|
Jakarta, Khazanah – Pemerintah menegaskan tidak ada
kenaikan tarif dasar Listrik dan bahan bakar minyak (BBM) hingga Juni 2024.
“Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada
kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni (2024), baik itu yang
subsidi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di
Jakarta, Senin (26/2/2024).
Airlangga mengatakan, keputusan ini menjadi salah satu
faktor penyebab melebarnya target defisit fiskal APBN 2024 yang tercatat
sebesar 2,29% terhadap PDB. Sebab subsidi untuk menahan kenaikan harga listrik
dan BBM membutuhkan anggaran lebih besar untuk PT Pertamina maupun PT PLN.
“Itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina
maupun PLN, dan itu nanti akan diambil baik dari sisa saldo anggaran lebih
(SAL), maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu 2,3-2,8 (persen).
Tahun depan pun dalam kerangka yg sama 2,4-2,8 jadi realistis,” ujarnya.
Selain subsidi listrik dan BBM, Menko Airlangga menambahkan
bahwa pelebaran defisit APBN juga turut disumbang oleh penambahan anggaran
subsidi pupuk Rp14 triliun dari sebelumnya Rp26 triliun.
Menurutnya, penambahan pagu subsidi memang diperlukan untuk
mempertahankan tingkat produksi padi di tengah ancaman El Nino.
Di samping itu, adanya program bantuan langsung tunai (BLT)
Mitigasi Risiko Pangan yang mencapai Rp11 triliun turut menyumbang peningkatan
defisit APBN 2024.
"Biasanya kan sekitar 8-7 juta ton (pupuk subsidi),
dengan pupuk yang ada sekarang Rp26 triliun itu hanya 5,7 juta ton, jadi jelas
tidak cukup, dan itu tercermin dari produksi padi, bukan hanya karena pupuk
tapi karena El Nino, itu turunnya banyak," ujar Airlangga.
Adapun defisit APBN 2024 telah disepakati sebesar Rp522,82
triliun atau naik di kisaran 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati
mengatakan, arsitektur APBN 2024 disusun dalam situasi ekonomi dan asumsi dasar
yang terus mengalami perubahan.
