Upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan di halaman Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat. Momentum Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai pengingat bagi seluruh aparatur untuk terus membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang transparan serta berkualitas.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Sarjono, menegaskan pentingnya pelaksanaan pelayanan pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menurutnya, penerapan ketentuan tersebut bertujuan memberikan kepastian biaya layanan kepada masyarakat sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan terhindar dari pungutan di luar ketentuan resmi.

“Seluruh pelayanan harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Jika ada yang melanggar, tentu akan ditindak tegas,” tegas Sarjono.

Ia menjelaskan, dengan adanya standar tarif resmi, masyarakat dapat memperoleh layanan pertanahan secara lebih jelas, aman, dan terukur. Hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan pertanahan.

Ia turut menambahkan bahwa penguatan kualitas pelayanan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga penerapan manajemen risiko dalam setiap proses layanan.

“Penerapan manajemen risiko sangat penting untuk meminimalkan potensi kendala maupun maladministrasi dalam pelayanan. Dengan sistem yang tertata dan pengawasan yang baik, kualitas pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat,” ujarnya.

Selain itu, penguatan standar pelayanan juga sejalan dengan upaya peningkatan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam penilaian Ombudsman terhadap kualitas pelayanan instansi pemerintah.

Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan berintegritas demi memberikan kepastian hukum dan kemudahan layanan bagi masyarakat. (rel)

“Motivasi untuk bekerja lebih baik dengan menjunjung tinggi integritas harus terus kita perkuat demi pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan monitoring tersebut dihadiri langsung oleh jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat dan disambut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Sarjono bersama seluruh pegawai. Kehadiran tim ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap layanan pertanahan berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Kakanwil menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Menurutnya, tata kelola yang baik akan berimplikasi langsung pada kemudahan akses layanan, percepatan proses administrasi, serta meningkatnya kepastian hukum atas tanah.

Selain itu, aspek pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) juga menjadi perhatian utama. Pengelolaan yang tepat dan akuntabel dinilai mampu mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelayanan publik.

Penguatan pengendalian serta penanganan sengketa pertanahan turut menjadi fokus strategis. Upaya ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih cepat, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus meminimalkan potensi konflik yang berkepanjangan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Sarjono, menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan tidak dapat dilepaskan dari upaya pencegahan sengketa sejak dini.

“Langkah preventif melalui validasi data, penguatan koordinasi, serta peningkatan kualitas pelayanan menjadi kunci dalam menekan potensi sengketa. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat atas tanahnya,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antarunit kerja dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pelayanan pertanahan yang responsif dan terpercaya.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, seluruh program dan kegiatan dipastikan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Pembangunan Zona Integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat pun diharapkan semakin optimal, sehingga mampu menghadirkan layanan yang profesional, bersih, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Komitmen ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. (rel)