“Disamping itu, yang perlu kita cermati bersama, terdapat hutang Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan sebesar lebih kurang Rp510 milyar termasuk diantaranya untuk bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota,” ujar Evi Yandri didampingi Ketua DPRD Sumbar Muhidi beserta Wakil Ketua M. Iqra Qhissa Putra dan Nanda Satria saat memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumbar Tahun 2024 di ruang sidang utama dewan, Senin (16/6/2025). 

Terkait dengan SILPA dari APBD Tahun 2024 sebesar Rp117.734.953.995,- juga belum sesuai dengan yang direncanakan untuk menutup defisit dari APBD Tahun 2025 yaitu sebesar Rp194.918.000.000,-. 

“Dan SILPA tersebut juga tidak semuanya bisa digunakan, karena sebagian besar merupakan SILPA BLUD, BOS, DAK dan pembayaran kepada pihak ketiga yang belum direalisasikan pada tahun 2024,” tegasnya. 

Melihat pada kondisi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 tersebut, tukuknya, tentu akan sangat berdampak terhadap kebijakan dan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025. 

“Oleh sebab itu, DPRD dan Pemerintah Daerah perlu arif dan bijaksana dalam menyikapi kondisi tersebut,” katanya. 

Sesuai dengan tahapan pembahasan ranperda, jelasnya, terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang disampaikan oleh Gubernur, maka Fraksi-Fraksi akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi. 

Makanya, diharapkan Fraksi-Fraksi dapat melihat kondisi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 secara komprehensif dan dapat memberikan masukan dan saran terhadap solusi dari permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2024 tersebut.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi, Forkopimda, pimpinan OPD/instansi serta para undangan lainnya. (*) 

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman didampingi Ketua DPRD Sumbar Muhidi bersama Wakil Ketua M. Iqra Qhissa Putra dan Nanda Satria itu, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan beragam pandangan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumbar Tahun 2024 tersebut.

“Cukup banyak pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Sumbar Tahun Anggaran 2024, dari pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi,” kata Evi Yandri 

Pandangan fraksi tersebut menyebut kinerja pengelolaan pendapatan maupun pengelolaan belanja daerah, termasuk permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan anggaran tersebut.

“Ini tentu perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah terhadap pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan dari fraksi tersebut, maka gubernur perlu juga  memberikan jawaban atau tanggapannya,” ucap Evi. 

Ia menyampaikan, sehubungan dengan hal tersebut, kepada  gubernur supaya menyiapkan jawaban atau tanggapan dan penjelasan yang komprehensif terhadap pandangan umum fraksi.

“Tangapan gubernur tersebut akan disampaikan nanti pada rapat paripurna besok, tanggal 17 Juni 2025,” sebut Evi.

Rapat paripurna tersebut selain dihadiri Sekda Provinsi Arry Yuswandi yang baru dilantik beberapa hari lalu, juga dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD/instansi dan para undangan lainnya. (*)