×

Iklan


Tingkat Inflasi Sumbar Tinggi, di Atas Inflasi Nasional

31 Juli 2024 | 18:29:25 WIB Last Updated 2024-07-31T18:29:25+00:00
    Share
iklan
Tingkat Inflasi Sumbar Tinggi, di Atas Inflasi Nasional

Padang – Tingkat inflasi di Sumbar cukup tinggi, berada pada peringkat 4 pada Juni 2024. Sejumlah langkah konkrit perlu dilakukan untuk mengendalikannya sehingga angka inflasi bisa ditekan ke angka yang sama atau di bawah tingkat inflasi nasional yang tercatat 2,51 persen pada Juni 2024.

"Data BPS Sumbar bulan Juni 2024 menunjukkan tingkat inflasi provinsi kita sebesar 4,04% (YoY). Tentu kita memerlukan langkah-langkah konkrit dalam pengendaliannya," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (HLM TPID) Sumbar Triwulan III-2024 di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor BI Perwakilan Sumbar, Rabu (31/07/2024).

Mengawali HLM TPID Sumbar, Kepala BPS Sumbar Sugeng Harianto dan Kepala Perwakilan BI Sumbar Abdul Majid menyampaikan kondisi inflasi Sumbar. Dari data yang disampaikan, Kota Padang dan Kota Bukittinggi tetap sebagai daerah mengambil sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumbar, ditambah Kabupaten Dharmasraya dan Pasaman Barat yang terindikasi mempengaruhi inflasi di Sumbar. Pasalnya, kedua daerah tersebut merupakan sentra perkebunan sawit, dan bukan merupakan sentra komoditas pangan utama.

    "Pada Rakornas Inflasi 29 Juli 2024, disampaikan bahwa ada 10 kabupaten/kota di Sumbar yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada kondisi minggu keempat Juli 2024 yaitu, Kabupaten Pasaman, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang Panjang, dan Kota Sawahlunto," ucap Mahyeldi merinci.

    Komoditas yang memberikan andil pada penurunan IPH adalah cabe merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Namun demikian, 4 kabupaten/kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi di Sumbar tidak termasuk daerah yang mengalami penurunan IPH.

    "Kita diminta menyampaikan informasi secara berkala melalui wasinflasi.kemendagri.go.id, berupa laporan harian terkait operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, realisasi belanja tidak terduga, serta dukungan transportasi komoditi utama," terangnya.

    Selain itu, sambung Mahyeldi, Sumbar harus menyikapi prakiraan BMKG tentang musim kemarau yang akan berdampak pada penurunan produksi tanaman pangan. Hal ini perlu diantisipasi dengan melakukan perluasan areal tanam komoditas utama pangan di luar sentra produksi yang terdampak bencana Marapi, pengairan sawah melalui pompanisasi, serta pengawasan terhadap ketersediaan pupuk dan pestisida. (devi/adpsb)