Bagi siswa yang memiliki minat dalam bidang agraria/pertanahan, dan tata ruang, Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) bisa menjadi salah satu pilihan. Perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini menawarkan empat prodi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia di bidang pertanahan, pengukuran dan pemetaan, tata ruang, serta pengelolaan administrasi pertanahan.

Prodi Sarjana Terapan Survei dan Pemetaan Informasi Pertanahan (SPIP)

Bagi calon mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada bidang pengukuran, pemetaan, teknologi geospasial, serta kemampuan analitis yang baik. Program studi ini banyak mempelajari materi yang berkaitan dengan matematika, fisika, pengolahan data, gambar teknik, dan teknologi pemetaan.

Karena itu, lulusan SMA dengan kemampuan yang kuat di bidang IPA umumnya lebih mudah mengikuti perkuliahan. Selain itu, lulusan SMK yang relevan, seperti Geomatika, Geologi, Komputer, dan bidang terkait lainnya, juga memiliki peluang yang baik untuk berkembang di program studi ini.

Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari berbagai kompetensi di bidang survei dan pemetaan, mulai dari teknik pengukuran tanah, pengolahan data spasial, pemetaan digital, sistem informasi geografis (SIG), fotogrametri, hingga penyajian informasi pertanahan berbasis teknologi.

Salah satu taruna yang memilih prodi SPIP adalah Dandi Resando. Ia tertarik pada program studi ini karena memadukan kegiatan lapangan dengan pemanfaatan teknologi modern dalam proses pengukuran dan pemetaan. “Kami tidak hanya belajar teori, tetapi juga terjun langsung melakukan pengukuran dan pemetaan di lapangan. Saya tertarik dengan penggunaan teknologi geospasial yang terus berkembang dan memiliki peran penting dalam pembangunan serta pengelolaan pertanahan,” katanya.

Prodi Sarjana Terapan Manajemen Penataan Ruang dan Pertanahan (MPRP)

Prodi MPRP ini cocok bagi calon taruna yang memiliki ketertarikan pada perencanaan wilayah, tata ruang, kebijakan publik, pelayanan pertanahan, serta pengelolaan data dan administrasi. Program studi ini relatif terbuka bagi lulusan SMA dari berbagai jurusan, termasuk IPS, maupun lulusan SMK yang memiliki latar belakang perkantoran, manajemen bisnis, dan bidang lain yang relevan.

Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari penataan ruang, pengelolaan pertanahan, pelayanan pertanahan berbasis elektronik, administrasi dan pengelolaan data pertanahan, serta analisis kebijakan di bidang agraria dan tata ruang. Program studi ini sangat sesuai bagi mereka yang memiliki minat pada isu-isu pembangunan, tata ruang, pelayanan publik, serta analisis dan penyusunan kebijakan.

Ayu Hanan Mutia misalnya, memilih prodi MPRP karena tertarik pada bagaimana suatu wilayah direncanakan dan ditata. Sejak kecil, ia kerap bertanya bagaimana cara sebuah kawasan dibangun, berkembang, dan tertata dengan baik. Ketertarikan tersebut semakin kuat ketika ia melihat berbagai persoalan tata ruang yang masih terjadi di berbagai daerah.

“Saya melihat masih banyak persoalan tata ruang di daerah, misalnya kawasan industri yang berdekatan dengan permukiman atau pemanfaatan ruang yang belum sesuai. Karena itulah saya tertarik mempelajari bagaimana perencanaan tata ruang bisa mendukung pembangunan yang lebih baik,” ungkap Ayu Hanan Mutia, saat ditemui di Politeknik Agraria STPN di Sleman, D.I. Yogyakarta.

Prodi Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah (KMPT)

Bagi calon mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada pelayanan publik, administrasi pertanahan, pengelolaan data, serta pemanfaatan teknologi dalam layanan pemerintahan. Program studi ini terbuka bagi lulusan SMA, termasuk dari jurusan IPS, maupun lulusan SMK yang memiliki latar belakang perkantoran, manajemen bisnis, dan bidang lain yang relevan.

Dibandingkan program studi yang berfokus pada aspek teknis pengukuran dan pemetaan, KMPT lebih menekankan pada pengelolaan data pertanahan, administrasi, dan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari sistem pendaftaran tanah, manajemen data pertanahan, pelayanan pertanahan berbasis elektronik, kebijakan pertanahan, tata kelola administrasi, serta pengembangan layanan publik yang efektif dan modern.

