai imam politik berjalan efektif. Dalam surat al-Hujuraat (39) dari ayat 9 sd 13 ditetapkan tolok ukur (norma pokok) sebagai pembimbing yang dapat membawa rahmat untuk semua.

    Ada tujuh etika universal bagi pengerak kekuatan umat, untuk mencegah perpecahan,  awali gerakan meneguhkan persaudaraan dengan mengedepankan ishlah (kedamaian),   tidak saling menghina atau merendahkan satu dengan yang lain, tidak mencela kelompok lain, tidak memberi stigma negatif dan label tidak baik terhadap kelompok yang berbeda, menjauhi prilaku buruk sangka, tidak mengorek-gorek kesalahan lawan, tidak pula mengunjing atau membuat opini buruk terhadap lawan politik, hoax, ujuran kebencian dan sejenisnya, (QS.39:9-13).

     Imam Politik 1 dan 2

    Tokoh agama sebagai imam politik makna utamanya adalah semua tokoh umat, dan tokoh agama di negeri ini tentu harus ikut mensukseskan helat politik lima tahunan yang sudah menjadi kesepakatan nasional. Tokoh agama sebagai pilar utama penjaga moral bangsa tidak mungkin absen dan berpangku tangan saja melihat realitas politik, kecuali mesti harus menjadi pemberi nasehat, masukkan bagi perbaikan sistim politik dan pembimbing pelaku politik untuk menjadikan politik bagi kemaslahatan bangsa. Politik sarana untuk kebaikan bersama jangan sampai menjadi ajang perpecehan dan menimbulkan kemudaratan bagi umat dan bangsa.

     Keterlibatan tokoh agama sebagai imam politik dapat berjalan baik, ketika tokoh agama paham dan mengerti kedudukan dan posisinya sebagai pilar penjaga moral umat dan bangsa.

    Ketika tokoh agama memilih menjadi imam pertama, artinya memimpin jamaah bergabung dalam satu kekuatan politik praktis mesti tetap menjadi tokoh agama yang menjaga marwah martabat dan moral politik kebaikan. Tokoh agama yang menjadi calon legislatif atau bergabung dalam tim pemenangan PILPRES adalah wajar dan sah saja, namun karakter dan akhlak mulia sebagai pemimpin umat tidak boleh rusak atau terpinggirkan.

    Bersamaan itu tokoh agama yang diberi amanah sebagai penentu kebijakan pada organisasi keumatan, termasuk menjadi Ketua Masjid, Pimpinan agama pada level mana saja, diminta untuk menjaga diri dari keberpihakan pada satu partai dan figur atau orang yang berakibat terbelahnya umat. Begitu juga tokoh agama yang diamanahi menjadi penyelenggara negara yang harusnya netral, seperti ASN, diminta memposisikan diri sebagai imam kedua saja. Imam cadangan, tidak aktif, hanya sebatas penjaga moral, fasoem politik dan keadaban politik belaka.

    Akhirnya ingin ditegaskan bahwa tokoh agama sebagai pembimbing dan penjaga moral politik adalah keharusan dan mesti dipahami oleh semua pihak sebagai keniscayaan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Tokoh agama dalam level mana saja diminta untuk teguh, tangguh dan sungguh dalam mempertahankan nilai-nilai keutamaan, politik berakhlak mulia, dan tidak mudah tercemar oleh praktik politik sesat dan menyesatkan. Keterlibatan tokoh agama dalam politik ada yang harus menjadi “imam” (pemuka), terlibat aktif dalam politik praktis, dan agar dihargai pula tokoh agama yang berfungsi sebagai penjaga moral politik dan sekaligus sebagai pembina umat dalam menegakkan politik amar ma’ruf nahi munkar, wallahu’alam.