Menurut Aswin, perbaikan jalan tersebut sudah dibahas di DPRD Sumut. “Saya pastikan jalan tersebut akan segera diperbaiki tahun anggaran 2026 ini. Mengingat sudah dianggarkan di Provinsi Sumut,” ujar Aswin yang gemar menemui konstituennya di daerah Tapanuli.

Aswin merinci jalan yang diperbaiki adalah sebagai berikut. Peningkatan struktur Jalan Provinsi Ruas Sipirok sampai Tandosan. Lalu, peningkatan Jalan Provinsi Ruas Tandosan-Simangambat, sampai Sipagimbar, Kecamatan Saipar Dolokhole. Kemudian akan diperbaiki juga jalan Provinsi Ruas Sipagimbar sampai batas Padang Lawas Utara.

Aswin sendiri baru-baru ini berkunjung ke Arse di Kecamatan Arse, Tapsel. Ketika di hadapan masyarat, Aswin juga menyampaikan nada yang sama. Hal serupa juga Aswin sampaikan ketika bertemu masyarakat di Lapangan Sepakbola, Lancat Julu, Tapsel. “Insya Allah jalan tersebut akan diperbaiki,” kata Aswin yang sedang reses sebagai anggota DPRD Sumut ke tempat tersebut.

Masyarakat sangat antusias menyambut kabar yang disampaikan Aswin. “Ini angin segar buat masyarakat mengingat hampir lima tahun jalan tersebut rusak berat’,” kata Ahmad Dhaim Pardede, penduduk yang tinggal di Desa Huta Padang, Kecamatan Arse, Tapsel.

Defri Siregar, anggota DPRD Tapsel dari Partai Golkar dengan nada gembira menyatakan, mudah2an jalan tersebut segera selesai. “Ini sangat membantu perekomian Tapsel, khususnya Kecamatan Sipirok, Kecamatan Arse, dan Kecamatan Saipardolok Hole,” ujar Defri Siregar.

Sedangkan anggota DPRD Tapsel dari Partai Nasdem Drs. Maas Siagian mengatakan, mudah2an segera terlealisir karena sudah terlalu lama rakyat menderita karena kerusakan jalan tersebut.

Maas yang juga Ketua Ikatan Alumni Pelajar Sipirok Indonesia (IKAPSI) Tabagsel menambahkan, selama ini anak-anak sekolah cukup menderita melewati jalan yang rusak tersebut. Untuk itu Maas menghimbau agar Pemerintah Kabupatan Tapanuli Selatan mengawal dan terus melobi Pemprov Sumut agar perbaikan jalan segera dilaksanakan. “Mari kita kawal bersama,” ujar Maas yang juga Ketua Partai Nasdem Tapanuli Selatan.

Kerusakan jalan, terutama dari Desa Bungabondar ke Arse hingga Aek Torop cukup parah. Rata-rata jalan tersebut hanya bisa dilewati lima kilometer perjam. Bahkan, jalan rusak tersebut sudah memakan korban. Sebuah bus yang mengangkut pelajar terbalik di Aek Torop dan para korban terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sipirok.
Yang pasti kerusakan jalan tersebut sudah berkali-kali disampaikan media. Bahkan viral di Medsos. Tapi, baru kali ini Pemprov Sumut ada rencana memperbaikinya.
“Gimana Negara Tinggal Landas tahun 2045. Jalan aja bak kubangan kerbau”, Ujar Lempang Siagian asal Kota Sipirok, Ibu Kota Tapsel, Sumut ketika diminta komentarnya mengenai jalan rusak tersebut.
Nah, mari kita tunggu, apakah Pemprov Sumut bisa segera memperbaikinya. Semoga.

Di negeri yang gemar berbicara tentang kemajuan, masih ada seorang ibu hamil yang harus ditandu sejauh 30 kilometer demi mendapatkan pertolongan medis.

Namanya Tuti Daulay. Ia bukan tokoh besar, bukan pejabat, bukan orang yang suaranya mudah sampai ke pusat kekuasaan. Ia hanya seorang ibu dari Dusun Aek Nabara, Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumut—sebuah tempat yang indah secara alam, tetapi menyakitkan dalam kenyataan.

Di sana, jalan bukan sekadar rusak. Jalan adalah ujian hidup. Dan ketika kontraksi datang, negara justru tidak ada di tempat.

