Melalui unggahan resmi di media sosial, ia menegaskan posisinya sebagai korban dan menyatakan telah membawa kasus ini ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat.

Sebagaimana diketahui, publik belakangan ini dihebohkan oleh beredarnya rekaman video call sex (VCS) berdurasi sekitar 30 detik. Dalam video yang viral tersebut, tampak seorang pria yang dinarasikan mirip dengan sosok Bupati Safni tengah berada di dalam kamar dan melakukan panggilan video dengan seorang wanita yang wajahnya tidak terlihat jelas.

Kasus ini sontak memicu beragam reaksi dan pemberitaan luas di berbagai media, termasuk kecaman dari sejumlah tokoh masyarakat yang menilai peredaran video tersebut sangat tidak bermoral.

Menanggapi rentetan pemberitaan dan spekulasi liar tersebut, Safni pun melangkah ke ranah hukum. Ia melaporkan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh sebuah akun anonim (fake account) di media sosial.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan, telah membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyebut laporan diterima pada awal Februari 2025 dan dilayangkan langsung oleh yang bersangkutan sebagai pelapor.

“Kami masih dalam penyelidikan laporan pemerasan terkait video call sex itu,” ujar Andry kepada awak media, Selasa (24/2/2025).

Pihak kepolisian menyebutkan bahwa pelaku pemerasan meminta sejumlah uang dengan mengirimkan nomor rekening, dan diduga mengancam akan menyebarluaskan video tersebut jika tuntutannya tidak dipenuhi.

Saat ini, penyidik masih mendalami identitas di balik akun palsu tersebut serta menelusuri dari mana masyarakat mendapatkan dan menyebarkan rekaman itu.

Dalam unggahan berlatar merah dengan siluet burung Garuda di akun Instagram @safniofficial, sang Bupati mengawali pernyataannya dengan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Limapuluh Kota dan publik secara luas atas kesimpangsiuran informasi yang terjadi saat ini.

Menariknya, unggahan klarifikasi tersebut turut diiringi lagu “Kuat Kita Bersinar” dari Superman Is Dead, seolah menyiratkan pesan ketegaran dalam menghadapi isu yang menerpanya.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Safni Sikumbang (@safniofficial)

Dalam surat terbuka yang memuat tiga poin utama tersebut, Bupati secara tegas membantah narasi negatif yang beredar dan menyebut dirinya sebagai korban dari sebuah konspirasi.

“Pertama, saya tegaskan bahwa dalam perkara ini saya adalah korban,” tulisnya dalam pernyataan yang diunggahnya pada Sabtu (28/2/2026) itu.

Tidak tanggung-tanggung, penanganan kasus ini telah diserahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya, Advokat Nuril Hidayati, beserta tim. Kasus ini juga disebut tengah ditangani secara serius oleh Polda Sumatera Barat.

Sang Bupati bahkan meyakini bahwa aparat akan mengungkap fakta di balik peristiwa ini, yang ia indikasikan sebagai bagian dari kejahatan terorganisir yang menyasar individu-individu tertentu.

Pada poin kedua, kecaman keras dilontarkan kepada pihak-pihak pembuat dan penyebar video yang memicu polemik tersebut. Ia menilai penyebaran video yang memuat informasi dan data secara tidak bertanggung jawab dan belum tentu kebenarannya itu sebagai tindakan melawan hukum.

“Tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dan kami telah mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk menjaga kehormatan, kebenaran, dan keadilan,” tegasnya, memberikan ‘sinyal bahaya’ bagi para penyebar video di media sosial.

Di tengah pusaran kasus hukum yang sedang berjalan, Bupati memastikan bahwa situasi ini tidak akan mengganggu roda pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota. Pada poin ketiga, ia menggaransi bahwa fokus dan kinerjanya tidak akan surut.

Ia menegaskan komitmennya tetap utuh untuk melayani, memimpin, bekerja, dan mengabdi sepenuhnya bagi masyarakat Limapuluh Kota.

Sebagai penutup, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi oleh isu-isu yang berseliweran, dan mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.

Dalam kegiatan itu, Wakapolda didampingi pejabat utama Polda Sumatera Barat, Kapolres Pessel AKBP Dery Indra, dan juga dihadiri Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni diwakili Asisten 1, Syahrizal Antoni, anggota DPRD Pessel, Ali Asman, sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Pessel, Forkopimca dan para undangan lainnya.

