Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPPI, Marlinda Irwanti di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Cris menyatakan bahwa Kemnaker siap mendukung penuh penguatan kapasitas masyarakat melalui optimalisasi infrastruktur pelatihan kerja milik pemerintah. Menurutnya, masyar akat dapat memanfaatkan jaringan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di tingkat pusat dan daerah sebagai sarana mengasah keterampilan.

“Kolaborasi yang dibangun harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses terhadap pelatihan dan kesempatan kerja,” ujar Cris.

Selain memperkuat pelatihan berbasis kompetensi, Kemnaker kini tengah memperluas jangkauan program ketenagakerjaan. Langkah ini diambil agar semakin banyak masyarakat yang dapat meningkatkan daya saingnya di pasar kerja yang kian kompetitif.

Untuk mempercepat efisiensi layanan, Kemnaker juga telah mengintegrasikan program-programnya ke dalam ekosistem digital melalui platform SIAPkerja. Lewat ekosistem ini, masyarakat dan kader FPPI dapat mengakses berbagai layanan terpadu secara daring, mulai dari informasi pelatihan, lowongan kerja, program pemagangan, pengembangan usaha, hingga sertifikasi profesi.

Di sisi lain, Cris berharap jajaran pengurus FPPI di tingkat daerah segera memperkuat koordinasi dengan balai pelatihan dan dinas ketenagakerjaan setempat. Koordinasi yang kuat di tingkat tapak dinilai krusial agar poin-poin kerja sama ini dapat segera diimplementasikan secara konkret.

“Kemitraan yang dibangun harus diikuti pelaksanaan program yang terukur dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya perempuan,” pungkasnya. (*)

Putusan MK tersebut merupakan hasil pengujian materiil Pasal 161 ayat (2) serta Pasal 164 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025 terkait pengaturan manfaat dana pensiun dan hak pekerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), serta uang penggantian hak.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi mengatakan, putusan MK tersebut merupakan langkah positif dalam memperkuat pelindungan hak-hak normatif pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun.

“Kemnaker mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kepastian hukum sekaligus mempertegas pelindungan terhadap hak-hak normatif pekerja. Putusan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pelindungan hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak,” kata Cris melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker yang diterima Khazminang.id, Rabu (1/7/2026).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak merupakan hak normatif pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk karena pekerja memasuki masa pensiun.

Mahkamah juga menegaskan bahwa manfaat dana pensiun tidak dapat menggantikan hak pekerja atas pesango n, UPMK, dan uang penggantian hak. Program dana pensiun bersifat sukarela dan memberikan manfaat tambahan bagi pekerja, sedangkan hak-hak normatif tersebut tetap wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Selain itu, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dan terbentuk dari uang pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak dapat dilakukan secara sekaligus atau berkala sesuai kehendak peserta, janda/duda, atau anak, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Menurut Cris, putusan tersebut menjadi rujukan penting dalam memperkuat pelindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun.

“Pada prinsipnya, Kemnaker meng apresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Kami memandang putusan ini semakin memperkuat komitmen Kemnaker dalam melindungi hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun,” ujarnya.

Cris menambahkan, Kemnaker akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan agar selaras dengan amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga perlindungan terhadap pekerja semakin kuat serta hubungan industrial di Indonesia semakin harmonis, produktif, dan berkeadilan. (*)

Pada angkatan II ini, pemerintah meningkatkan kuota peserta dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang sebagai upaya memperluas kesempatan lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja sekaligus mempercepat transisi mereka ke dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan peningkatan kuota tersebut merupakan tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan angkatan pertama yang menunjukkan hasil positif dalam mendukung pen yerapan tenaga kerja. Karena itu, pemerintah terus menyempurnakan penyelenggaraan program agar manfaatnya semakin luas dan semakin mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.

“Ini tentu menjadi kabar baik bagi adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Penambahan kuota ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja,” kata Yassierli.

Selain meningkatkan jumlah peserta, pemerintah juga memperkuat kualitas penyelenggaraan program. Perusahaan, kementerian, dan lembaga terlebih dahulu menyampaikan kebutuhan posisi magang yang tersedia. Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan verifikasi untuk memastikan posisi tersebut sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan calon peserta.

Yassierli menambahkan, proses seleksi mitra penyelenggara juga dilakukan secara ketat agar peserta memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri serta memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan karier setelah menyelesaikan masa magang.