“Saya lebih tertarik pada aspek hukum dan kebijakan pertanahan dibandingkan perhitungan teknis. Di prodi KMPT saya belajar memahami proses pendaftaran tanah, dan bagaimana kebijakan pertanahan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi masyarakat,” ucap Rizaldi Secondia Putra, yang mengaku memilih prodi tersebut karena tertarik pada proses pendaftaran tanah dan regulasi pertanahan.

Prodi Sarjana Terapan Pertanahan

Prodi ini cocok bagi calon mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada isu-isu pertanahan, hukum agraria, penyelesaian sengketa tanah, pengadaan tanah untuk pembangunan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta kebijakan pertanahan. Program studi ini sesuai bagi mereka yang memiliki kemampuan analitis, senang mempelajari regulasi dan aspek hukum, serta tertarik memahami hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan tanah sebagai sumber daya strategis.

Hal inilah yang menarik minat Taruni asal Kabupaten Karangasem, Bali, Ni Putu Arista Pradnyaswari. Menurutnya, Program Studi Pertanahan sesuai dengan karakter dirinya yang menyukai aktivitas di luar ruangan dan tantangan baru. “Saya suka mencoba hal baru dan senang kegiatan di alam. Ketika mencari informasi tentang Politeknik Agraria STPN, saya melihat banyak kegiatan praktik lapangan dan kesempatan berinteraksi langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Dibandingkan prodi lain di Politeknik Agraria STPN yang memiliki fokus lebih spesifik, prodi Pertanahan menawarkan cakupan kompetensi yang lebih luas sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pertanahan.

Pada Seleksi Penerimaan Taruna Baru tahun ajaran 2026/2027, Politeknik Agraria STPN menyediakan kuota penerimaan sebanyak 350 calon taruna yang terbagi ke dalam tiga jalur seleksi, yaitu jalur umum dengan kuota 260 orang; jalur tugas belajar atau PNS yang mendapat penugasa dari Kementerian ATR/BPN sebanyak 60 orang; dan jalur kerja sama pemerintah daerah sebanyak 30 orang. Pembagian kuota ini memberikan kesempatan bagi lulusan SMA/sederajat, aparatur yang mengikuti tugas belajar, serta peserta yang berasal dari kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menempuh pendidikan.

Dengan pilihan prodi yang semakin beragam dan spesifik, calon taruna/i memiliki kesempatan untuk memilih bidang pendidikan yang selaras dengan minat, bakat, dan tujuan kariernya. Bagi lulusan SMA/sederajat yang tertarik untuk bergabung sebagai Taruna/i Politeknik Agraria STPN, pendaftaran baru masih dibuka hingga 18 Juni 2026. Informasi lengkap mengenai persyaratan, tahapan seleksi, dan ketentuan pendaftaran dapat diakses melalui situs web stpn.ac.id. (rel)

“Program studi di Politeknik Agraria STPN tidak banyak dimiliki perguruan tinggi lain. Pembelajarannya bersifat multidisiplin untuk membahas berbagai persoalan keagrariaan sehingga lulusannya dapat langsung mendukung tugas-tugas di bidang agraria, pertanahan, tata ruang, dan pengelolaan aset. Saat ini kami sedang membuka pendaftaran taruna dan taruni baru,” jelas Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad, di Sleman, Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta, Jumat (05/06/2026).

Lulusan SMA/sederajat yang tertarik menempuh pendidikan di bidang agraria dan tata ruang, saat ini sudah bisa ikut mendaftar ke Politeknik Agraria STPN melalui Seleksi Penerimaan Taruna Baru (SPTB) Tahun Akademik 2026/2027. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman sptb.stpn.ac.id. Pendaftaran tahun ajaran baru bagi calon taruna/i bisa dilakukan hingga 18 Juni 2026.

Calon taruna/i yang ingin mendaftar harus memenuhi sejumlah persyaratan umum, di antaranya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat, serta memenuhi persyaratan kesehatan dan administrasi yang ditetapkan. Selain jalur umum, Politeknik Agraria STPN juga membuka Jalur Kerja Sama Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama antara Politeknik Agraria STPN dan pemerintah daerah terkait.

