Bangunan Huntara itu untuk masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan longsor yang terjadi pada 27 November 2025 lalu. 

Selain peresmian Huntara, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni secara simbolis juga memberikan dana tunggu Hunian tahap II, pada warga tersebut.

Hendrajoni mengatakan, pembangunan Huntara merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan warga terdampak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.

Ia juga menyebutkan, pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan darurat saat banjir terjadi, tetapi juga pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Ya, hari ini kita resmikan pembangunan huntara tahap II sebanyak 20 unit. Tempat (kondisinya) layak dilengkapi dengan fasilitas seperti, listriknya ada, air bersih ada, kipas angin ada, kompor ada, termasuk makanan juga disediakan oleh pemerintah,” ujar Hendrajoni.

Ia mengharapkan pembangunan Huntara ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya oleh masyarakat hingga hunian tetap (Huntap) selesai dibangun.

“Jadi saya juga mengajak warga untuk bersama-sama menjaga fasilitas yang telah disediakan agar tetap dalam kondisi baik dan nyaman ditempati,” harapnya.

Peresmian pembangunan Huntara tahap II tersebut, juga dihadiri Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim, Sekretaris daerah Zainal Arifin, Anggota DPRD Pessel Mulyadi, Sekretaris BPBD Sumbar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Pessel, Pimpinan BRI Cabang Painan, Forkopimca, Wali Nagari dan undangan lainnya. (Milhendra Wandi)

Paparan itu disampaikan secara daring kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta Sekretaris Utama (Sestama) BNPB RI dan Pangdam XX Imam Bonjol, sebagai bagian dari rangkaian percepatan penanganan pascabencana di sejumlah daerah terdampak.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Hendrajoni didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pesisir Selatan, serta Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB RI, Afrial Rosya.

Kegiatan yang digelar di lokasi rencana pembangunan huntara di Nagari Puluik-puluik tersebut,  juga dihadiri masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Bayang Utara.

Bupati Hendrajoni menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengambil langkah cepat dengan menyiapkan lahan seluas 2.500 meter persegi untuk pembangunan hunian sementara.

Lahan tersebut berlokasi di Nagari Puluik-puluik, Kecamatan Bayang Utara dan akan digunakan untuk pembangunan 22 unit huntara bagi masyarakat yang terdampak bencana, khususnya warga yang kehilangan tempat tinggal.

“Pemkab Pesisir Selatan berkomitmen memastikan warga terdampak mendapatkan tempat hunian yang layak. Untuk itu, kami telah menyediakan lahan dan siap mendukung penuh proses pembangunan hunian sementara,” kata Hendrajoni dalam paparannya.

Hendrajoni menjelaskan, pembangunan huntara tersebut nantinya akan dilaksanakan melalui kerja sama antara BNPB RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana.

Selain itu, Pemkab Pesisir Selatan juga telah menyiapkan lahan seluas 3 hektare yang direncanakan akan digunakan sebagai lokasi pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang akan direlokasi.

“Lahan hunian tetap ini diproyeksikan untuk relokasi sekitar 75 kepala keluarga yang terdampak langsung bencana dan membutuhkan tempat tinggal permanen,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB RI, Afrial Rosya, menegaskan, pembangunan huntara akan segera dilaksanakan melalui sinergi antara BNPB RI dan TNI.

“Pembangunan hunian sementara ini akan kami kerjakan bersama TNI agar prosesnya berjalan cepat, tepat, dan sesuai standar kelayakan bagi masyarakat terdampak,” ujar Afrial Rosya.

Saat ini, katanya, sambil menunggu pembangunan huntara rampung, masyarakat terdampak, terutama yang kehilangan rumah, masih ditempatkan di posko pengungsian UPTD Batang Utara.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terus berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi, sekaligus mematangkan langkah-langkah pemulihan jangka pendek dan jangka panjang pascabencana. (Milhendra Wandi)