Selain memperoleh pengalaman kerja, seluruh peserta yang berhasil menyelesaikan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) juga akan mendapatkan fasilitasi sertifikasi kompetensi secara gratis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Fasilitas tersebut diharapkan semakin memperkuat daya saing lulusan karena memiliki pengakuan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, dunia usaha, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Pemagangan merupakan salah satu program prioritas yang mendapat arahan langsung dari Presiden. Karena itu, kami terus melakukan penyempurnaan agar manfaatnya dapat dirasakan semakin luas,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah terus memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja melalui program yang semakin inklusif.

Menurut Teddy, pelaksanaan MagangHub Angkatan II tidak hanya terbuka bagi lulusan baru jenjang sarjana, tetapi juga bagi lulusan pendidikan profesi serta penyandang disabilitas. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses terhadap kesempatan kerja yang setara.

“Pemerintah ingin memastikan lulusan perguruan tinggi memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memasuki dunia kerja. Karena itu, program ini tidak hanya memperkuat keterampilan dan pengalaman kerja, tetapi juga membuka akses yang lebih inklusif agar semakin banyak anak muda memperoleh peluang kerja yang layak,” ujar Teddy.

Perlu diketahui, pendaftaran mitra penyelenggara dan pengajuan lowongan melalui platform SIAPKerja dibuka mulai 29 Juni hingga 15 Juli 2026. Adapun pendaftaran peserta berlangsung pada 15–28 Juli 2026, proses seleksi dilaksanakan pada 29 Juli–5 Agustus 2026, dan peserta yang dinyatakan lolos dijadwalkan mulai mengikuti pemagangan pada 10 Agustus 2026. Kick Off MagangHub Angkatan II Batch I akan dilaksanakan pada 11 Agustus 2026. (*)

Hal tersebut disampaikan Wamenaker Afriansyah saat menghadiri Festival Minangkabau 2026 di Istano Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Kamis (25/6/2026).

Afriansyah mengatakan bahwa penyelenggaraan festival budaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian warisan budaya dan identitas bangsa, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas usaha dan perluasan kesempatan kerja.

“Setiap wisatawan yang datang akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Hotel dan homestay terisi, rumah makan dan usaha kuliner meningkat omzetnya, sektor transportasi bergerak, produk UMKM terjual, pelaku ekonomi kreatif memperoleh pasar, serta seniman dan pekerja budaya mendapatkan ruang untuk berkarya,” ujar Afriansyah.

Menurutnya, dampak ekonomi yang ditimbulkan sektor pariwisata dan budaya menjadikan kedua sektor tersebut sebagai instrumen penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Festival budaya bukan sekadar menghadirkan tontonan, tetapi juga membuka peluang usaha, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Afriansyah menambahkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan perlu berjalan seiring dengan pengembangan potensi unggulan daerah. Karena itu, Kemnaker terus memperkuat program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti perhotelan, pemandu wisata, tata boga, pengelolaan kegiatan, dan desain produk ekonomi kreatif.

“Kami ingin masyarakat lokal menjadi pelaku utama pembangunan pariwisata di daerahnya sendiri. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi kunci agar peluang ekonomi yang tumbuh dapat dimanfaatkan secara optimal oleh tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Selain menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, Kemnaker juga terus mendorong penguatan kewirausahaan melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja agar UMKM mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.

“UMKM harus terus naik kelas. Produk unggulan daerah tidak hanya dipasarkan secara lokal, tetapi juga harus mampu bersaing di pasar nasion al bahkan internasional,” katanya.

Afriansyah juga menekankan pentingnya transformasi digital dan pengembangan talenta muda untuk mendukung promosi pariwisata dan budaya. Menurutnya, generasi muda perlu didorong menjadi kreator konten, pemasar digital , serta pelaku ekonomi kreatif yang mampu memperkenalkan potensi daerah kepada dunia.

“Ketika budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM berkembang, maka kesempatan kerja akan semakin terbuka dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” pungkasnya. (*)

Direktur terpilih nantinya akan memimpin pengembangan perguruan tinggi vokasi milik Kemnaker dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap kebutuhan industri serta pasar kerja yang terus berkembang.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan proses seleksi dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, dan integritas guna memastikan terpilihnya pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi Polteknaker.

“Kami mencari sosok yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang kuat, tetapi juga visi kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan. Tiga nama yang terpilih merupakan hasil penyaringan yang objektif melalui tahapan asesmen yang komprehensif oleh Panitia Seleksi,” ujar Cris Kuntadi melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker yang diterima Khazminang.id, Jumat (26/6/2026).