Khusus untuk Program Studi Sarjana Terapan Survei, Pemetaan dan Informasi Pertanahan, para pendaftar harus berasal dari jurusan yang relevan, seperti IPA, Survei Pemetaan, Geomatika, Komputer, Bangunan, Pertambangan, Geologi, atau bidang lain yang linier. Program studi ini juga membuka kesempatan bagi lulusan D1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan IPK minimal 3,00 pada skala 4,00 dan usia maksimal 23 tahun per 31 Agustus 2026. Informasi lengkap mengenai persyaratan, tahapan seleksi, dan ketentuan pendaftaran dapat diakses melalui situs web stpn.ac.id.

Perguruan tinggi yang berlokasi di Kabupaten Sleman ini membuka empat program studi. Terdapat program Sarjana Terapan Pertanahan, Sarjana Terapan Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah, Sarjana Terapan Manajemen Penataan Ruang dan Pertanahan, serta Sarjana Terapan Survei, Pemetaan dan Informasi Pertanahan. Seluruh program studi dirancang untuk menjawab kebutuhan SDM di sektor agraria, pertanahan, dan tata ruang yang terus berkembang.

Selain pendidikan akademik dan praktik lapangan, Taruna/i Politeknik Agraria STPN juga dapat mengembangkan kemampuan organisasi melalui berbagai wadah kemahasiswaan, seperti Dewan Perwakilan Taruna (DPT), Badan Senat Taruna (BST), Korps Taruna Bela Negara (KTBN), dan Urusan Dinas Dalam (Urdisdal).

“Kami mengundang lulusan SMA/sederajat untuk bergabung dan mempersiapkan masa depan kariernya bersama Politeknik Agraria STPN. Informasi lengkap mengenai persyaratan dan tahapan seleksi dapat dilihat melalui situs resmi Politeknik Agraria STPN,” pungkas Sri Yanti Achmad. (rel)

“Yang cocok masuk Politeknik Agraria adalah mereka yang berminat pada bidang keagrariaan, pertanahan, penataan ruang, hingga aspek kadaster atau pemetaan bidang tanah. Bidang-bidang tersebut menjadi fokus pembelajaran yang kami siapkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional,” terang Ketua Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad, di Gedung Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta pada Rabu (03/06/2026).

Untuk mengakomodasi beragam kebutuhan kompetensi di bidang tersebut, Politeknik Agraria STPN saat ini menyelenggarakan empat program studi, yaitu Sarjana Terapan Pertanahan; Sarjana Terapan Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah; Sarjana Terapan Manajemen Penataan Ruang dan Pertanahan; dan Sarjana Terapan Survei, Pemetaan dan Informasi Pertanahan.

Keempat program studi tersebut dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang administrasi dan hukum pertanahan, pendaftaran tanah, penataan ruang, serta survei dan pemetaan. Kompetensi tersebut didukung kemampuan pengelolaan data spasial dan informasi pertanahan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan pertanahan modern.

Menurut Sri Yanti Achmad, hal itu pula yang membuat Politeknik Agraria STPN berbeda dengan banyak perguruan tinggi lain karena secara khusus berfokus pada bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Fokus tersebut membuat proses pembelajaran tidak hanya mempelajari satu disiplin ilmu, melainkan mengintegrasikan berbagai bidang keilmuan yang saling berkaitan untuk memahami persoalan agraria secara utuh.

Ketua Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad, mengatakan kalau persoalan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan pemetaan atau pengukuran tanah, namun juga mencakup aspek hukum, kepastian subjek dan objek hak atas tanah, penataan ruang, perencanaan wilayah, hingga ilmu kebumian. Oleh karena itu, kurikulum Politeknik Agraria STPN dirancang secara multidisiplin agar lulusan memiliki kompetensi yang komprehensif dan mampu berkontribusi dalam penyelenggaraan kebijakan agraria, pertanahan, dan tata ruang di Indonesia.

Pendidikan di Politeknik Agraria STPN tidak hanya berfokus pada penguasaan keterampilan teknis. Sistem pendidikan berasrama yang diterapkan juga menjadi sarana pembentukan karakter, integritas, dan kemampuan sosial para taruna. “Yang kami bangun tidak hanya keterampilan atau hard skill, tetapi juga karakter dan integritas. Itu menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di Politeknik Agraria,” jelas Sri Yanti Achmad.

