Tahapan wawancara dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dengan menitikberatkan pada penilaian kompetensi peserta, mulai dari pemahaman terhadap kondisi lapangan, kemampuan komunikasi, pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat, hingga komitmen dalam mendukung pengembangan ekonomi desa dan nagari.

Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Habrianto Manda, mengatakan keberadaan Tenaga Pendukung Penanganan Akses Reforma Agraria memiliki peran penting dalam memastikan manfaat Reforma Agraria tidak berhenti pada legalisasi aset, tetapi berlanjut pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Reforma Agraria bukan hanya memberikan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga memastikan masyarakat mampu memanfaatkan aset yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, kami membutuhkan tenaga pendamping yang memiliki kompetensi, integritas, dan kepedulian tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Habrianto, tenaga pendukung nantinya akan berperan mendampingi subjek Reforma Agraria dalam mengakses berbagai program pemberdayaan, seperti fasilitasi akses permodalan, pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga memperluas jejaring pemasaran hasil usaha.

Ia juga mengapresiasi seluruh peserta yang telah mengikuti proses seleksi dengan penuh semangat dan berharap siapa pun yang nantinya terpilih mampu menjalankan tugas secara profesional serta menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program Reforma Agraria di Pasaman Barat.

Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen menghadirkan tenaga pendukung yang mampu memperkuat penataan akses Reforma Agraria. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan dalam bentuk kepastian hukum atas tanah, tetapi juga melalui peningkatan produktivitas, pengembangan usaha masyarakat, serta terwujudnya kesejahteraan yang berkelanjutan. (rel)

Kegiatan koordinasi tersebut membahas pengembangan infrastruktur JRSP yang akan mendukung pelaksanaan survei dan pemetaan pertanahan secara lebih efisien, akurat, dan terintegrasi. Pengembangan jaringan ini juga menjadi bagian dari upaya ATR/BPN memperluas pembangunan stasiun Continuously Operating Reference Station (CORS) di berbagai wilayah Indonesia guna mendukung kebutuhan data geospasial nasional.

Melalui pemanfaatan JRSP dan CORS, proses pengukuran bidang tanah akan semakin sederhana. Petugas ukur nantinya cukup menggunakan satu unit rover yang terhubung dengan jaringan referensi satelit tanpa memerlukan perangkat base station sebagaimana metode konvensional. Sistem tersebut memungkinkan proses pengumpulan data berlangsung lebih cepat dengan tingkat ketelitian yang tinggi.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Sarjono, mengatakan pengembangan JRSP merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan sekaligus mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan ATR/BPN.

“Pemanfaatan JRSP akan meningkatkan efisiensi pekerjaan survei dan pemetaan karena proses pengukuran menjadi lebih cepat, akurat, dan terstandar. Hal ini tentu berdampak positif terhadap kualitas data pertanahan yang menjadi dasar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan infrastruktur geospasial juga akan mempercepat berbagai layanan pertanahan, mulai dari pengukuran bidang tanah, penyusunan peta bidang tanah, hingga pelaksanaan program-program strategis nasional di bidang pertanahan.

Selain mendukung pelayanan pertanahan, pembangunan JRSP turut memperkuat integrasi data geospasial antara ATR/BPN dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Sinergi tersebut diharapkan menghasilkan data yang lebih akurat dan terstandar sehingga dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, penataan ruang, mitigasi bencana, hingga pengambilan kebijakan berbasis data.

Melalui pengembangan teknologi JRSP, ATR/BPN terus berkomitmen menghadirkan layanan pertanahan yang modern, transparan, dan berbasis teknologi. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepastian hukum atas hak atas tanah melalui data pertanahan yang semakin presisi. (rel)

Bimtek tersebut membekali peserta dengan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, mulai dari pemenuhan instrumen penilaian, penyusunan eviden pendukung, hingga strategi penguatan implementasi keterbukaan informasi di lingkungan badan publik.

Melalui peningkatan kapasitas tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat berupaya memastikan masyarakat memperoleh akses informasi pertanahan yang lebih cepat, mudah, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Sarjono, mengatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan.

“Keterbukaan informasi bukan hanya memenuhi kewajiban badan publik, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab kami dalam menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat memahami prosedur layanan, persyaratan administrasi, hingga berbagai program pertanahan secara lebih jelas,” ujarnya.

Menurutnya, keterbukaan informasi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, setiap badan publik akan dinilai berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap implementasi regulasi keterbukaan informasi, kualitas penyediaan informasi, inovasi pelayanan informasi, serta komitmen dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Keikutsertaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan pengelolaan informasi yang semakin baik, diharapkan masyarakat dapat memperoleh layanan pertanahan secara lebih mudah, cepat, dan memberikan kepastian dalam setiap proses pelayanan. (rel)

Kegiatan yang digelar berdasarkan undangan resmi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat itu diikuti oleh 63 pegawai dari berbagai Kantor Pertanahan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, tiga pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat mengikuti prosesi secara langsung di kantor setempat.