Wakapolda Sumatera Barat, Brigjen Pol. Solihin, S.I.K.,M.H., CSPHR, menyebutkan bahwa bangunan hunian sementara (Huntara) yang disiapkan bagi warga terdampak bencana di daerah itu memiliki kondisi yang nyaman dan didukung udara yang sejuk. 

“Tempat hunian sementara (Huntara) yang paling enak di sini, udaranya sejuk,” ujar Brigjen Pol. Solihin.

Ia juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus bentuk kepedulian jajaran kepolisian terhadap warga yang masih berada di hunian sementara pascabencana.

Dikatakannya, kehadiran kepolisian tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari unsur kemanusiaan yang turut merasakan duka masyarakat.

“Ya, kami hadir untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak banjir dan longsor tetap mendapatkan perhatian,” kata dia.

Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan diwakili Asisten 1 Syahrizal Antoni menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian jajaran Polda terhadap masyarakat terdampak bencana.

“Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakapolda dan jajaran yang telah hadir langsung dan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat di Huntara ini. Kehadiran ini tentu menjadi penyemangat bagi warga kami untuk bangkit kembali,” kata Syahrizal Antoni.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk perbaikan infrastruktur serta pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.

“Kami berkomitmen agar proses pembangunan hunian tetap (Huntap) dapat segera terealisasi, sehingga masyarakat bisa kembali tinggal dengan aman dan nyaman,” kata dia.

Diakhir kegiatan, Wakapolda Sumatera Barat menyerahkan bantuan paket sembako (tali asih) kepada keluarga terdampak kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. (Milhendra Wandi)

​Pernyataan ini keluar tak lama setelah Anggota DPR RI, Andre Rosiade, secara terbuka menantang keberanian Wali Kota untuk menindak tegas oknum yang diduga bermain di kawasan pasar tersebut.

​Melalui pernyataan resminya, Fadly Amran menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang saat ini tengah fokus pada relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) agar masuk ke dalam gedung Pasar Raya Fase VII. Ia menekankan bahwa penggunaan fasilitas di fase tersebut saat ini masih digratiskan.

​”Jika ada pihak yang terindikasi memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi, itu tidak dapat dibenarkan,” tegas Fadly, Selasa (17/2/2026).

​Namun, menanggapi desakan untuk melakukan pemecatan segera terhadap oknum yang diduga terlibat, Fadly memilih pendekatan yang berlandaskan supremasi hukum. Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan hukuman harus didasari bukti dan prosedur yang berlaku agar memenuhi unsur keadilan.

​”Untuk hukum-menghukum tentu harus didasari kepada bukti dan prosedur yang berlaku, sehingga hukuman yang dijatuhkan setimpal serta memenuhi unsur keadilan. Hal ini pun sejalan dengan semangat Presiden Prabowo terkait supremasi hukum,” jelasnya.

​Fadly juga menepis keraguan mengenai komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih. Ia mencontohkan rekam jejaknya di kepemimpinan sebelumnya, di mana ia pernah memberhentikan tiga orang aparatur karena pelanggaran berulang, meskipun nilainya relatif kecil. Namun, tindakan itu diambil setelah melalui proses hukum dan pertimbangan matang.

​Terkait kasus “Tuan Takur”, Fadly menambahkan perspektif lain. Menurutnya, penyelesaian masalah oleh pemerintah tidak melulu harus dilihat dari kacamata pemecatan atau pemenjaraan, tetapi juga harus memperhatikan aspek pembinaan dan edukasi.

​”Ketegasan harus berlandaskan kepastian hukum. Tegas wajib, dzalim jangan!” pungkas Fadly menutup pernyataannya.

​Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, melontarkan kritik keras dan tantangan terbuka.

​Melalui unggahan di media sosialnya, Andre Rosiade mendesak Wali Kota Padang untuk tidak “kura-kura dalam perahu” atau pura-pura tidak tahu mengenai praktik pungli yang meresahkan pedagang tersebut.

Andre menyebut sosok “Tuan Takur” yang diduga berinisial M—seorang pegawai honorer atau preman pasar—sudah menjadi rahasia umum sebagai “tukang palak” di kawasan tersebut.