Dalam kesempatan ini, Sri Yanti Achmad mengajak siswa kelas XII SMA/sederajat yang sedang mencari perguruan tinggi untuk mempertimbangkan Politeknik Agraria STPN sebagai pilihan pendidikan tinggi. “Kami berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk berkontribusi dalam bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang melalui pendidikan di Politeknik Agraria STPN,” pungkasnya.

Informasi lebih lanjut mengenai penerimaan taruna baru Politeknik Agraria STPN dapat diakses melalui laman resmi stpn.ac.id. Calon pendaftar juga dapat memperoleh informasi terkini terkait persyaratan, tahapan seleksi, jadwal pendaftaran, hingga berbagai kegiatan kampus melalui akun media sosial resmi Politeknik Agraria STPN. (rel)

“Kompetisi ini menunjukkan, di tengah tantangan pelayanan pertanahan yang sangat kompleks dan membutuhkan solusi jitu, ternyata para aparatur kita mampu menghadirkan gagasan yang kreatif dan solutif. Apresiasi kepada generasi inovator di Kementerian ATR/BPN,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dalam sambutannya di acara Penganugerahan Pemenang Kompetisi KRISTAL, yang berlangsung daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Kompetisi KRISTAL merupakan implementasi program kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kompetisi ini menjadi wadah aparatur sipil negara (ASN) muda untuk mengeluarkan gagasan serta menghadirkan solusi baru demi pelayanan pertanahan yang lebih baik ke depannya.

Wamen Ossy menilai, kemajuan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki. “Saya meyakini bahwa organisasi ataupun instansi yang maju adalah yang mampu menghargai, merawat, sekaligus memanfaatkan talenta terbaik yang dimilikinya. Dan hari ini kita memiliki talenta-talenta terbaik yang hadir di sini,” tuturnya.

Sejalan dengan hal itu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Budi Santosa, menjelaskan bahwa Kompetisi KRISTAL menjadi salah satu cara Kementerian ATR/BPN memacu generasi penerus untuk berpartisipasi aktif memperkuat kinerja organisasi. “Kompetensi ini merupakan yang pertama kali diadakan di Kementerian ATR/BPN. Sebagai ajang untuk partisipasi aktif seluruh jajaran dalam memberikan terobosan hingga gagasan, yang diharapkan memberikan manfaat untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang adaptif, kompetitif, dan optimal,” pungkasnya.

Budi Santosa melaporkan, Kompetisi KRISTAL diikuti oleh 404 peserta dan berhasil mengumpulkan 145 ide atau gagasan dalam bentuk abstrak. Dari jumlah tersebut, 101 karya kemudian dikembangkan dan dikirimkan dalam bentuk poster, video, maupun aplikasi.

Setelah melalui rangkaian seleksi, akhirnya ditetapkan tiga karya sebagai juara 1, 2, dan 3, serta lima karya sebagai juara favorit. Adapun juara 1 diberikan atas karya berjudul Ruang Maslahat: Prototype Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berbasis Partisipasi Masyarakat dari Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Juara 2 diberikan bagi karya berjudul Transparansi Real-Time: Mengawal Petugas Ukur Melalui Genggaman dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Sementara untuk juara 3 diberikan atas karya berjudul CLEARLAND: Marketplace Tanah Terverifikasi dengan AI Value Engine & Feasibility Indicator dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

Ajang yang digulirkan sejak Desember 2025 ini adalah wadah untuk mengumpulkan gagasan baru serta inovasi yang bisa digunakan dalam upaya peningkatan kualitas layanan pertanahan.

“Dengan ajang KRISTAL ini, Kementerian ATR/BPN memberikan peluang bagi ASN muda untuk berinovasi dan membuat karya-karya yang inovatif dan kreatif sesuai dengan pemikirannya,” ungkap Ruwanda Destory Bintoro, peserta Kompetisi KRISTAL yang berhasil menyabet juara 1 pada acara Penganugerahan Kompetisi KRISTAL, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/03/2026).

Ruwanda Destory Bintoro merupakan peserta KRISTAL asal Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Inovasi yang ia ciptakan dalam ajang ini diberi nama Sistem Ruang Maslahat. Sistem tersebut dibuat dengan gagasan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi lebih aktif dalam menjaga pemanfaatan ruang di suatu wilayah.

