Polda – Khazminang.id

Maraknya Risiko Aktivitas Digital di Kalangan Anak Muda, HGI dan Polda Sumbar Dorong Literasi Digital sebagai Benteng Generasi Muda

Faisal Budiman — Wed, 13 May 2026 14:11:01 +0000

Padang-Aktivitas digital di Indonesia berkembang sangat pesat, khususnya di kalangan generasi muda yang semakin aktif menggunakan platform online dan layanan hiburan digital dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik perkembangan tersebut, berbagai aktivitas digital manipulatif dan pola penggunaan platform yang tidak sehat juga semakin mudah diakses, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap dampak sosial dan psikologis bagi masyarakat usia produktif.
Berdasarkan data PPATK, nilai transaksi aktivitas digital ilegal di Indonesia terus meningkat dalam tiga tahun terakhir dan pada 2024 tercatat mencapai ratusan triliun rupiah. Tingginya penggunaan internet, budaya instan, serta rendahnya kesadaran digital membuat generasi muda menjadi salah satu kelompok paling rentan terhadap risiko aktivitas digital yang merugikan.
Melihat kondisi tersebut, penyelenggara HGI bersama Polda Sumatera Barat menggelar seminar edukatif bertajuk “TERJEBAK DI BALIK LAYAR: PSIKOLOGI DAN DAMPAK SOSIAL AKTIVITAS DIGITAL BERISIKO BAGI GENERASI MUDA” di Ballroom Hotel Santika, Padang, pada 12 Mei 2026.
Seminar ini menjadi ruang diskusi mengenai pentingnya literasi digital, kesadaran hukum, dan kemampuan berpikir kritis di era platform online yang berkembang sangat cepat. Kegiatan ini turut dihadiri audiens dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dari Universitas Putra Indonesia Padang, Universitas Andalas, dan beberapa institusi pendidikan lainnya di Sumatera Barat.
Dalam sesi diskusi, para narasumber menyoroti bahwa aktivitas digital berisiko tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan sosial masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kesadaran digital yang baik.
KOMBES ANDRY KURNIAWAN, S.I.K., M.Hum., selaku DITRESKRIMSUS POLDA SUMBAR menegaskan bahwa penanganan terhadap aktivitas digital ilegal tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan hukum semata, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam membangun kesadaran masyarakat.
“Pencegahan tidak bisa dilakukan aparat penegak hukum saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas, dan pelaku industri digital,” ujar Andry.

Menurutnya, edukasi dan pendekatan preventif menjadi langkah penting untuk membantu generasi muda lebih bijak dalam menghadapi perkembangan platform digital yang semakin kompleks.
Sejalan dengan hal tersebut, Ryan Abdisa Sukmadja, S.H., CEH., selaku Ahli Hukum ITE, menilai bahwa peningkatan literasi digital menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran masyarakat di era digital.
Ryan menjelaskan bahwa generasi muda perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh sistem digital yang bersifat manipulatif maupun merugikan.
“Literasi digital menjadi benteng utama agar generasi muda tidak mudah terjebak dalam sistem digital yang manipulatif dan merugikan,” jelas Ryan.

Menurut HGI, tantangan digital saat ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan teknologi, tetapi juga membutuhkan penguatan edukasi dan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Ray selaku perwakilan HGI yang menilai bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran digital masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi kelompok paling aktif di ruang digital.
“Di era platform online saat ini, literasi digital bukan lagi sekadar tambahan pengetahuan, tetapi sudah menjadi kemampuan penting yang harus dimiliki generasi muda,” jelas Ray.

Ia menambahkan bahwa HGI bersama Polda Sumatera Barat ingin mendorong terbentuknya budaya digital yang lebih sehat agar generasi muda dapat memanfaatkan teknologi secara lebih positif dan produktif. (**)