​”Sudah banyak koruptor besar ditangkap di era Presiden Prabowo. Apalagi hanya sebatas Tuan Takur yang diduga Pegawai Honorer di Dinas Pasar maupun preman pasar lainnya yang menjadi tukang palak para pedagang. Saudara Walikota Padang ditunggu nyalinya untuk memecat yang bersangkutan,” tantang Andre.

​Legislator Senayan ini juga mengungkapkan bahwa oknum yang dimaksud sudah dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian. Ia meminta agar di era Presiden Prabowo saat ini, tidak ada lagi ruang bagi premanisme, baik yang ada di jalanan maupun yang berdasi, untuk menindas masyarakat kecil.

​”Para pedagang tidak usah takut untuk bersaksi,” seru Andre memberikan dukungan moral kepada para pedagang Pasar Raya.

Kedatangan pengurus LKAAM dan Kabid Humas Polda itu diterima Ketua DPRD Sumbar, Muhidi didampingi Sekretaris DPRD, Maifrizon di Ruang Khusus I, Senin (22/9/2025). 

Dalam kesempatan itu, Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar Dt. Nan Sati menegaskan, LKAAM ingin mempermanenkan Sumatera Barat sebagai contoh bagi daerah lain di Indonesia.

“Kami hadir sebagai niniak mamak yang ingin menegaskan peran adat. Sumbar harus menjadi teladan nasional!” tegas Fauzi Bahar.

Sementara Wakil Ketua II LKAAM Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano menambahkan, LKAAM berperan penting mendukung pemerintah daerah. 

Dikatakan, LKAAM mengawasi generasi muda Minangkabau agar tidak kehilangan jati diri dan berharap pemerintah memberi perhatian, termasuk dalam bentuk dukungan anggaran.

Menjawab hal itu, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyatakan kesiapan untuk memperhatikan aspirasi tersebut. 

“Kami di DPRD Sumbar tentu memperhatikan aspirasi LKAAM karena peran niniak mamak sangat penting menjaga adat sekaligus membina generasi penerus Minangkabau,” ujar Muhidi.

Selain itu, DPRD juga membahas problematika terkait Undang-Undang tentang nagari, karena menurut Muhidi, selama ini banyak perbedaan tafsir mengenai pemerintahan nagari. 

Oleh karena itu, sambungnya, DPRD bersama pakar hukum adat akan merumuskan solusi agar keberadaan nagari jelas secara hukum.

Muhidi juga menekankan perlunya diskusi rutin agar aturan tentang nagari sesuai adat dan konstitusi dan menegaskan bahwa peran niniak mamak tetap menjadi pengayom masyarakat.

Dalam kesempatan itu, LKAAM juga menyampaikan dukungan terhadap kondusivitas daerah dan menilai kerjasama DPRD, pemerintah, aparat, dan masyarakat harus terus diperkuat. 

“Sinergi ini penting untuk menjaga Minangkabau tetap harmonis di tengah dinamika zaman,” tutur Fauzi Bahar.

Dalam pertemuan ini, DPRD Sumbar bersama LKAAM dan Polda sepakat menjaga marwah adat Minangkabau serta menyesuaikan dengan perkembangan regulasi pemerintahan. (*)

“Ini bukan hanya memperkuat citra kuliner legendaris Minangkabau saja, namun diharapkan berdampak positif terhadap pemberdayaan pelaku UMKM dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” ujar Muhidi saat menghadiri memasak 1 ton rendang pada puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-79 di depan Kantor Polda Sumbar, Minggu (22/6). 

Untuk itu ia mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam pemecahan Rekor MURI ini, khususnya para Bhayangkari yang telah bekerja keras memasak rendang dan membagikannya kepada masyarakat Kota Padang. 

Ia mengaku sangat mengapresiasi langkah strategis Polda Sumbar tersebut dalam memajukan UMKM di daerah ini. 

Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya pengembangan rendang sebagai ikon kuliner Minangkabau yang memiliki daya saing tinggi, baik di pasar lokal maupun nasional. 

“Rendang harus terus didorong sebagai produk unggulan UMKM agar menjadi bagian dari penggerak ekonomi masyarakat,” tuturnya. 

Pada momen peringatan Hari Bhayangkara itu, Muhidi juga berharap terjalinnya sinergisitas yang lebih erat antara masyarakat dan Polri. Ia meyakini keharmonisan tersebut menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial di Sumatera Barat.

