“Masalah (penyediaan) gedung ini adalah bentuk komitmen presiden kepada kewibawaan dan perjuangan umat Islam sebagai mayoritas kekuatan yang ada di Indonesia,” ujar Nusron Wahid menjelaskan latar belakang penggunaan lahan seluas 4.000 meter persegi tersebut.

Menteri Nusron memandang positif langkah yang dilakukan Presiden Prabowo. Dengan adanya kantor bersama, diharapkan lembaga Islam bisa mengalihkan fokus mereka pada pemberdayaan masyarakat.

“Supaya mereka tidak lagi terbebani overhead tiap bulan. Dan fokus untuk memberdayakan umat. Ini kita sambut positif. Apalagi umat Islam di Indonesia sebagai kekuatan mayoritas, kalau terurus dengan baik tentunya akan membantu bangsa Indonesia ini dengan baik. Saya kira itu,” tutur Menteri Nusron.

Menteri ATR/Kepala BPN merinci bahwa lokasi yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto adalah bangunan ikonik di jantung Jakarta yang akan difungsikan untuk kepentingan bersama.

“Gedung yang dulunya adalah Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt. Gedung itu nanti akan dijadikan kantor bersama. Antara BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia (BWI), MUI, BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), dan instansi-instansi keumatan lain,” jelas Menteri Nusron.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa desain Gedung Umat ini rencananya akan memiliki kapasitas yang sangat besar. “Menurut informasi, desain yang disusun oleh Pak Menteri Agama itu adalah 40 lantai. Tapi kan nanti dibagi-bagi. Ada ormas, ada kemudian MUI, ada Baznas, ada BWI ada BPKH, ada Dewan Masjid, dan semua ada di situ. Untuk mengonsolidasi terpadu kekuatan-kekuatan umat yang ada,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyatakan di depan sekitar 58 ribu jemaah yang hadir bahwa pemerintah menyediakan lahan sekitar 4.000 meter persegi di jantung Jakarta untuk gedung lembaga-lembaga umat Islam. “Di Bundaran HI jangan hanya ada hotel mewah. Jangan hanya ada mal, nanti ada gedung yang akan diperuntukkan lembaga-lembaga umat Islam,” pungkas Presiden Prabowo.

Acara bertajuk “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa” ini juga menjadi momentum kepedulian sosial, di mana MUI melalui panitia yang dipimpin Nusron Wahid, menyalurkan bantuan rehabilitasi tiga masjid serta donasi untuk perbaikan 500 rumah guru mengaji dan marbot di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana alam. Momen ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, para Menteri/Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih, serta ribuan jemaah yang merupakan perwakilan MUI, pondok pesantren, dan majelis taklim se-Jabodetabek. (rel)

“Hari ini, kesinambungan gotong royong kita lanjutkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan. Negara bertanggung jawab melindungi rakyat, terutama kelompok paling rentan agar mampu bangkit secara bermartabat dari setiap musibah,” tutur Menteri Nusron dalam Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025-2030, yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (07/02/2026).

Menteri Nusron yang hari ini dilantik menjadi Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, menjelaskan lebih lanjut bahwa kesinambungan tanggung jawab dan gotong royong telah ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah sudah berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana, serta menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti merusak lingkungan dan memicu banjir.

“Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden. Namun, pencabutan izin saja tidak cukup, harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum karena merusak lingkungan merupakan kejahatan luar biasa yang akan dihukum berat di dunia maupun akhirat,” tegas Menteri Nusron.

Dalam sambutannya, Nusron Wahid menyampaikan bahwa MUI juga ikut mengulurkan tangan dengan menyalurkan bantuan rehabilitasi tiga masjid di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Donasi yang sudah dikumpulkan juga akan digunakan untuk membiayai rehabilitasi 500 rumah bagi guru mengaji dan marbot di wilayah terdampak.

“Semua ini dilakukan agar Majelis Ulama dan ormas Islam senantiasa memberikan manfaat nyata kepada umat manusia. Insyaallah, bangsa Indonesia akan kuat. Tanggung jawab mengatasi bencana bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua, termasuk para tokoh agama,” pungkas Menteri Nusron.

Acara Bersatu dalam Munajat Untum Keselamatan Bangsa, Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus MUI 2025-2030 ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto; Wakil Presiden ke-10 Republik Indonesia, Jusuf Kalla; serta para Menteri/Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih. Kegiatan ini juga dihadiri sekitar 58 ribu masyarakat yang merupakan perwakilan dari MUI, pondok pesantren, dan majelis taklim se-Jabodetabek. (rel)

“Sejak masa Presiden Soekarno, bencana dimaknai sebagai ujian persatuan dan panggilan gotong royong. Hari ini, kesinambungan gotong royong kita lanjutkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan,” ujar Menteri Nusron, di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Sabtu (07/02/2026).

Pendekatan tersebut sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo yang menekankan bahwa pembangunan sejati harus memanusiakan manusia. Negara berkewajiban melindungi rakyat, terutama kelompok paling rentan agar mampu bangkit secara bermartabat dari setiap musibah.

Dalam konteks ini, pemerintah terus memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan bencana dengan menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah pencabutan izin terhadap 28 perusahaan. Menteri Nusron berharap, langkah pencabutan izin juga ditindaklanjuti secara hukum.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden. Salah satu langkah konkret beliau adalah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar dan merusak alam sehingga menyebabkan banjir,” ujar Menteri Nusron.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengapresiasi MUI yang ia nilai selalu mengambil peran penting dan menjadi penentu dalam kehidupan bangsa dan negara. MUI menjadi pilar stabilitas, ketenangan, kesejukan, dan toleransi, dan tidak pernah absen setiap kali bangsa menghadapi kesulitan.

“Selamat kepada pengurus MUI yang baru dibentuk. Seluruh umat dan rakyat Indonesia menantikan pengabdianmu, dan berharap MUI tetap tegas,” ucap Presiden Prabowo Subianto.

Pada pengukuhan ini, Pengurus MUI periode 2025-2030 dikukuhkan oleh Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar. Dalam rangkaian acara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Buya Amirsyah Tambunan, membacakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-1/DP-MUI/XI/2025 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan serta Pimpinan Dewan MUI masa khidmah 2025-2030, yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen MUI.

Acara pengukuhan ini juga dirangkaikan dengan Dzikir Bersama bertajuk “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa”. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, para Menteri/Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih, serta sekitar 58 ribu jemaah yang merupakan perwakilan MUI, pondok pesantren, dan majelis taklim se-Jabodetabek. (rel)