Generasi Muda, HGI dan Polda Sumbar DorongLiterasi Digital Lewat Polda Seminar

Faisal Budiman — Wed, 13 May 2026 10:10:57 +0000

Padang — Di tengahmeningkatnyaaktivitas digital di kalangangenerasimuda, berbagaibentukpenyalahgunaan platform online dan polainteraksi digital yang tidaksehatsemakinmenjadiperhatian. Kemudahanaksesteknologi yang tidakdiimbangidenganliterasi digital yang memadaidinilaidapatmemengaruhipolapikir, perilakusosial, hinggakesehatan mental masyarakat, khususnyaanakmuda yang aktifmenggunakan platform digital setiaphari.
Berangkatdarikekhawatirantersebut, penyelenggaraHGIbersama Polda Sumatera Barat menggelar seminar edukatifbertajuk“TERJEBAK DI BALIK LAYAR: PSIKOLOGI DAN DAMPAK SOSIAL AKTIVITAS DIGITAL BERISIKO BAGI GENERASI MUDA” di Ballroom Hotel Santika, Padang, pada 12 Mei 2026.
Seminar yang berlangsungselamakuranglebih 2,5 jam inimenjadiruangdiskusimengenaipentingnyamembangunkesadaran digital, kemampuanberpikirkritis, sertapenggunaan platform online yang lebihsehat dan bertanggungjawab di era digital saatini. Kegiataniniturutdihadiriaudiensdariberbagaikalangan, termasukmahasiswadari Universitas Putra Indonesia Padang, Universitas Andalas, dan beberapainstitusipendidikanlainnya di Sumatera Barat.
Kegiataniniturutdidukung oleh Polda Sumatera Barat, Ahli Hukum ITE, praktisihukum, dan akademisidalammembahasberbagaitantanganaktivitas digital modern yang kinisemakindekatdengankehidupangenerasimuda.
Dalamsesidiskusi, para narasumbermenyorotibahwaaktivitas digital berisikotidakhanyaberdampak pada aspekekonomi, tetapi juga dapatmemengaruhikondisipsikologis dan sosialmasyarakatapabilatidakdiimbangidengankesadaran digital yang baik.
KOMBES ANDRY KURNIAWAN, S.I.K., M.Hum., selaku DITRESKRIMSUS POLDA SUMBAR menegaskanpentingnyakewaspadaanmasyarakatterhadapberbagaiaktivitas digital ilegal yang saatinisemakinmudahdiaksesmelalui platform online.
“Aktivitas digital berisikotidakhanyaberdampak pada ekonomi, tetapi juga dapatmemicukecanduan, gangguan mental, hinggatindakankriminal yang merugikandirisendiri dan lingkungansekitar,” ujar Andry.
Ia juga mengimbaumasyarakat, khususnyagenerasimuda, untuklebihbijakdalammenggunakan platform digital dan tidakmudahterpengaruh oleh aktivitas online yang menjanjikankeuntunganinstan.
Sejalandenganhaltersebut, Ryan Abdisa Sukmadja, S.H., CEH., selaku Ahli Hukum ITE, menilaibahwapeningkatanliterasi digital menjadi salah satulangkahpentingdalammembangunkesadaranmasyarakat di era platform online.
“Literasi digital menjadibentengutama agar generasimudatidakmudahterjebakdalamsistem digital yang manipulatif dan merugikan,” jelas Ryan.
Menurutnya, ruang digital yang sehatmembutuhkanketerlibatansemuapihak, mulaidaripemerintah, platform digital, komunitas, hinggamasyarakatsecarabersama-sama.
Fenomenatersebutmenurut HGI tidakbisadiselesaikanhanyamelaluipendekatanteknologisemata, tetapi juga membutuhkanpenguatanedukasi dan kolaborasilintassektorsecaraberkelanjutan.
“Kolaborasibersama Polda Sumatera Barat menjadilangkahpentinguntukmembangunekosistem digital dan komunitas yang lebihsehat, edukatif, sertapositifbagimasyarakat,” jelas Ray selakuperwakilan HGI.
Ia juga menambahkanbahwaindustri digital dan platform online memilikitanggungjawabdalammembangunbudayapenggunaanteknologi yang sehat dan berkelanjutanbagigenerasimuda.
Antusiasmeaudiensterlihatsepanjang seminar berlangsungmelaluiberbagaipertanyaan dan diskusi yang membahasfenomena digital dalamkehidupansehari-hari. Banyak audiensmenilaikegiataninimemberikanperspektifbarumengenaipentingnyamemahamirisiko di ruang digital sekaligusbagaimanamemanfaatkanteknologisecaralebihbijak, sehat, dan produktif. (**)

Polda Sumbar Perluas Rekrutmen Polisi dari Jalur Santri

Faisal Budiman — Mon, 17 Feb 2025 12:50:13 +0000

Padang, Khazanah- Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) beserta jajaran terus menyebarluaskan sosialisasi penerimaan calon anggota Polri dari jalur santri yang sengaja dicanangkan oleh Kapolri pada 2025.

“Sosialisasi terus kami lakukan secara masif dan luas agar semakin banyak santri dari Sumbar yang ikut mendaftar tahun ini,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan di Padang, Senin.

Ia mengatakan berdasarkan pemantauan saat ini animo pendaftar dari jalur Santri serta penghafal Al-Quran dari wilayah Sumbar masih terbilang rendah.

Namun demikian, lanjutnya, masa pendaftaran masih akan dibuka hingga 6 Maret 2025. Sehingga pihaknya mengajak seluruh santri agar segera mendaftar dan mengambil bagian dalam institusi Polri.
Dwi mengatakan sosialisasi dilakukan mulai dari tingkat atas yakni Kapolda Sumbar, hingga seluruh jajaran Kepolisian Resor (Polres) yang ada di 19 kabupaten atau kota provinsi setempat.

