Konsultasi publik menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Patrick Anderson dari Forest Peoples Programme (FPP) dan Andiko dari ASM Law Office. Diskusi membahas berbagai aspek penguatan Perhutanan Sosial, perlindungan hak masyarakat adat, serta strategi pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan kawasan hutan yang berpihak kepada masyarakat.

Mewakili Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Habrianto Manda, mengatakan bahwa pengembangan Perhutanan Sosial, khususnya melalui skema Hutan Adat, memerlukan kolaborasi yang kuat antarinstansi agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Hutan Adat bukan sekadar kawasan hutan, tetapi ruang hidup masyarakat adat yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan kearifan lokal. Karena itu, pengakuan terhadap Hutan Adat harus diiringi dengan kepastian hukum dan pengelolaan yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Habrianto menjelaskan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan tersebut melalui pelaksanaan Reforma Agraria bersama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), khususnya dalam penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, sinergi antara ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, serta masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pertanahan dan kehutanan yang selaras. Upaya tersebut juga telah diperkuat melalui kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Inver PPTPKH) yang dilaksanakan sejak 2018 sebagai langkah penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan.

“Melalui Reforma Agraria dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berupaya menghadirkan kepastian hukum atas penguasaan tanah sekaligus membuka akses legal masyarakat terhadap sumber-sumber penghidupan. Dengan demikian, perlindungan kawasan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan,” katanya.

Forum konsultasi publik tersebut juga menghasilkan berbagai masukan dan rekomendasi yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Perhutanan Sosial di tingkat daerah maupun nasional. Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di Pasaman Barat. (rel)

Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Kehadiran POKJA diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam mendukung pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah materi strategis disampaikan, mulai dari kebijakan dan program perhutanan sosial, kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA), hingga promosi praktik baik serta berbagai inisiatif kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Pasaman Barat.

Pemaparan program percepatan Perhutanan Sosial Kabupaten Pasaman Barat turut disampaikan oleh JEMARI Sakato. Selain itu, diskusi dan penyampaian materi juga menghadirkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kepala BAPELITBANDA Kabupaten Pasaman Barat, serta perwakilan kelompok perhutanan sosial dari Pasaman Barat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat turut mendukung upaya tersebut. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat diwakili Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Habrianto Manda, yang hadir mengikuti kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola pertanahan dan pemberdayaan masyarakat dalam program perhutanan sosial.

Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Habrianto Manda, menyampaikan bahwa sinergi lintas sektor sangat penting dalam mendukung keberhasilan program perhutanan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Program perhutanan sosial tidak hanya berbicara tentang pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat memperoleh akses legal dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Karena itu, kolaborasi antarinstansi dan kelompok masyarakat menjadi kunci utama,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan POKJA Perhutanan Sosial diharapkan mampu memperkuat koordinasi dalam penyelesaian berbagai aspek, termasuk tata kelola lahan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan potensi ekonomi berbasis kawasan hutan.

Menurutnya, melalui program perhutanan sosial, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari sektor pertanian, perkebunan, maupun usaha produktif lainnya tanpa mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan.

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antarinstansi dan kelompok masyarakat dalam mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang produktif, legal, dan berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat. (rel)