|
Padang,
Khazanah – Elektronifikasi dan realisasi nontunai dalam pengelolaan
pemerintahan adalah sebuah kemestian. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi
Daerah (TP2DD) sendiri adalah salah satu upaya terpadu dalam memaksimalkan
realisasi nontunai dalam penyelenggaraan pemerintah, yang juga bertujuan untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah
itu sendiri.
Demikian
disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat membuka High Level
Meeting (HLM) TP2DD se-Sumbar 2024 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Kamis (21/03/2024) yang dihadiri Wali
Kota Solok, Zul Elfian, Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, Pjs Dirut Bank
Nagari, Gusti Candra, Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, perwakilan kepala daerah
se-kabupaten/kota di Sumbar, dan undangan lainnya.
Dikatakan,
patut dipahami salah satu tuntutan kemajuan adalah transparansi atau
keterbukaan. Pemprov Sumbar saat ini sudah 100 persen nontunai. Namun beberapa Pemkab/Pemko
masih rendah realisasi nontunainya. Masalah dominannya adalah terkendala sarana
prasarana.
“Kita
sudah surati Kementerian Kominfo untuk permintaan Base Transceiver Station
(BTS) sehingga jaringan internet di daerah makin lancar," ucap gubernur.
Menurutnya,
pentingnya elektronifikasi dan nontunai dalam penyelenggaraan pemerintah karena
diyakini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, mendorong optimalisasi
PAD, meningkatkan akses keuangan, sekaligus meningkatkan kontrol atas keuangan.
Sementara
Kepala Perwakilan BI Sumbar, Endang Kurnia Saputra menyebutkan, saat ini 20
Pemda di Sumbar telah menerapkan elektronifikasi dan digitalisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Namun, penerapan realisasi transaksi nontunai,
baru Pemprov Sumbar yang sudah 100 persen.
"Bank
Indonesia bersama jajaran perbankan lain di Sumbar, berkomitmen untuk mendorong
dan memfasilitasi realisasi nontunai di seluruh Pemda di Sumbar. Minimal
realisasinya 85 persen di setiap daerah," ucap Endang. (devi)