Taruna lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) tahun 2025 ini berharap, kompetisi KRISTAL dapat terus diselenggarakan secara rutin per tahun. Menurutnya, KRISTAL mampu mendorong lahirnya berbagai ide kreatif ASN muda Kementerian ATR/BPN. “Kompetisi ini sangat positif bagi ASN muda di Kementerian ATR/BPN, semoga KRISTAL bisa berlanjut di tahun-tahun selanjutnya untuk memaksimalkan potensi kami,” ujar Ruwanda Destory Bintoro.

Selain Ruwanda Destory Bintoro, ada 403 peserta lainnya yang mengikuti Kompetisi KRISTAL. Ratusan ASN muda ini membawa beragam gagasan inovatif yang lahir dari pengalaman pribadi saat memberikan layanan kepada masyarakat. Ide-ide yang bisa diadaptasi demi peningkatan kualitas layanan pertanahan tersebut juga didapatkan dari riset mendalam para peserta dari masing-masing satuan kerja.

Inovasi lain yang menarik perhatian juri dalam Kompetisi KRISTAL 2026 adalah karya milik Asrorul Habib yang disebut CLEARLAND. Inovasi tersebut dirancang untuk mempermudah proses transaksi jual beli tanah dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Gagasan dan karyanya dinobatkan menjadi juara ketiga dalam ajang yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pesan utama dari platform CLEARLAND yang kami ciptakan adalah untuk mempermudah masyarakat dengan akuntabilitas dari sistem jual-beli tersebut. Transaksi pun bisa berjalan secara aman, jelas, dan sangat efisien dari masyarakat,” ungkap Asrorul Habib yang juga merupakan ASN lulusan STPN.

Acara Penganugerahan Kompetisi KRISTAL 2026 ini dihadiri oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan. Pada kesempatan ini, Wamen Ossy menyerahkan langsung penghargaan kepada para pemenang kompetisi. Turut hadir mengikuti rangkaian acara, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama beserta jajaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (rel)

“Teman-teman KAPTI ayo kritisi semua peraturan pelaksanaan kita sekarang. Kita tidak usah takut kalau memang salah sampaikan itu salah, bahwa di sini ada potensi yang mengakibatkan berbahaya di pelaksanaan kita di lapangan. Semoga KAPTI-AGRARIA bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan,” kata Asnaedi dalam acara yang berlangsung di Jakarta ini.

Dalam paparannya, Asnaedi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyesuaikan sejumlah regulasi pertanahan sebagai respons atas perubahan kebijakan dan kebutuhan tata kelola di era pemerintahan yang baru. Beberapa peraturan telah direvisi maupun disempurnakan, di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) yang berkaitan dengan pengelolaan dan administrasi pertanahan.

Langkah lanjutan yang sedang dilakukan adalah menyatukan pengaturan yang sebelumnya tersebar dalam beberapa regulasi, seperti pengaturan terkait pendaftaran tanah dan hak atas tanah. “Selama ini kita memisahkan pengaturan antara pendaftaran tanah dan pengaturan hak atas tanah. Ke depan kita coba satukan agar peraturan pelaksanaannya lebih sederhana dan tidak menimbulkan tumpang tindih,” jelas Asnaedi.

Sejalan dengan tema “Kontribusi Pemikiran untuk RUU Pertanahan dan Penguatan Tata Kelola Agraria”, acara Dialog Strategis ini jadi wadah bagi gagasan ratusan audiens yang hadir langsung maupun daring sebagai bibit fondasi penguatan regulasi pertanahan. Asnaedi mengimbau agar Anggota KAPTI-AGRARIA juga melakukan pratinjau terhadap regulasi yang ada sehingga diharapkan regulasi yang akan diterbitkan nantinya dapat lebih relevan.

“Teman-teman KAPTI diharapkan bisa melihat aturan yang sudah ada, aturan yang akan diubah, serta kondisi riil pertanahan di lapangan,” pungkas Asnaedi.

Hadir menjadi narasumber, Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau; serta Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, yang juga merupakan Ketua Tim Penyusun RUU Administrasi Pertanahan. Setelah sesi dialog dan diskusi dengan audiens, acara kemudian dilanjutkan ke sesi silaturahmi Anggota KAPTI-AGRARIA yang dibuka dengan sambutan Ketua Umum KAPTI-AGRARIA, Sri Pranoto.

Turut hadir, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; akademisi praktisi kebijakan agraria; serta Anggota KAPTI-AGRARIA. (rel)

“KAPTI punya resources yang luar biasa, termasuk Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Kami berharap masukan untuk RUU Pertanahan bisa digarap di STPN dan disampaikan kepada kami,” ucap Dwi Budi Martono yang juga merupakan Ketua Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan, di Fairmont Jakarta.