Cris menjelaskan, penetapan tiga besar calon Direktur Polteknaker mengacu pada Pengumuman Nomor 1.10/1734/SV.34.02/VI/2026 yang diterbitkan setelah melalui serangkaian Sidang Senat Tertutup.

Adapun tiga kandidat yang dinyatakan lolos (berdasarkan urutan abjad), yaitu:

1. Dr. Ir. Alfan Gunawan Ahmad, S.Hut., M.Si., IPU.

2. Prof. Dede Rahmat Hidayat, M.Psi., Ph.D.

3. Dr. Hj. Nur Khasanah, S.Pd., M.Kes.

Lebih lanjut, Cris menegaskan bahwa keterbukaan dalam proses seleksi merupakan bagian dari komitmen Kemnaker untuk memperkuat tata kelola yang baik di lingkungan institusi pendidikan vokasi.

“Kami ingin memastikan seluruh tahapan berjalan secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya, kami menyerahkan proses kepada mekanisme yang telah ditetapkan agar terpilih sosok terbaik yang mampu membawa Polteknaker menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan,” katanya.

Ia menambahkan, peserta yang namanya tidak tercantum dalam daftar tersebut dinyatakan tidak berhak mengikuti tahapan selanjutnya. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

“Saat ini, ketiga nama tersebut telah diserahkan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk mengikuti tahapan pemilihan akhir berupa fit and proper test sebelum ditetapkan sebagai Direktur Polteknaker definitif,” pungkas Cris. (*)

Menurutnya, akuntabilitas tidak cukup berhenti pada capaian di atas kertas, melainkan perlu menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat sekaligus menopang keberlanjutan pembangunan nasional.

Pandangan tersebut disampaikan Yassierli saat menghadiri dan menjadi pembicara pada Public Sector Governance Summit (PSGS) yang digelar oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Kamis ( 25/6/2026).

Forum tersebut dimanfaatkan untuk menggarisbawahi pentingnya perubahan cara pandang dalam tata kelola sektor publik, dari sekadar orientasi kepatuhan menuju penciptaan nilai bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Yassierli turut mengapresiasi kontribusi para akuntan yang selama ini mengawal tata kelola keuangan di sektor publik maupun swasta. Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah kebutuhan akan sistem keuangan yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Karena itu, ia mendorong Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk semakin memperkuat integrasi prinsip keberlanjutan dalam perumusan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan negara.

Pendekatan tersebut dinilai memiliki relevansi kuat dengan sektor ketenagakerjaan yang mencakup ruang lingkup sangat luas dan bersentuhan langsung dengan berbagai aspek pembangunan.

“Kami di Kemnaker mengelola angkatan kerja yang sangat besar, mencapai 155 juta orang. Dengan tanggung jawab seperti ‘HRD negara’, kami berkomitmen menjadikan internal kementerian sebagai contoh konkret penerapan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG),” ujar Yassierli.

Langkah itu lanjutnya, sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan arahan Presiden yang menempatkan peningkatan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja sebagai agenda prioritas, dimana salah satu upaya yang terus diperkuat ialah program vokasi nasional dan magang sebagai instrumen transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja (school-to-work transition).

Di balik berbagai upaya tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar di bidang ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran saat ini tercatat sebesar 7,24 persen, diiringi meningkatnya dominasi pekerja sektor informal dan masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja.

Data menunjukkan, sekitar 86 persen angkatan kerja Indonesia berpendidikan maksimal SMA atau SMK. Pada saat yang sama, indeks produktivitas tenaga kerja I ndonesia juga masih tertinggal sekitar 20 persen dibandingkan rata-rata negara di kawasan ASEAN.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Kemnaker mulai menerapkan Sustainability Report yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI). Penerapannya bertumpu pada tiga pilar utama, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Pada aspek lingkungan, berbagai inisiatif diarahkan pada efisiensi energi, pengurangan penggunaan plastik, serta pemanfaatan sistem smart building. Sementara itu, aspek sosial difokuskan pada penguatan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Adapun pada aspek tata kelola, pembenahan dilakukan melalui penguatan integritas internal, pengembangan organisasi yang berpusat pada manusia (people-centric organization), peningkatan kualitas birokrasi, hingga percepatan digitalisasi data ketenagakerjaan.

Untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), Kemnaker juga menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan analisis Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) secara berkala setiap tiga bulan. Hasil kajian tersebut diharapkan melahirkan white paper dan rekomendasi strategis guna menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengatakan bahwa audit sektor publik tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga harus mampu mendorong perbaikan tata kelola serta menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menambahkan, pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi landasan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara efektif, efisien, transparan, dan akunt abel,” ujar Budi. (*)

Menurut Menaker, perkembangan teknologi, kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, transformasi digital, ekonomi hijau, pola kerja jarak jauh, serta meningkatnya persaingan global telah membawa perubahan besar terhadap dunia kerja.