Pada kesempatan tersebut Muhidi bersama Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengunjungi satu per satu booth Bhayangkari untuk mencicipi rendang yang telah dimasak. 

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 100 tenda didirikan, masing-masing diisi oleh 10 orang Bhayangkari. panitia juga menyiapkan sebanyak 10 ribu porsi rendang untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menyampaikan, peringatan Hari Bhayangkara ke-79 diwarnai aksi unik dan sengaja melibatkan 1.000 anggota Bhayangkari dari seluruh jajaran Polda Sumbar memasak satu ton rendang di dapur terbuka dengan target memecahkan dua rekor MURI sekaligus.

Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar pencapaian rekor, tetapi juga bentuk sinergi antara kepolisian dan masyarakat melalui budaya.

Dia menekankan, Rendang bukan hanya makanan, tapi simbol kebanggaan Minangkabau. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendekatkan polisi dengan masyarakat sekaligus mendukung promosi kuliner lokal.

“Pendekatan humanis dan inovatif seperti ini juga menjadi bagian dari komitmen Polda Sumbar dalam mendukung pemberdayaan UMKM dan promosi kekayaan budaya daerah,” tutur Gatot Tri Suryanta. (*)

“Jika peredaran narkotika dibiarkan, maka kita akan kehilangan generasi terbaik,” ujar Muhidi saat menghadiri Konferensi Pers pengungkapan kasus narkotika di Mapolda Sumbar, Selasa (29/4). 

Karena itu, tukuknya, seluruh lini mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, DPRD, hingga masyarakat harus memiliki visi yang sama untuk mempersempit ruang peredaran narkotika di Sumbar.

Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat menyatukan komitmen memerangi narkotika demi menyelamatkan masa depan generasi muda Sumbar.

Ia menilai, perlu ada kebijakan strategis yang dibangun bersama lintas sektor guna memerangi narkoba secara berkelanjutan. DPRD Sumbar siap mendukung langkah-langkah tersebut melalui fungsi legislasi dan penganggaran.

“DPRD akan memberikan dukungan, baik dalam bentuk regulasi maupun kebijakan anggaran, demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika. Ini adalah bagian dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Muhidi juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Polda Sumbar yang secara konsisten mengungkap dan menindak pelaku penyalahgunaan narkotika. Ia menilai kolaborasi antara DPRD dan kepolisian berjalan baik, termasuk dalam merancang program-program pencegahan peredaran narkoba.

“Sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD juga terus dilibatkan dalam berbagai program Polda Sumbar. Kami mendukung penuh upaya pemberantasan narkoba demi menjaga masa depan daerah,” tutupnya.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta memaparkan, capaian jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar dalam memberantas narkotika. Sejak Januari hingga April 2025, aparat berhasil mengungkap 335 kasus penyalahgunaan narkotika dan menetapkan 436 tersangka.

“Dari 436 tersangka, sebanyak 423 merupakan laki-laki dan 13 perempuan. Petugas juga menyita barang bukti berupa 7,06 kilogram sabu, 199,34 kilogram ganja, serta 1.584,5 butir dan 8,09 gram pil ekstasi,” jelas Kapolda.

Menurutnya, pengungkapan kasus mayoritas berasal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan teknik penyamaran atau undercover buy.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar menyebutkan, dari sisi profesi, tersangka terdiri dari 190 orang pekerja swasta, 122 wiraswasta, 27 buruh, 95 pengangguran, satu mahasiswa, dan satu anggota Polri.

Salah satu pengungkapan terbesar terjadi pada Jumat (25/4/2025), saat polisi menemukan 47 paket ganja di dua lokasi berbeda. Di Lubuk Alung, Padang Pariaman, aparat menyita lima paket ganja, dan 42 paket lainnya ditemukan di Komplek Wisma Indah Lestari, Padang.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 111, 112, dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Polda Sumbar mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar demi menyelamatkan masa depan bersama. (*) 

“Isu SARA ini sangat sensitif dan mudah dimanipulasi. Jika tidak disikapi dengan bijak, bisa menghancurkan persatuan yang selama ini kita jaga,” tegas Noviranto yang akrab disapa Ucok ini saat tampil sebagai narasumber dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemampuan (Latkatpuan) yang digelar Subdit I Intelkam Polda Sumbar di salah satu hotel di Kota Padang, Selasa (29/4/2025). 

