“Dengan kerja sama MoU ini, semoga kekurangan sekitar 14 ribu bidang tanah wakaf di Sulawesi Selatan tahun depan bisa dikeroyok 28 kampus. Mudah-mudahan selesai dalam waktu satu tahun. Saya mohon bantuan Bapak-Bapak Rektor agar KKN Tematik ini betul-betul memiliki KPI yang jelas dan berdampak kepada masyarakat,” ujar Menteri Nusron.

Menurut Menteri Nusron, capaian sertifikasi tanah wakaf di Sulawesi Selatan masih tergolong rendah. Dari sekitar 18 ribu bidang tanah wakaf yang tercatat dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, baru 4.516 bidang atau sekitar 24,87% yang telah bersertifikat. Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai sekitar 58%.

Secara nasional, Kementerian ATR/BPN menargetkan seluruh tanah wakaf di Indonesia telah bersertifikat pada 2028. Pelibatan perguruan tinggi melalui KKN Tematik menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat sertifikasi tanah wakaf secara nasional.

Model KKN Tematik sudah berhasil diterapkan oleh Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam waktu tiga bulan, mahasiswa KKN Tematik dari kampus tersebut berhasil membantu penyelesaian sertifikasi 2.487 bidang tanah wakaf. “Keberhasilan itu saya copypaste, saya bawa ke sini. Harapan saya, tahun depan saat datang lagi ke Sulawesi Selatan, sertifikat tanah wakaf dan tempat ibadah semua agama di Sulawesi Selatan sudah mencapai 100% atau minimal mendekati 100%,” tutur Menteri Nusron.

Sebagai salah satu hasil dari percepatan sertifikasi tanah wakaf, di momen ini Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Wartomo, menyerahkan 83 sertifikat tanah wakaf kepada sejumlah penerima. Sertifikat tersebut diperuntukkan untuk tanah bagi masjid, musala, yayasan, serta tempat ibadah lainnya di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan.

Langkah percepatan dan kerja sama dalam mendukung sertifikasi tanah wakaf ini disambut baik oleh Rektor UIM, Muammar Bakry. Menurutnya, tanah memiliki posisi yang sangat penting, tidak hanya dari aspek hukum, namun juga dalam perspektif keagamaan. Karena itu, ia menilai langkah Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf merupakan upaya strategis untuk melindungi aset umat.

“Salah satu makna dari doa salamatan fiddin itu adalah selamat rumah ibadah kita dari orang-orang yang yang mau menyerobot tanah kita. Jadi kalau masjid dan pesantren kita sudah ada sertifikat wakafnya, itu sudah salamatan fiddin namanya. Dan itu menurut info, program ini gratis,” ujar Rektor UIM.

Adapun dalam kesempatan ini, Menteri Nusron hadir dengan didampingi Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad; Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT, dan Mitra Kerja, Ana Anida; Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Yoga Suwarna; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir; serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid. (rel)

Penetapan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah sendiri masih menunggu hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada Kamis (19/3) pukul 16.00 WIB. Jika hilal memenuhi kriteria, maka Lebaran akan dirayakan pada Jumat, 20 Maret 2026. Namun, apabila belum terlihat, Idulfitri akan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Sementara itu, Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan 1 Syawal 1447 H pada Jumat, 20 Maret 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/1.0/E/2025 tentang hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah.

Hukum salat Jumat saat bertepatan dengan Lebaran

Melansir laman Muhammadiyah, salat Jumat dianjurkan tetap dilaksanakan meski hari tersebut bertepatan dengan hari raya. Pandangan ini muncul dari pemahaman yang komprehensif terhadap hadis, tidak hanya mengambil satu riwayat secara parsial.

Memang ada beberapa hadis yang memberi kesan adanya keringanan untuk tidak menghadiri salat Jumat bagi yang sudah melaksanakan salat Id. Namun, sebagian riwayat tersebut dinilai lemah oleh para ulama hadis.

Salah satu riwayat yang menjelaskan praktik Nabi Muhammad SAW terkait salat Jumat, yakni dari Nu’man bin Basyir ra, yang berbunyi:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ

“Dari Nu’man bin Basyir ia berkata: Rasulullah Saw biasa membaca pada salat dua hari raya dan pada salat Jumat surat Sabbihisma Rabbikal A’la dan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Apabila hari raya dan hari Jumat berkumpul pada satu hari, beliau juga membaca kedua surat itu pada kedua salat tersebut.” (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan, Nabi SAW tetap melaksanakan salat Jumat meskipun bertepatan dengan hari raya. Jika salat Jumat tidak dilaksanakan, tentu tidak ada bacaan yang dilakukan Nabi pada kedua salat tersebut.

Bagaimana dengan rukhsah?

Riwayat yang memberikan keringanan dipahami sebagai rukhsah (dispensasi) bagi orang-orang yang tinggal jauh dari pusat kota atau tempat pelaksanaan salat.

Pada zaman Nabi, tempat salat Id berada di luar kota, sehingga orang yang tinggal jauh harus menempuh perjalanan panjang. Jika mereka harus kembali lagi untuk menghadiri salat Jumat, hal ini tentu menyulitkan dan melelahkan.

Mengutip laman NU Online, sejarah rukhsah ini berlaku bagi orang-orang yang tinggal di pedalaman. Jarak rumah mereka ke kota cukup jauh dan harus melewati padang pasir dengan berjalan kaki.

Namun jika disesuaikan dengan konteks zaman sekarang di Indonesia, terutama di pulau Jawa yang mayoritas penduduknya muslim, perjalanan ke masjid sangat mudah dan hampir di setiap daerah maupun perkampungan terdapat masjid.

Dengan kondisi seperti ini, rukhsah untuk tidak melaksanakan salat Jumat setelah salat Id tidak berlaku secara umum di Indonesia.

Demikian penjelasan mengenai hukum salat Jumat jika bertepatan dengan Lebaran. Intinya, salat Jumat tetap dianjurkan untuk dilaksanakan meskipun hari itu juga merupakan Hari Raya Idulfitri, kecuali bagi mereka yang benar-benar mengalami kesulitan perjalanan.

Sertifikat tanah tersebut diserahkan langsung kepada Kepala Madrasah, Ismaiza Busti, pada Senin (16/3). Penyerahan dilakukan oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Benny Syofyan, yang turut didampingi oleh H. Rommy Candra serta perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat.

Penerbitan sertifikat ini melalui proses yang cukup panjang, mulai dari penelusuran administrasi, verifikasi data fisik dan yuridis, hingga penyelesaian dokumen legalitas tanah secara menyeluruh. Keberhasilan tersebut menjadi tonggak penting dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan MTs Istiqamah Talu.

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Benny Syofyan, menjelaskan bahwa penerbitan sertifikat tanah untuk aset pendidikan merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan tanah untuk kepentingan publik.

“Dengan diterbitkannya sertifikat ini, status hukum tanah menjadi jelas dan kuat. Hal ini penting untuk mendukung proses penegerian serta menjamin keberlangsungan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pendidikan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat terus mendorong percepatan legalisasi aset, khususnya untuk fasilitas umum dan sosial seperti sekolah dan madrasah, agar memiliki kepastian hukum yang jelas.

“Legalitas aset sangat penting, terutama bagi lembaga pendidikan. Dengan adanya sertifikat, pengelolaan aset menjadi lebih tertib, aman, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Dengan terbitnya sertifikat tanah ini, MTs Istiqamah Talu kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk melanjutkan proses penegerian. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (rel)