Tema “Kontribusi Pemikiran untuk RUU Pertanahan dan Penguatan Tata Kelola Agraria” yang dipilih dalam dialog kali ini menggambarkan keterikatan KAPTI-AGRARIA dengan Kementerian ATR/BPN. Dwi Budi Martono menyebut, KAPTI-AGRARIA memiliki peran strategis untuk ikut memperbaiki kebijakan pertanahan di Indonesia. Dialog Strategis ini ia harapkan bisa menjadi wadah untuk menghimpun berbagai gagasan yang memperkaya substansi RUU Administrasi Pertanahan.

Terkait substansi RUU, Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau, menekankan pentingnya penyusunan konsepsi yang komprehensif dalam pembaruan sistem administrasi pertanahan. Rancangan kebijakan ke depan perlu diarahkan pada penguatan transparansi penguasaan tanah, pengaturan yang jelas berbasis undang-undang, serta pengembangan sistem administrasi pertanahan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Saya pikir itu yang menjadi harapan kita semua agar RUU Administrasi Pertanahan ini hadir untuk memenuhi kebutuhan bersama,” pungkas Andi Tenrisau yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina KAPTI-AGRARIA.

Setelah narasumber Dialog Strategis ini selesai memaparkan paparannya, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Didik Purnomo. Anggota KAPTI-AGRARIA yang terdiri dari berbagai unsur profesional pertanahan di Kementerian ATR/BPN, silih berganti menyampaikan pandangan terkait kondisi pertanahan saat ini.

Beragam gagasan dan pandangan yang bisa menguatkan tata kelola pertanahan mengemuka dalam Diskusi Strategis ini. Beberapa isu tersebut di antaranya terkait perlindungan hukum bagi aparat pertanahan, sistem peradilan pertanahan, sistem pendaftaran tanah, hingga pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Dalam sesi diskusi, isu kewenangan pelaksana pertanahan juga mengemuka. Sejumlah peserta menyampaikan keresahan pegawai di daerah yang kerap berhadapan dengan regulasi kementerian lain yang telah memiliki dasar undang-undang. Isu ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dari KAPTI-AGRARIA dalam pembahasan RUU.

Adapun turut hadir memberikan sambutan, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi. Laporan lengkap kegiatan kemudian disampaikan oleh Ketua Umum KAPTI-AGRARIA, Sri Pranoto. Hadir pula, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran. Acara Dialog Strategis ini juga dibarengi dengan Silaturahmi dalam momen Ramadan 1447 H. (rel)

Taruni STPN, Nadia Putri Febrianti, menjelaskan bahwa fokus utama kegiatan mereka adalah sinkronisasi data fisik dan digital. “Tujuan KKNP ini adalah pemutakhiran data agar sertipikat yang sudah ada bisa terpetakan secara digital dan tidak terjadi tumpang tindih. Banyak sertipikat fisiknya ada, tapi belum landing di peta digital,” ujarnya di lokasi penugasan KKNP-PTLP di Kabupaten Batang, Rabu (11/02/2026).

Salah satu peran taruna/i dalam pemutakhiran data ini ada pada tahap sinkronisasi data-data pertanahan dari Kantor Pertanahan (Kantah). Dalam tahap sinkronisasi data, taruna/i melakukan digitasi gambar ukur dan surat ukur menggunakan perangkat lunak pemetaan, sebelum data tersebut diverifikasi di lapangan. Proses ini menjadi bagian penting dalam memastikan akurasi data spasial.

Setelah tahap sinkronisasi data pertanahan dari Kantah, tim akan turun ke lapangan untuk mencocokkan batas dan mengambil titik koordinat bersama perangkat desa dan pemilik tanah. Interaksi ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya data pertanahan yang presisi.

Rekan satu tim Nadia pada penugasan di Kabupaten Batang, Satrio Binandika Sakti, juga ikut mengutarakan tujuan besar yang ingin dicapai dalam KKN Pertanahan. Dengan dasar pendidikan dan pembekalan yang sudah ia terima, KKN ini bisa ikut membantu mengurangi risiko konflik pertanahan di kemudian hari. “Pemutakhiran ini untuk menjamin kepastian hukum. Tanah yang belum terpetakan berpotensi menimbulkan klaim atau tumpang tindih. Dengan pemetaan, bidang menjadi lebih jelas dan clean,” tuturnya.