Pelatihan bertajuk “Penguatan Peran Serta Masyarakat, Wartawan dan Mahasiswa Dalam Menyukseskan Program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto” ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk mahasiswa dan insan pers.

Untuk itu, lebih lanjut Novrianto mengajak wartawan dan mahasiswa untuk lebih bijak dalam menyikapi arus informasi, serta berperan aktif menyuarakan narasi-narasi positif yang dapat menyatukan bangsa.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam menyukseskan Program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, yang dinilainya memerlukan dukungan nyata dari masyarakat, khususnya kalangan muda dan media.

“Program Asta Cita Presiden Prabowo sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa, oleh karena itu mari kita dukung bersama program tersebut agar berjalan sukses,” ujar Novrianto.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan diskusi dan sesi tanya jawab yang berjalan interaktif. Para peserta tampak antusias memberikan pandangan serta bertukar gagasan mengenai peran strategis masing-masing dalam menjaga persatuan bangsa. (Murdiansyah Eko/*)

Pangkalan LPG yang dikunjungi antara lain, Puskopad di GOR H. Agus Salim dan PT. Shinta Pratama Mandiri di depan RS. Yos Sudarso kota Padang. 

Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan mengunjungi pangkalan, tidak ditemukan kejanggalan dan pelanggaran, bahkan dipastikan stok LPG 3 kg tidak ada kendala, khususnya dalam menghadapi Ramadhan serta Idul Fitri mendatang.

Ketika ditanyakan maksud dan tujuan melakukan sidak, SAM Pertamina Patra Niaga Sumbar, Narotama Aulia Fazri mengatakan, agar lebih memastikan ketersediaan serta pendistribusian tepat LPG 3 kg, untuk kepentingan masyarakat sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia. 

“Kami masih melakukan sidak dan mengunjungi agen serta pangkalan, guna memastikan ketersediaan serta penyaluran tepat sasaran, sehingga instruksi Presiden dapat dilaksanakan dengan baik, untuk kepentingan masyarakat, nantinya arahan dari regulasi lainnya disampaikan segera kepada masyarakat melalui media agar tersosialisasikan dengan baik,” ujar Narotama, Sabtu (8/2/2025) 

Ditambahkan Narotama, di Sumbar kondisi pasokan cukup terjaga. Saat ini stock sekitar 1500 MT, dan tiap 2 kali seminggu akan datang kapal yang akan menjaga level stock LPG di wilayah Sumatera Barat.

Dari sisi distribusi sumbar terdapat 5.364 pangkalan dengan kuota distribusi antara 560 hingga 2.800 tabung per bulan, tergantung pada kebutuhan LPG di setiap wilayah.

“Dengan stok yang cukup, saya mengimbau masyarakat untuk tidak panik membeli LPG 3 kg dengan membeli dalam jumlah berlebihan, terutama menjelang bulan Ramadan, sehingga dapat merugikan masyarakat lainnya,” tambah Naro. 

Pernyataan SAM Pertamina juga didukung ketua Hiswana Migas Sumbar Ridwan Hosen, dimana mereka sudah diberikan berbagai masukan, sehingga bisa menjalankan sesuai aturan berlaku. 

“Kita dampingi dalam sidak, agar melihat langsung apakah ada anggota yang melanggar, dan melihat langsung ketersediaan LPG sehingga tidak membuat panik masyarakat,” tutur Ridwan Hosen. 

Hal senada juga disampaikan Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar AKBP Wilian, dimana mereka mendampingi Pertamina Patra Niaga Sumbar berkomitmen untuk menjaga kelancaran distribusi LPG tiga kilogram agar masyarakat tidak kekurangan pasokan.

“Kita mengimbau masyarakat pengguna LPG 3 kg untuk rumah tangga maupun usaha mikro tidak panik, Alhamdulillah setelah kita melakukan sidak dan peninjauan ke lapangan, melihat stok Sumbar aman tersedia,” terang Wilian.

Ditegaskannya, jika ada yang bermain dalam urusan gas 3kg, maka sesuai aturan jajaran Polda akan siap melakukan proses, sehingga masyarakat menjadi nyaman. 

