“Kalau kita sedang menjadi pemimpin maka kata kunci yang paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice, tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Menteri Nusron dalam tausiah menjelang azdan magrib.

Menteri Nusron menilai, tidak sedikit pejabat yang tersesat dalam mengambil keputusan karena terlalu mengedepankan sentimen perasaan. Menurutnya, sentimen tersebut sering muncul karena kedekatan organisasi atau ikatan emosional, misalnya berasal dari latar belakang organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kemahasiswaan yang sama. Kondisi seperti itu berpotensi memengaruhi objektivitas seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan.

“Karena itu sebisa mungkin, meskipun kita punya ikatan emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Kenapa? Karena keadilan ini sangat penting. Salah satu definisi keadilan itu adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” tutur Menteri Nusron.

Prinsip keadilan dalam pemerintahan juga tercermin dari kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu, Menteri Nusron menyebut setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus mampu memberikan kemudahan sekaligus manfaat bagi masyarakat luas.

Bukan hanya adil, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan bahwa suatu kebijakan perlu dirumuskan menjadi hal yang aplikatif, efektif, dan efisien, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyoroti tingginya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kondisi tersebut harus menjadi refleksi untuk menghadirkan pemerintahan yang baik, efektif, dan bersih. Di sisi lain, hal itu juga harus mendorong daerah untuk membangun kekhasan dan kemandirian ekonomi masing-masing. “Sehingga, dari hulu sampai hilir kita punya kemandirian. Pada akhirnya, negara kesatuan yang berotonomi itu bisa kemudian menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita,” ujar Ketua Komisi II DPR RI.

Acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama ini juga dihadiri oleh tuan rumah, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Rahmat Bagja; para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah; Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah; keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI); serta berbagai mitra kerja Komisi II DPR RI di Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron hadir dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri; Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR), Einstein Al Makarima Mohammad; serta Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kartono Agustiyanto. (rel)

“Ini fondasi yang paling utama selaku pimpinan satuan kerja (Satker), yaitu mengelola uang, barang dan jasa, serta sumber daya manusia (SDM). Tiga elemen dasar itu yang menjadi kunci utama suksesnya Anda dalam memimpin,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam pertemuan daring bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumsel, Rahmat beserta seluruh jajaran.

Lebih lanjut, Sekjen ATR/BPN menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara akuntabel. Ia meminta setiap pimpinan di Satker untuk memanfaatkan anggaran secara optimal. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran pada dasarnya berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa yang harus dijalankan sesuai ketentuan dan menjunjung tinggi kualitas pelaksanaan.

Pada kesempatan ini, Sekjen ATR/BPN mengatakan bahwa pengelolaan yang baik perlu dilakukan bukan hanya dalam hal anggaran, namun juga pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Kepada para pimpinan terkait, ia mengingatkan untuk menjaga integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas.

“Saya minta para pimpinan Satker untuk memastikan kesesuaian data barang di kantor masing-masing dengan yang tercatat dalam aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi, red) sekaligus memastikan kondisi barang tersebut. Kalau Anda sudah diberikan kepercayaan tolong dijaga dengan baik,” ucap Sekjen ATR/BPN.

Dalam Rakerda yang juga diikuti oleh perwakilan dari seluruh Kantor Pertanahan se-Sumsel, Sekjen ATR/BPN mengajak untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dengan belajar dan berdiskusi, terutama bagi pegawai muda yang memiliki potensi untuk berkembang. “Saya berharap Pak Kanwil dengan Anak-anak muda ini diberikan ruang yang cukup agar bisa belajar, berikan ruang untuk menyampaikan pendapat. Saya juga berharap kepada yang muda harus bersuara, berani berdiskusi,” pungkasnya. (rel)