“Lanskap dunia kerja terus berubah. Karena itu, kita perlu menyiapkan generasi masa depan agar memiliki kemampuan untuk berkembang dan menghadapi berbagai perubahan yang akan da tang,” kata Menaker saat menjadi pembicara pada Global Parenting Summit 2026 dengan tema Future Skills untuk Generasi Masa Depan Indonesia di Bandung, Sabtu (20/6/2026).

Menaker mengemukakan, laporan Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum memperkirakan 22 persen pekerjaan akan terdampak perubahan hingga 2030. Pada periode yang sama, sekitar 170 juta pekerjaan baru diproyeksikan muncul, sementara 92 juta pekerjaan lainnya berpotensi tergantikan.

Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan kompetensi di dunia kerja juga terus berkembang. Dunia kerja masa depan tidak hanya membutuhkan penguasaan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan zaman.

Menaker menilai, penguatan keterampilan masa depan menjadi kunci dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia menuju 2045. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia pada 2045 dengan pendapatan per kapita diproyeksikan mencapai USD 23.000 hingga USD 30.300 sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045.

Menurutnya, peluang tersebut harus didukung SDM yang unggul, adaptif, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Di tengah bonus demografi yang berlangsung, keberhasilan Indonesia mencapai target tersebut sangat bergantung pada kemampuan menyiapkan generasi yang kompeten dan siap menghadapi perubahan dunia kerja.

“Karena itu, generasi masa depan perlu dibekali keterampilan yang relevan agar mampu beradaptasi dan bersaing di tengah perubahan dunia kerja yang semakin dinamis,” kata Menaker.

Menaker juga menegaskan bahwa keterampilan masa depan harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter. Nilai-nilai seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, etika, dan empati merupakan fondasi penting dalam membangun talenta yang berkualitas.

Menaker menambahkan, di tengah kemajuan AI yang semakin pesat, kemampuan manusia yang tidak dapat digan tikan teknologi justru akan semakin bernilai. Kemampuan membangun kepercayaan, berempati, berkomunikasi, memimpin, dan bekerja sama menjadi keunggulan yang harus terus dikembangkan.

“Semakin canggih AI, semakin penting keterampilan manusia yang tidak dapat ditiru oleh mesin. Semakin canggih AI, semakin langka dan semakin bernilai sentuhan manusia,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Menaker mengajak para orang tua untuk mengambil peran aktif dalam menyiapkan generasi masa depan. Menurutnya, keluarga merupakan ekosistem pembelajaran pertama yang berperan penting dalam membentuk karakter, kebiasaan belajar, dan pola pikir anak.

“Anak-anak kita mungkin akan bekerja pada profesi yang hari ini bahkan belum ada. Karena itu, tugas kita bukan hanya menyiapkan mereka untuk satu pekerjaan tertentu, tetapi membekali mereka dengan kemampuan belajar, karakter yang kuat, serta keterampilan yang membuat mereka siap menghadapi berbagai perubahan di masa depan,” pungkas Menaker. (*)

Pelatihan akan diselenggarakan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengajak masyarakat usia kerja untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna menin gkatkan kompetensi dan daya saing di pasar kerja.

“Program Pelatihan Vokasi Nasional menjadi bagian dari komitmen Kemnaker dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” kata Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker yang diterima redaksi Khazminang.id, Sabtu (20/6/2026).

Menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi faktor penting untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang. Karena itu, Kemnaker terus memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

“Kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap pelatihan kerja yang berkualitas. Melalui program ini, peserta dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.

Darmawansyah menjelaskan, calon peserta yang ingin mengikuti PVN Batch 3 wajib memiliki akun SIAPkerja dan memilih program pelatihan sesuai minat serta kebutuhan. Selain itu, peserta juga dapat mengisi Asesmen Kecocokan Kerj a (SPI) dan Asesmen Penilaian Diri yang bersifat opsional.

Adapun tahapan PVN Batch 3 meliputi pendaftaran peserta hingga 9 Juli 2026 pukul 23.59 WIB. Selanjutnya, proses seleksi dan wawancara akan dilaksanakan pada 10–15 Juli 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan diumumkan pada 16 Juli 2026. Adapun kickoff PVN Batch 3 dan orientasi peserta dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli 2026.