‘Kita akan lakukan teus pemantauan terhadap penjualan LPG 3KG ini, agar jangan ada lagi penyimpangan,dan dapat menyebabkan kelangkaan yang menyusahkan masyarakat,” pungkas Willian. (*)

“Secara kelembagaan DPRD Sumbar mendukung program tersebut,” ujar Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman saat mengikuti kegiatan patroli roda dua di Kota Padang yang digagas oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Jumat malam (10/1). 

Dalam hal ini, Ketua DPRD Sumbar sangat mengapresiasi seluruh Forkopimda yang hadir dan mendukung kegiatan patroli R2. Menurut Muhidi, kegiatan patroli R2 tidak akan optimal jika tidak didukung oleh orang tua, tokoh masyarakat hingga pemangku adat seperti ninik mamak hingga bundo kanduang. 

Untuk itu, ia sangat mengharapkan seluruh pihak untuk terus berkontribusi menjaga keamanan kota Padang dari aksi tawuran hingga balap liar, apalagi bulan Ramadan akan segera tiba.

“Saya mengimbau seluruh pihak untuk terus sejalan menjaga kondusifitas Kota Padang jelang bulan Ramadan, nantinya kita semua bisa beribadah dengan tenang hingga Idul Fitri. Tentunya, tanpa mendengarkan kebisingan hingga aksi kekerasan yang tidak terpuji,” kata Muhidi. 

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, dengan diadakan nya patroli dengan Forkopimda malam itu, kedepan seiring dengan komitmen Kapolda Sumbar yang baru, Padang zero tawuran dan balap liar. 

“Semangat yang ditularkan Kapolda Sumbar, merupakan jawaban dari keresahan masyarakat yang tidak nyaman atas aksi-aksi tersebut,” tukasnya. 

Pasalnya, tambah dia lagi, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Kota Padang tidak nyenyak tidurnya karena balap liar dan tawuran. Sejalan dengan program Kapolda Sumbar itu, maka Kota Padang harus zero perbuatan-perbuatan tidak baik tersebut.

Dalam patroli tersebut, Ketua DPRD Sumbar Muhidi dan Wakil Ketua Evi Yandri beserta Kepala BNNP Brigjen Pol Ricky Yanuarfi dan Kapolresta Padang Kombes Pol Ferry Harahap, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Dedy Diantolani mengendarai sepeda motor melewati jalan utama yang merupakan titik yang dinilai rawan balap liar dan tawuran Kota Padang, seperti Jl. Khatib Sulaiman, Gunung Pangilun hingga berhenti di Jl. Bypass kota Padang.

Sementara Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta mengatakan terget patroli itu adalah Kota Padang terbebas dari tawuran dan balap liar, sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi seluruh masyarakat.

Patroli tersebut akan terus dilaksanakan ke sejumlah titik rawan di wilayah Sumatera Barat khususnya Kota Padang, dengan fokus pada patroli rutin, pengawasan intensif, serta tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana. (murdiansyah eko) 

Kegiatan ini dilakukan di lantai empat Mapolda yang dipimpin Auditor Madya TK III Itwasda Polda Sumbar, Kombes Pol Djoko Ananto, didampingi Kasubbid Provos, AKBP DR. Jamalul Ihsan dan Kabag Psikologi, AKBP Fakhrur Rozie.

Pengecekan meliputi kelengkapan administrasi, kondisi fisik senjata api, hingga kecocokan data pemegang senjata dengan dokumen yang ada. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa senjata api yang dipinjamkan kepada personel digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai aturan.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan, menyampaikan bahwa pengecekan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan disiplin dan profesionalisme anggota kepolisian.

“Senjata api adalah alat yang sangat sensitif, sehingga penggunaannya harus benar-benar sesuai prosedur. Pengecekan ini juga untuk mencegah penyalahgunaan senjata api,” ujarnya.

Selain memeriksa kondisi senjata, dalam kesempatan itu juga diberikan arahan kepada para personel mengenai pentingnya menjaga etika dan keamanan dalam penggunaan senjata api.

Ia menegaskan bahwa anggota yang tidak memenuhi syarat administrasi atau melanggar aturan akan dikenakan sanksi, termasuk penarikan senjata api.

Kegiatan pengecekan senpi ini dilakukan secara berkala di seluruh jajaran Polda Sumbar untuk memastikan bahwa setiap personel yang memegang senjata api benar-benar memahami tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.