Keterlibatan Taruna/i STPN dalam upaya pemutakhiran data pertanahan melalui KKNP-PTLP ini menjadi wujud sinergi positif antara pendidikan kedinasan dan implementasi kebijakan nasional dalam mempercepat digitalisasi data pertanahan.

“Kami berharap bidang-bidang yang dimutakhirkan bisa clear and clean sesuai target. Ini menjadi pengalaman berharga bagi kami untuk berkontribusi langsung dalam program nasional Kementerian ATR/BPN,” pungkas Satrio Binandika Sakti. (rel)

“Kami berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh taruna dan taruni untuk belajar secara langsung di lapangan, memahami pentingnya kesiapsiagaan, serta membangun komitmen dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui terpeliharanya arsip pertanahan sebagai bukti yang sah,” ujar Kepala ANRI saat acara Penyerahan Taruna STPN KKNP-PTLP Tahun Akademik 2025/2026, di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Selasa (10/02/2026).

Dampak bencana yang menimpa Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Aceh Tamiang membuat proses restorasi arsip sementara dilakukan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Arsip-arsip pertanahan yang direstorasi ini memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum, hak perdata, dan perlindungan hak milik masyarakat. Oleh karena itu, Kepala ANRI menegaskan penanganan restorasi arsip pascabencana harus dilakukan dengan ketekunan, ketelitian, serta sinergi dari berbagai pihak.

“Adik Taruna/i dari STPN, dari pengalaman ini saya berharap penyelamatan arsip pascabencana dapat menjadi bagian dari ketahanan nasional. Tidak secara langsung harus mengangkat senjata, tetapi dengan memperbaiki arsip-arsip pertahanan yang ada, kalian ikut membangun barisan untuk memperkuat ketahanan nasional,” pesan Kepala ANRI.

Kepada 30 Taruna/i yang bertugas merestorasi arsip Kantah Kabupaten Aceh Tamiang, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN, Awaludin, berpesan agar bertugas dengan sepenuh hati. Pekerjaan yang akan dilakukan taruna/i ini dinilai akan di hadapkan tantangan besar. Mulai dari arsip yang bercampur lumpur, tergenang banjir, hingga kebutuhan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan dokumen dapat terselamatkan dan dipulihkan.

Awaludin meminta taruna/i menjalankan tugas dengan sepenuh hati karena pengalaman ini akan menjadi bekal penting bagi peran mereka sebagai insan pertahanan di masa depan. “Tolong jaga etika dan pergaulan. Insyaallah, dalam waktu sekitar empat bulan, kita berharap seluruh arsip yang terdampak dapat terselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara Penyerahan Taruna/i STPN ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Sri Pranoto; Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh, Arinaldi; Ketua STPN, Sri Yanti Achmad; Kepala Kantah Kota Langsa, Dedi Rahmat Sukarya; sejumlah Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara; serta para Kepala Kantah dari berbagai kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara. (rel)

“Ketika kalian membantu kami merestorasi arsip pascabencana, sejatinya kalian itu sedang ikut menjaga ingatan negara dan memastikan pelayanan pertanahan berjalan dengan baik, tertib, akuntabel dan berkelanjutan,” ujar Awaludin saat menyambut kehadiran taruna/i di Aula Adhiguna, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Utara, Medan, Selasa (10/02/2026).

Pada kesempatan ini, Awaludin mewakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN untuk menerima dan menyerahkan 30 Taruna/i STPN yang akan melaksanakan KKNP-PTLP. Pelaksanaan restorasi arsip dilakukan dengan lokasi kerja sementara di Kabupaten Langkat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh “Insyaallah dalam empat bulan ke depan, taruna/i bisa menyelesaikan restorasi arsip yang terdampak bencana,” tutur Awaludin.

Menurut Awaludin, arsip pertanahan tidak hanya berupa tumpukan dokumen. Di dalamnya, ada banyak nilai sejarah, hak, serta keadilan bagi masyarakat. Melalui KKNP-PTLP ini, Taruna/i STPN akan membantu pemulihan arsip pertanahan sepanjang kurang lebih 780,6 meter linier.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu proses bangkitnya Aceh dan Sumatera Utara pascabencana. “Melalui program KKNP-PTLP, Taruna/i STPN kami tugaskan untuk membantu restorasi arsip pertanahan pascabencana. Ke depan, kami juga akan melaksanakan sensus pertanahan dengan melibatkan masyarakat guna menghimpun kembali arsip yang tidak dapat diselamatkan serta melakukan verifikasi fisik bidang tanah,” jelasnya.