Darmawansyah berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut sebagai sarana meningkatkan keterampilan untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

“Pelatihan vokasi merupakan investasi. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, semakin besar pula peluang memperoleh pekerjaan yang layak dan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas nasional,” pungkasnya. (*)

Biro Humas Kemnaker dalam siaran pers yang diterima Khazminang.id Jumat siang (19/6/2026) menjelaskan, langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas audiensi yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia pada 4 Juni 2026 terkait persoalan PHK yang dialami para pekerja perusahaan garmen tersebut.

Diterangkan, dalam mediasi yang mempertemukan serikat pekerja dan manajemen perusahaan, Wamenaker mendoron g kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog guna mencapai penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak.

Dalam perkembangan mediasi tersebut, manajemen PT AII menyampaikan peningkatan tawaran kompensasi kepada para pekerja. Tawaran tersebut menjadi salah satu poin yang dibahas dalam upaya mendorong tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

“Tadi perusahaan menawarkan perbaikan perhitungan hak-hak pekerja sebesar satu kali ketentuan yang berlaku dari yang sebelumnya 0,5 kali.Silakan tawaran ini dipertimbangkan dengan matang oleh bapak dan ibu sekalian,” ujar Wamenaker.

Kepada 133 pekerja yang terdampak PHK, Wamenaker mengimbau agar mempertimbangkan secara saksama tawaran yang telah disampaikan perusahaan. Ia menjelaskan bahwa apabila kesepakatan tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan melalui mekanisme hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jika belum tercapai kesepakatan, masih tersedia mekanisme p enyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Wamenaker menegaskan Kemnaker akan terus mengawal proses penyelesaian kasus tersebut serta memfasilitasi komunikasi antara pekerja dan perusahaan agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

Ajakan tersebut disampaikan Menaker pada Penutupan Program Magang Nasional Batch III di Gedung Kemnaker, Jakarta, Kamis (18/6/2026) seperti disampaikan Biro Humas Kemnaker dalam siaran pers yang diterima Khazminang.id.

Yassierli mengatakan, Kemnaker tengah menyiapkan program sertifikasi kompetensi bagi peserta MagangHub sebagai tindak lanjut setelah program magang selesai.

“Peserta MagangHub yang telah menyelesaikan program magang ber kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi. Kami telah menyiapkan sekitar 15 bidang kompetensi yang dapat dipilih untuk diuji di balai-balai pelatihan di bawah naungan Kemnaker,” kata Yassierli.

Menurutnya, program tersebut menjadi nilai tambah bagi peserta karena selain memperoleh pengalaman kerja dan sertifikat magang, mereka juga berkesempatan mendapatkan sertifikat kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

“Ini merupakan layanan yang ingin kami berikan kepada peserta MagangHub. Jadi peserta tidak hanya mendapatkan portofolio dan sertifikat magang, tetapi juga sertifikat kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing mereka,” ujarnya.

Yassierli mengimbau peserta untuk tetap mengikuti perkembangan informasi melalui kanal resmi Kemnaker, termasuk mengenai jadwal pendaftaran, pilihan kompetensi, dan tahapan sertifikasi kompetensi.

Selain meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi, ia juga mendorong peserta memanfaatkan platform SiapKerja, khususnya fitur Karir Hub, yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan di dalam maupun luar negeri.

“Saat ini Kemnaker terus memperluas akses informasi pasar kerja dengan mengintegrasikan SiapKerja dengan berbagai portal lowongan kerja swasta sehingga semakin banyak peluang kerja yang dapat diakses masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yassierli menegaskan bahwa peningkatan kompetensi harus menjadi perhatian utama peserta setelah menyelesaikan program magang. Menurutnya, dunia kerja saat ini tidak hanya membutuhkan ijazah, tetapi juga kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri dan dapat dibuktikan melalui portofolio maupun sertifikasi kompetensi.

“Ke depan, yang dicari industri adalah kompetensi. Mereka tidak hanya melihat seseorang berasal dari sekolah mana, tetapi lebih pada kemampuan yang dimiliki. Kompetensi itu tercermin dari portofolio dan sertifikat kompetensi,” tegasnya.

Karena itu, ia berpesan agar peserta terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. 

Menurutnya, kompetensi yang kuat akan menjadi bekal penting untuk bersaing dan membuka lebih banyak peluang kerja di masa depan.

“Tingkatkan terus kompetensi. Itulah modal utama untuk bisa bersaing dan meraih peluang kerja yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri,” ucapnya. (*)