Video siaran langsung yang diunggah Samsul Bahri Sihombing di Facebook pada 9 Mei 2026 menjadi saksi yang tak bisa dibantah.

Dalam video itu terlihat kaum ibu dan bapak memikul tandu sederhana dari batang kayu, berjalan menembus tanjakan curam, lumpur pekat, dan jalan berbatu.

Mereka bergantian mengangkat tubuh Tuti Daulay yang sedang berjuang antara hidup dan maut.

Samsul, yang ikut menandu sekaligus merekam, berkata dengan suara yang lebih jujur dari pidato pejabat mana pun:

“Beginilah jalan kami. Ini bukan bohong-bohong. Ini bukan sekadar postingan cari uang di Facebook. Ini kenyataan.” Kalimat itu pendek, tetapi menampar.

Perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Sipirok memakan waktu sekitar enam jam. Mereka berangkat sore hari dan baru tiba sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

Dokter berhasil menyelamatkan Tuti. Namun bayi yang dikandungnya tidak tertolong. Yang meninggal bukan hanya seorang bayi. Yang ikut mati adalah rasa malu pemerintah.

Kita sering mendengar slogan: Indonesia Maju. Tetapi maju untuk siapa? Sebab di Aek Nabara, listrik PLN belum masuk. Puskesmas tidak ada. Poskesdes tidak ada. Bidan tidak ada. Jalan layak pun tidak ada. Yang ada hanyalah gotong royong warga dan kesabaran yang dipaksa menjadi kebiasaan.

Ironisnya, setiap musim politik datang, jalan menuju dusun-dusun seperti ini mendadak ramai oleh mobil para pencari suara. Janji ditabur seperti pupuk.

Namun setelah pemilu selesai, rakyat kembali berjalan sendiri bahkan untuk membawa ibu hamil menuju rumah sakit.

Tapanuli Selatan seolah akrab dengan satu tradisi lama: diwarisi janji, dipelihara ketertinggalan.

Mulai dari zaman Belanda hingga zaman konten digital, warga tetap mengangkat beban yang sama  hanya kameranya yang berbeda.

Pemerintah sering pandai menjelaskan kendala. Katanya kawasan hutan lindung. Katanya izin kementerian belum turun. Katanya sedang dikoordinasikan. Katanya akan dicari solusi.

Rakyat sudah terlalu sering mendengar kata katanya. Yang mereka butuhkan bukan penjelasan, tetapi jalan.

Bukan belasungkawa, tetapi kehadiran. Bukan kunjungan setelah viral, tetapi kerja sebelum tragedi.

Jika akses kesehatan hanya datang setelah nyawa melayang, maka itu bukan pelayanan publik itu administrasi duka.

Kita tidak sedang kekurangan pejabat. Kita sedang kekurangan rasa malu. Karena seharusnya, ketika seorang ibu harus ditandu sejauh 30 kilometer untuk melahirkan, itu cukup untuk membuat banyak kursi jabatan terasa panas.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah Bobby Nasution dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah Gus Irawan Pasaribu tidak boleh berhenti pada pernyataan simpati. Harus ada tindakan nyata.

Pertama, akses jalan menuju Dusun Aek Nabara harus menjadi prioritas darurat, bukan sekadar wacana birokrasi.

Jika memang terkendala kawasan hutan lindung, maka negara harus hadir menembus meja-meja izin itu. Jangan biarkan rakyat kalah oleh stempel.

Kedua, layanan kesehatan bergerak harus diperkuat. Jika bidan tidak bisa tinggal permanen, maka sistem jemput darurat harus dibangun.

Ketiga, listrik dan fasilitas dasar bukanlah kemewahan. Itu adalah hak warga negara.

Dan terakhir, pengawasan publik harus terus hidup. Karena sering kali, pemerintah hanya bergerak ketika rakyat tidak berhenti bersuara.

Dusun Aek Nabara tidak meminta istana.
Mereka hanya ingin jalan. Mereka tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin seorang ibu bisa melahirkan tanpa harus dipikul di pundak tetangganya.

Negara seharusnya hadir sebelum tangis itu pecah. Bukan datang setelah video viral.
Sebab jika rakyat terus harus menandu harapan mereka sendiri, maka sesungguhnya yang lumpuh bukan jalannya
tetapi nurani para penguasa. (**)