Tumpukan sampah yang disebut sudah hampir tiga minggu tidak diangkut ini, kini berserakan dan mengeluarkan bau busuk menyengat, tepat di jalur utama menuju SMP Negeri 1 Kuantan Mudik.

Kondisi ini bukan hanya memalukan, tetapi juga membahayakan. Setiap hari, para siswa, guru, orang tua murid, serta warga harus melewati jalan yang tercemar bau busuk dan berpotensi menjadi sarang bakteri serta penyakit.

“Baunya sudah sangat menyengat, apalagi siang hari. Kami khawatir ini bisa menjadi sumber penyakit, apalagi banyak anak-anak yang lewat setiap hari,” ujar Eli, salah seorang pengendara dengan nada kecewa, Sabtu (10/1/2026).

Ironisnya, lokasi tumpukan sampah tersebut berada di jalan yang juga menjadi akses menuju sekolah taman kanak-kanak (TK) dan kantor Lurah Pasar Lubuk Jambi. Artinya, area yang seharusnya menjadi wajah pelayanan publik justru berubah menjadi tempat penumpukan limbah.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Infokuansing Media Kita (@infokuansing)

Lebih menyakitkan lagi, para pedagang pasar telah dipungut retribusi kebersihan rata-rata Rp10 ribu setiap minggu. Namun, kewajiban yang mereka penuhi itu tidak diimbangi dengan tanggung jawab pelayanan kebersihan dari pihak terkait.

“Kami bayar (retribusi kebersihan), tapi sampah malah dibiarkan menumpuk sampai berulat dan berbau. Lalu untuk apa kami bayar retribusi?” keluh seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya.

Warga mendesak pemerintah daerah dan DLH Kuantan Singingi segera bertindak, bukan sekadar mengangkut sampah, tetapi juga memperbaiki sistem pengelolaan agar kejadian serupa tidak terus berulang. Jika dibiarkan, tumpukan sampah ini bukan hanya mencoreng wajah daerah, tetapi juga mengancam kesehatan.

Terkendala Anggaran & Personel

Tak hanya di kawasan Pasar Lubuk Jambi, dalam beberapa waktu terakhir, tumpukan sampah juga terlihat di sejumlah titik, seperti di belakang eks terminal Pasar Lumpur.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kuansing, Delis Martoni mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadi keterlambatan pengangkutan sampah itu.

Salah satunya, jumlah tenaga kebersihan yaitu THL sudah setahun ini dikurangi. Di mana, dari sebelumnya 305 orang menjadi 205 orang.

Kemudian, anggaran harian untuk kendaraan pengangkutan sampah, seperti untuk bensin, ganti oli dan ban kendaraan, juga dikurangi. Padahal, anggaran itu berkaitan dengan rutinitas kebutuhan armada.

“Anggaran ini dikurangi, personel dikurangi, sementara kendaraan ini bergerak setiap hari untuk mengangkut sampah. Dan kami dulu sudah menyampaikan keberatan dengan pengurangan itu. Karena akan berdampak seperti ini nantinya,” kata Delis Martoni, mengutip Riaupos.co, Rabu (7/1/2026).

Dikatakan, untuk menyikapi hal itu, pihaknya kini sedang menggodok Perda tentang pengelolaan sampah. Perda ini nantinya akan melibatkan desa dan kelurahan yang juga akan menjadi salah satu syarat pencairan dana ADD. (*)