“Kami ingin membangun lembaga yang benar-benar dekat dengan masyarakat, terbuka terhadap kritik, dan cepat merespons kebutuhan informasi publik,” ujar Maifrizon saat mengikuti tahapan presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 di Kantor Komisi Informasi (KI) Sumbar, Selasa (14/10/2025). 

Dalam paparannya, Maifrizon menambahkan, komitmen tersebut sejalan dengan visi Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan, sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021–2026. 

“Kami berpedoman pada misi ketujuh pemerintah daerah, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas,” kata Maifrizon didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Zardi Syahrir serta Kasubag Humas Dahrul Idris.

Lebih lanjut, Maifrizon menekankan pentingnya inovasi dalam penyebaran informasi dan mengungkapkan, pihaknya mengusung motto CDMD: Cepat Diterima, Mudah Dicerna. 

“Prinsip ini menjadi dasar kami dalam memberikan informasi publik yang relevan, mudah dipahami, dan cepat diakses,” jelasnya.

Menurutnya, Sekretariat DPRD Sumbar terus memanfaatkan media sosial dan media massa untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. 

“Kami tidak ingin informasi berhenti di meja birokrasi. Semua harus tersampaikan ke publik dengan transparan,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Sumbar selalu berkomitmen bekerja sama dengan wartawan parlemen. 

“Pers adalah mitra kami dalam menjaga kepercayaan publik. Tanpa media, transparansi tak akan hidup,” tuturnya.

Kegiatan Monev ini menjadi momentum penting bagi DPRD Sumbar dalam meningkatkan kepercayaan publik melalui pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (*)

“Kita jelas menginginkan pemerintahan yang baik, yang good governance and clean government. Untuk itu, kita tentu saja membutuhkan keterbukaan informasi,” jelas Muhidi saat menerima  audiensi Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar di ruangan khusus I DPRD Sumbar, Jumat (3/1/2025).

Menurut Muhidi, keterbukaan informasi itu jelas mendukung demokrasi. “Sebagai pribadi, saya sangat mendukung keterbukaan informasi publik,” tukuknya.

Menurutnya, memang tidak semua informasi itu bisa dibuka ke publik, karena pasti ada pengecualian. Sebab, jika semua dibuka ke publik, mungkin akan menimbulkan dampak yang tidak kita inginkan. 

“Yang jelas, saya sangat mendorong keterbukaan informasi publik ini,” tegasnya.

Ketua PJKIP Sumbar Almudazir bersama Penasehat H. M Nurnas serta jajaran pengurus lainnya dalam kesempatan itu menyampaikan terimakasih kepada Ketua DPRD Sumbar Muhidi yang telah menerima audiensi PJKIP Sumbar.

“PJKIP Sumbar berupaya menjadi garda terdepan untuk menciptakan keterbukaan publik di daerah ini,” katanya.

Dikatakannya, keterbukaan informasi publik diperlukan sehingga korupsi dapat diberantas di negeri ini.

“Ini sesuai dengan Nawacita Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi di negeri ini,” katanya. (*)