Sri Pranoto, selaku Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara juga berkomitmen menerima sekaligus mendampingi taruna/i dalam bertugas. Pendampingan mencakup pembimbingan teknis, pemberian ruang praktik terbaik, serta dukungan penuh agar pelaksanaan KKNP-PTLP berjalan optimal.

“Tentunya kami akan memastikan para taruna akan dibimbing secara maksimal agar memperoleh pengalaman praktik yang berkualitas selama bertugas di wilayah Sumatera Utara dan Aceh,” terang Sri Pranoto.

Dalam kesempatan ini, Ketua STPN, Sri Yanti Achmad juga menyerahkan bantuan berupa dua unit alat ukur, yaitu satu unit Total Station dan satu set Real-Time Kinematic Global Navigation Satellite System  kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan pengukuran dan pemulihan data pertanahan di wilayah terdampak bencana.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mego Pinandito; Kepala Kantah Kota Langsa, Dedi Rahmat Sukarya; sejumlah Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara; serta sejumlah Kepala Kantah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara. (rel)

“Peserta yang bertugas di Provinsi Aceh dan Sumut difokuskan pada restorasi data pertanahan pascabencana hidrometeorologi, yang memerlukan kehati-hatian, ketelitian, dan pengalaman sosial yang baik,” ujar Wamen Ossy saat melepas 619 Taruna/i STPN, di Pendopo Sasana Widya Bhumi, STPN, Sleman, DIY, Senin (09/02/2026).

Menurut Wamen Ossy, pembagian fokus kegiatan KKNP-PTLP di setiap wilayah mencerminkan pendekatan pertanahan yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan daerah masing-masing. Pendekatan tersebut penting agar penanganan persoalan pertanahan dapat dilakukan secara tepat, efektif, dan bertanggung jawab.

Salah satu peserta KKNP-PTLP, Teuku Kanda (25), menjelaskan bahwa timnya akan ditempatkan di Provinsi Aceh. Timnya akan fokus membantu restorasi arsip di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang. “Kami akan berfokus melaksanakan restorasi arsip dari Kantor Pertanahan Aceh Tamiang yang terdampak bencana banjir, terutama arsip yang telah terkena lumpur,” jelasnya.

Pelaksanaan KKNP-PTLP direncanakan berlangsung selama satu semester atau sekitar enam bulan. Sebelum diberangkatkan ke lokasi, peserta telah memperoleh pembekalan teknis terkait restorasi arsip. “Sebelum berangkat kami sudah mendapatkan pembekalan teknis dari Biro Umum terkait pelaksanaan restorasi arsip,” ujar Teuku Kanda.

Ia juga menjelaskan pembagian tugas dalam tim, yang terdiri dari 10 taruna dan 20 taruni. “Para taruna akan difokuskan pada proses pembersihan arsip, sedangkan taruni akan menangani proses pengeringan dan penguraian arsip,” lanjut Teuku Kanda menjelaskan.

Sementara itu, peserta KKNP-PTLP lainnya, Nelly Tiurma (27), mengungkapkan bahwa arsip yang akan direstorasi memiliki nilai penting karena mencakup berbagai dokumen pertanahan. “Arsip tersebut terdiri dari warkah, yang bukan hanya surat ukur dan buku tanah, tetapi juga surat-surat penting lainnya yang harus diselamatkan,” terangnya.

Berdasarkan data awal yang diterima Kementerian ATR/BPN, jumlah arsip yang belum direstorasi masih cukup besar. “Menurut data dari Biro Umum, berkas yang belum direstorasi masih setara dengan sekitar 3.920 boks. Kami belum mengetahui secara pasti jumlah bundel dalam setiap boks, namun kami siap menjalankan tugas ini,” pungkas Nelly Tiurma.

Melalui KKNP-PTLP ini, Taruna/i STPN diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam pemulihan data pertanahan pascabencana. Dari sisi kemampuan diri, diharapkan pula Taruna/i memperoleh pengalaman lapangan yang memperkuat profesionalisme, kepekaan sosial, dan tanggung jawab sebagai calon aparatur pertanahan. (rel)