Prosesi berlangsung khidmat dengan diawali pembacaan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, dilanjutkan penandatanganan berita acara. Sementara itu, pelantikan pejabat fungsional dilaksanakan secara daring dan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional sehingga seluruh peserta di berbagai daerah dapat mengikuti prosesi secara bersamaan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Sarjono, mengatakan pengambilan sumpah dan pelantikan bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi kepegawaian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.

“Setiap ASN memiliki amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui pengambilan sumpah dan pelantikan ini, kami berharap seluruh pegawai semakin menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta mampu memberikan pelayanan pertanahan yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Momentum tersebut juga menjadi pengingat bahwa setiap aparatur ATR/BPN dituntut untuk terus menjaga etika, disiplin, dan kualitas pelayanan dalam mendukung reformasi birokrasi serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin modern, transparan, dan terpercaya.

Dengan semangat melayani, profesional, dan terpercaya, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (rel)

Kemudahan tersebut dirasakan langsung oleh Tio (29), warga Kabupaten Pasaman Barat, saat mengurus layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Selasa (9/6). Menurutnya, aplikasi Sentuh Tanahku membuat proses pemantauan berkas menjadi lebih praktis tanpa harus berulang kali datang ke kantor.

“Saya terbantu dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Saya bisa mengecek informasi sertipikat dan mengetahui perkembangan berkas langsung melalui handphone, sehingga lebih praktis dan menghemat waktu,” ujar Tio.

Selain menyediakan informasi perkembangan permohonan layanan, aplikasi Sentuh Tanahku juga dilengkapi berbagai fitur pendukung, seperti informasi bidang tanah melalui peta digital, data pertanahan, serta layanan informasi lainnya yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Benny Syofyan, mengatakan bahwa digitalisasi layanan merupakan bagian dari komitmen ATR/BPN dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, transparan, dan akuntabel.

“Melalui aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat dapat memantau perkembangan layanan secara mandiri tanpa harus datang ke kantor hanya untuk menanyakan status berkas. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian informasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemanfaatan layanan digital juga menjadi salah satu langkah strategis ATR/BPN dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat terus mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku sebagai salah satu sarana untuk memperoleh informasi layanan pertanahan secara cepat, mudah, dan transparan. Kehadiran aplikasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan berbasis digital yang semakin inovatif dan responsif. (rel)

Pengukuran dilakukan sebagai bagian dari tahapan administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum atas hak masyarakat. Kegiatan meliputi identifikasi batas bidang tanah, penetapan batas berdasarkan kesepakatan para pemilik yang berbatasan, serta pengambilan data koordinat yang nantinya menjadi dasar penyusunan Peta Bidang Tanah (PBT).

Proses penetapan batas dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kesepakatan para pihak guna meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Seluruh data hasil pengukuran kemudian diolah sesuai standar teknis yang berlaku sebagai dasar penerbitan dokumen pertanahan.

Plt. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Ronal Arifin, mengatakan bahwa kegiatan pengukuran lapangan merupakan tahapan krusial dalam mewujudkan data pertanahan yang akurat dan memiliki kepastian hukum.

“Setiap pengukuran dilakukan sesuai standar teknis dengan melibatkan para pemilik bidang tanah yang berbatasan. Tujuannya agar batas bidang tanah yang ditetapkan benar-benar jelas, akurat, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi medan di lapangan tidak mengurangi semangat petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran petugas ukur secara langsung di lokasi merupakan bentuk komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat untuk memastikan seluruh tahapan pelayanan pertanahan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat terus mendorong percepatan layanan pertanahan sekaligus meningkatkan kualitas data pertanahan sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas hak masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai pendaftaran tanah pertama kali, pemecahan bidang tanah, maupun layanan pertanahan lainnya dapat memperoleh informasi melalui kanal resmi maupun dengan datang langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat. (rel)

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Sarjono, dan dihadiri Kepala Subbagian Tata Usaha Leny Widia, Plt. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Ronal Arifin, beserta jajaran teknis. Sementara itu, KJSB Ihsan Pakaya diwakili oleh Asa Sinyo.

Rapat yang berlangsung secara hybrid di Ruang Mediasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat tersebut membahas kesiapan pelaksanaan pekerjaan Peta Bidang Tanah (PBT), meliputi kegiatan foto tegak dan pengukuran bidang tanah sebagai tahapan strategis dalam penyusunan data pertanahan yang berkualitas.

Selain menyamakan persepsi teknis, forum ini juga membahas kesiapan personel, pembagian tugas, metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan, hingga kesiapan peralatan yang akan digunakan oleh tim KJSB dalam mendukung kelancaran pelaksanaan PTSL Terintegrasi.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Sarjono, menegaskan bahwa koordinasi yang baik antara seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program strategis nasional tersebut.

“PTSL bukan hanya tentang percepatan pendaftaran tanah, tetapi juga memastikan setiap data yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, seluruh tahapan harus dipersiapkan secara matang melalui koordinasi yang intensif dengan seluruh mitra kerja,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Ronal Arifin, menambahkan bahwa pekerjaan survei dan pemetaan merupakan fondasi utama dalam menghasilkan data pertanahan yang presisi.