“Untuk sosialisasi di pondok-pondok pesantren dilakukan oleh para Kepala Polres dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah masing-masing,” jelasnya.

Ia mengatakan dalam perekrutan tahun ini para santri diimbau untuk bergabung, terutama mereka santri yang hafal Al-Quran (Hafiz) minimal 10 juz.

Menurutnya kuota penerimaan untuk daerah Sumbar dalam penerimaan Bintara 2025 kurang lebih sebanyak 150 orang.

“Kami mengimbau para adik-adik santri yang merupakan putera-puteri terbaik agar segera mendaftarkan selagi pendaftaran masih terbuka, terutama para santri penghafal Al-Quran,” katanya.

Dwi meyakinkan kepada para santri yang akan mendaftar agar tidak khawatir terhadap biaya, karena proses rekrutmen dilakukan secara gratis, transparan, dan tanpa pungutan apapun.

“Jika ada pihak-pihak yang bisa menjanjikan kelulusan dengan memintai imbalan uang, maka kami tegaskan itu tidak benar dan tidak perlu dipercaya, segera laporkan ke Polisi,” tegasnya.

Dwi menyatakan Polda Sumbar secara institusi juga terus memperketat pengawasan baik secara internal maupun eksternal untuk untuk mengantisipasi tindakan pungutan liar atau sejenisnya yang berpotensi terjadi selama proses rekrutmen.(**)

DPRD Padang Apresiasi Polda Sumbar

Faisal Budiman — Thu, 23 Jan 2025 13:33:44 +0000

Padang, Khazminang.id – DPRD Padang sangat mengapresiasikan usaha Polda Sumbar dalam memberantas dan menjadikan kota Padang zero tawuran dan balap liar. Hal ini di ungkapkan langsung oleh Ketua DPRD Padang Muharlion saat bertukar pendapat dengan sejumlah awak media di ruangannya.
“Walau masih ada warga yang melakukan aksi tawuran, tapi kinerja Polda Sumbar sudah cukup optimal dalam memberantas pelaku tawuran dan balap liar di sejumlah titik di Kota Padang,” ucapnya, Senin (20/1)
Lebih lanjut, muharlion meminta sinergitas berbagai pihak dalam mendukung Polda Sumbar dalam memberantas aksi – aksi tawuran yang terus meresahkan warga Kota Padang.
“Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, sinergitas antara cerdik pandai, kaum ulama, niniak mamak sangat membantu dalam memberantas aksi tawuran ini. Kita wajib melaporkan jika ada peluang terjadi tawuran kepada pihak – pihak yang berwajib,” jabarnya.
Mengenai banyaknya, senjata tajam rakitan yang di temukan pihak kepolisian, Muharlion meminta para pekerja pandai besi, las, tidak membantu pelaku tawuran dalam membuat senjata tajam.
“Saya ingatkan demi kepentingan bersama. Pandai besi, toko las, agar jangan menerima orderan pembuatan senjata tajam oleh pelaku tawuran. Jika ini dilakukan, pasti tawuran dengan memakai senjata tajam rakitan dapat diberangus,” tegasnya.
Terpisah, Sosiolog dari Universitas Negeri Padang Dr. Eka Asih Febriani, S.Pd., M.Pd menegaskan, tawuran yang terjadi antar kelompok masyarakat ini juga di ekspos di media sosial.
“Saya melihat tawuran yang terjadi, sebagai bentuk menunjukan eksistensi kelompok remaja yang di ekspos di media sosial. Tawuran pada saat ini diciptakan dengan mengatur lokasi bentrokan yang telah di sepakati antar kedua kelompok. Jadi, tawuran yang terjadi menitik beratkan pada gaya hidup para pelaku tawuran yang mayoritas remaja di bawah umur,” jabarnya.
Lebih lanjut, Eka Asih Febriani menegaskan, tawuran yang terjadi pada saat ini telah berada pada ranah kriminalitas yang berawal dari bentuk solidaritas yang notasi negatif.
“Pada usia remaja, mulai melakukan sosialisasi solidaritas sosial. Sayangnya solidaritas yang dilakukan lebih menuju pada prilaku negatif dalam mewujudkan kepentingan kelompok tawuran,” ucapnya.
Oleh karena itu, pendekatan orang tua dan lingkungan sosial di tingkat RT/RW merupakan cara ampuh dalam menutup peluang terjadi tawuran.
“Larang anak untuk melakukan interaksi sosial setelah Isya. Hal ini juga di dukung oleh RT/RW dalam menjaga ketertiban. Jika tetap terlibat aksi tawuran, Pemerintah harus memberikan efek jera, yang telah diatur oleh hukum dan perda yang berlaku,” tutupnya. (faisal)