“Santri harus siap menjadi pemimpin di berbagai bidang. Ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi teknokrat, dan ada yang menjadi pemimpin bangsa. Semua harus dipersiapkan sejak sekarang agar mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Di hadapan ratusan santri, Menteri Nusron berpesan bahwa setiap santri perlu memiliki visi dan kesiapan untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan bangsa. Ia mengibaratkan santri sebagai mudhaf ilaih dalam ilmu nahwu yang suatu saat harus siap menjadi mudhaf, yakni generasi yang tidak hanya menerima estafet kepemimpinan, tapi juga mampu menggantikan dan melanjutkan peran para pendahulunya.

Menteri Nusron menjelaskan, untuk dapat memajukan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umat, diperlukan sinergi antara tiga unsur penting sebagaimana diajarkan Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Ketiga unsur tersebut meliputi ilmu para ulama (ilmalulama), kebijaksanaan para teknokrat dan pelaksana kebijakan (hikmatal hukama), serta kepemimpinan dan wawasan kebangsaan (siyasatul muluk). Ia menilai, di sinilah letak pentingnya pesantren dalam mencetak generasi yang mampu berkiprah pada ketiga bidang tersebut.

Para santri yang hadir juga ia dorong untuk meningkatkan literasi politik. “Santri tidak boleh apatis terhadap politik. Santri harus memahami kebijakan publik dan kehidupan berbangsa agar mampu ikut menentukan arah pembangunan bangsa,” tegas Menteri Nusron.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada Pimpinan Pondok Pesantren Darussyifa Al-Fithroh YASPIDA, K.H. E.S. Mubarok. Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian hukum atas aset lembaga pendidikan keagamaan. Dengan kepastian hukum, diharapkan tanah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian. Turut hadir dalam acara ini, Wakil Bupati Sukabumi, Andreas; Kepala Kepolisian Resor Sukabumi, AKBP Samian; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Wendi Isnawan. (rel)

“Masalah (penyediaan) gedung ini adalah bentuk komitmen presiden kepada kewibawaan dan perjuangan umat Islam sebagai mayoritas kekuatan yang ada di Indonesia,” ujar Nusron Wahid menjelaskan latar belakang penggunaan lahan seluas 4.000 meter persegi tersebut.

Menteri Nusron memandang positif langkah yang dilakukan Presiden Prabowo. Dengan adanya kantor bersama, diharapkan lembaga Islam bisa mengalihkan fokus mereka pada pemberdayaan masyarakat.

“Supaya mereka tidak lagi terbebani overhead tiap bulan. Dan fokus untuk memberdayakan umat. Ini kita sambut positif. Apalagi umat Islam di Indonesia sebagai kekuatan mayoritas, kalau terurus dengan baik tentunya akan membantu bangsa Indonesia ini dengan baik. Saya kira itu,” tutur Menteri Nusron.

Menteri ATR/Kepala BPN merinci bahwa lokasi yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto adalah bangunan ikonik di jantung Jakarta yang akan difungsikan untuk kepentingan bersama.

“Gedung yang dulunya adalah Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt. Gedung itu nanti akan dijadikan kantor bersama. Antara BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia (BWI), MUI, BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), dan instansi-instansi keumatan lain,” jelas Menteri Nusron.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa desain Gedung Umat ini rencananya akan memiliki kapasitas yang sangat besar. “Menurut informasi, desain yang disusun oleh Pak Menteri Agama itu adalah 40 lantai. Tapi kan nanti dibagi-bagi. Ada ormas, ada kemudian MUI, ada Baznas, ada BWI ada BPKH, ada Dewan Masjid, dan semua ada di situ. Untuk mengonsolidasi terpadu kekuatan-kekuatan umat yang ada,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyatakan di depan sekitar 58 ribu jemaah yang hadir bahwa pemerintah menyediakan lahan sekitar 4.000 meter persegi di jantung Jakarta untuk gedung lembaga-lembaga umat Islam. “Di Bundaran HI jangan hanya ada hotel mewah. Jangan hanya ada mal, nanti ada gedung yang akan diperuntukkan lembaga-lembaga umat Islam,” pungkas Presiden Prabowo.

Acara bertajuk “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa” ini juga menjadi momentum kepedulian sosial, di mana MUI melalui panitia yang dipimpin Nusron Wahid, menyalurkan bantuan rehabilitasi tiga masjid serta donasi untuk perbaikan 500 rumah guru mengaji dan marbot di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana alam. Momen ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, para Menteri/Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih, serta ribuan jemaah yang merupakan perwakilan MUI, pondok pesantren, dan majelis taklim se-Jabodetabek. (rel)