“Kami memastikan seluruh proses, mulai dari foto tegak hingga pengukuran bidang tanah, dilaksanakan sesuai standar teknis yang berlaku. Sinergi dengan KJSB menjadi faktor penting agar target PTSL Terintegrasi dapat tercapai dengan tetap menjaga kualitas data,” katanya.

Melalui rapat koordinasi ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat berharap kolaborasi dengan KJSB Ihsan Pakaya semakin solid sehingga pelaksanaan PTSL Terintegrasi Tahun 2026 dapat berjalan efektif, mendukung percepatan pendaftaran tanah, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. (rel)

Pada kegiatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat diwakili oleh Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Indra Muchtar. Rakor diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sumatera Barat, serta sejumlah instansi yang memiliki peran strategis dalam perlindungan lahan pertanian.

Rapat koordinasi ini bertujuan mempercepat penetapan dan integrasi LP2B sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah maupun nasional.

Dalam forum tersebut, Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan, dan Wilayah Tertentu Kementerian ATR/BPN,Andi Renald, memaparkan pentingnya percepatan integrasi LP2B melalui sinkronisasi data, penguatan kebijakan tata ruang, serta pengendalian alih fungsi lahan agar keberadaan lahan pertanian produktif tetap terjaga.

Selain penyampaian materi, peserta juga membahas berbagai strategi implementasi di daerah, termasuk penyelarasan data lintas sektor, penguatan koordinasi antarlembaga, serta langkah-langkah konkret untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Indra Muchtar, menyampaikan bahwa hasil rapat koordinasi akan menjadi acuan dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mendukung percepatan penetapan LP2B di Kabupaten Pasaman Barat.

“Perlindungan lahan pertanian merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan. Melalui koordinasi ini, kami berharap sinkronisasi data dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga kebijakan yang diambil dapat memberikan kepastian bagi perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan,” ujarnya.

Keikutsertaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam rapat koordinasi tersebut menjadi wujud dukungan terhadap program strategis Kementerian ATR/BPN dalam pengendalian alih fungsi lahan serta penguatan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi. Dengan kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan penetapan LP2B dapat berjalan lebih optimal guna menjaga ketahanan pangan dan mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. (rel)

Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali semangat persatuan dan memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tahun ini, peringatan mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.”

Dalam kesempatan tersebut, Leny Widia membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia. Melalui amanat tersebut ditegaskan bahwa Pancasila merupakan fondasi utama yang menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman serta berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi, perubahan sosial, hingga dinamika geopolitik dunia.

Pancasila juga disebut sebagai “bintang penuntun” sekaligus “jangkar moral” bangsa yang membimbing setiap warga negara dalam mewujudkan kehidupan yang adil, damai, dan berkeadaban. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dinilai tetap relevan sebagai pedoman dalam membangun Indonesia yang maju sekaligus berperan aktif menciptakan perdamaian dunia.

Dalam amanat BPIP turut disampaikan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semangat musyawarah dan gotong royong yang menjadi ruh Pancasila diharapkan terus menjadi modal bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Selain itu, seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, diajak menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar slogan. Nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan gotong royong diharapkan terus menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari.

Leny Widia menambahkan bahwa semangat Hari Lahir Pancasila juga menjadi pengingat bagi seluruh insan pertanahan untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas.

“Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Kami berkomitmen memberikan pelayanan pertanahan yang akuntabel, berkeadilan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujarnya.

Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan pertanahan yang berkualitas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (rel)

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mengidentifikasi potensi penataan akses pada lokasi yang sebelumnya telah memperoleh penataan aset melalui program redistribusi tanah. Langkah ini menjadi bagian penting dalam penguatan pelaksanaan reforma agraria yang tidak hanya berfokus pada legalisasi aset, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan masyarakat penerima redistribusi tanah, di antaranya petani buah, ketua kelompok tani, serta masyarakat Nagari Sinuruik. Data tersebut nantinya akan menjadi bahan analisis dalam melihat potensi pengembangan ekonomi masyarakat berbasis reforma agraria.

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, potensi ekonomi pada lokasi objek redistribusi tanah didominasi sektor pertanian dan perkebunan, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas minyak nilam yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi bagi masyarakat setempat.

Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Habrianto Manda, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari integrasi antara penataan aset dan penataan akses dalam pelaksanaan reforma agraria.

“Secara garis besar, kegiatan ini merupakan integrasi Penataan Aset dengan Penataan Akses. Keberhasilan Penataan Akses tentu memerlukan dukungan Pemerintah Daerah dan OPD terkait agar masyarakat tidak hanya memperoleh legalitas tanah, tetapi juga memperoleh akses pengembangan usaha dan peningkatan ekonomi,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari jumlah sertipikat yang diterbitkan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu memanfaatkan tanah secara produktif dan berkelanjutan.

Menurutnya, potensi pertanian dan perkebunan di Nagari Sinuruik memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui dukungan pembinaan, akses pemasaran, hingga penguatan kelembagaan kelompok tani.

Melalui kegiatan ini, GTRA Sumatera Barat bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat berharap pelaksanaan reforma agraria dapat berjalan lebih optimal dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. (rel)