Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara DPRD Sumbar dan kepolisian, terutama dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah dinamika penyampaian aspirasi masyarakat.

Dalam kesempatan itu Muhidi mengatakan, DPRD Sumbar pada prinsipnya terbuka menerima masyarakat maupun mahasiswa dari berbagai kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi. 

Pasalnya, jelas Muhidi, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari dinamika kehidupan demokrasi yang perlu difasilitasi secara baik.

Namun, menurutnya, kegiatan penyampaian aspirasi juga perlu berlangsung dengan tertib sehingga tidak mengganggu keamanan, aktivitas masyarakat, maupun jalannya tugas kelembagaan DPRD.

“Kita selalu terbuka dan menerima masyarakat maupun mahasiswa dari kalangan mana pun. Hanya saja, terkadang ada keterbatasan waktu untuk memenuhi keinginan bertemu langsung dengan seluruh masyarakat atau mahasiswa yang datang,” ujar Muhidi.

Ia juga menyinggung adanya kekhawatiran mengenai dugaan massa yang digerakkan atau dititipkan untuk menyampaikan aspirasi tertentu. Untuk itu, Muhidi menegaskan, pihaknya tidak ingin memberikan tuduhan tanpa dasar yang jelas.

“Kita tidak bisa mengatakan atau menuduh massa tersebut adalah massa titipan. Tetapi tentu bisa dilihat dari cara dan pola mereka menyampaikan orasi,” katanya.

Karena itu, Muhidi meminta koordinasi antara DPRD Sumbar dan Polda Sumbar terus diperkuat, terutama terkait informasi mengenai rencana aksi unjuk rasa di lingkungan DPRD.

Menurutnya, koordinasi diperlukan agar setiap kegiatan penyampaian aspirasi dapat dipersiapkan dengan baik dan berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengurangi ruang masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

“Yang penting bagaimana setiap aksi bisa berjalan aman, tertib dan kondusif. Aspirasi masyarakat tetap kita terima dan kita hormati,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Intelkam Polda Sumbar Riki Kurniawan bersama jajaran juga membahas dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan situasi politik dan aktivitas penyampaian aspirasi di Sumbar.

Muhidi mengatakan, sinergi dengan kepolisian diperlukan untuk menjaga komunikasi dan mencegah munculnya persoalan yang dapat mengganggu ketertiban di lingkungan DPRD maupun masyarakat secara umum.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Padang. Turut hadir Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumbar Dahrul Idris, Ps Kasubdit 1 Ditintelkam Polda Sumbar Kompol Liya Desmon, Ps Kanit 3 Subdit 1 AKP Rizki Saktiko beserta jajaran.

Di akhir pertemuan, Muhidi menyerahkan cenderamata kepada Direktur Intelkam Polda Sumbar. Kegiatan berlangsung dalam suasana aman dan kondusif. (*)

“Selain modal, kemampuan, pengalaman dan hubungan baik dengan banyak orang juga menjadi bagian penting dalam perjalanan seorang pengusaha,” ujar Muhidi saat memberikan materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengusaha di Padang, Selasa (15/9/2026).

Untuk itu, Muhidi mengajak para pelaku UMKM untuk terus menambah pengetahuan, salah satunya dengan membiasakan diri membaca dan mengikuti berbagai pelatihan. 

Menurutnya, pengetahuan dapat membantu seseorang melihat berbagai kemungkinan dan peluang yang ada di sekitarnya.

“Kalau ingin sukses, kita harus mau belajar dan banyak membaca. Dengan ilmu, kita akan lebih mudah melihat peluang,” ujar Muhidi.

Ia melihat, Sumatera Barat memiliki banyak potensi yang bisa terus dikembangkan melalui kreativitas para pelaku usaha. 

Menurutnya, produk seperti rendang, tenun, kerajinan kayu serta beragam kuliner khas daerah memiliki karakter yang kuat dan berpeluang dikenal lebih luas.

Untuk itu, tukuknya, pelaku UMKM perlu terus meningkatkan kualitas produk sekaligus mengikuti perkembangan cara pemasaran, termasuk memanfaatkan teknologi digital.

“Keterampilan menjadi salah satu bekal penting dalam mengembangkan usaha,” ungkapnya. 

Dijelaskan, kemampuan menggunakan berbagai sarana yang tersedia perlu diimbangi dengan kemampuan berkomunikasi, mengatur waktu, menyelesaikan persoalan dan membangun hubungan dengan orang lain.

“Skill dan soft skill sama-sama penting. Kemampuan itu bisa terus kita asah melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman,” katanya.

Pengalaman, lanjutnya, juga memiliki peran besar. Berbagai proses yang dilalui dalam menjalankan usaha akan memberikan pembelajaran tersendiri bagi setiap pengusaha.

Muhidi kemudian mengingatkan pentingnya membangun jaringan, karena hubungan baik dan silaturahmi dapat membuka banyak kesempatan, baik dalam mendapatkan informasi, kerja sama maupun mengembangkan pasar.

Ia menilai, keterbatasan modal bukan selalu menjadi alasan untuk berhenti mencoba. Dengan membangun komunikasi dan kepercayaan, peluang untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak bisa semakin terbuka.

“Perbanyak silaturahmi dan bangun jaringan. Dari jaringan itu bisa muncul berbagai peluang,” ujarnya.

Di tengah upaya memperluas jaringan, Muhidi juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik. Reputasi, menurutnya, tumbuh dari sikap dan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten.

Kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab menjadi nilai yang perlu dijaga agar kepercayaan orang lain tetap tumbuh.

“Kalau orang melihat kita secara positif, insyaallah akan banyak hal baik yang mengikuti. Menjaga reputasi memang tidak mudah, karena itu harus dimulai dari karakter kita sendiri,” tuturnya.

Muhidi juga menyampaikan bahwa DPRD Sumbar bersama pemerintah daerah memiliki peran dalam menciptakan ruang yang mendukung perkembangan UMKM. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan, program pemberdayaan dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menyebut Perda Sumbar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM sebagai salah satu bentuk dukungan regulasi bagi pelaku usaha.

Menurutnya, program pemerintah juga perlu terus diarahkan pada kebutuhan nyata para pelaku UMKM, seperti peningkatan keterampilan, promosi produk, digitalisasi, penguatan usaha serta akses pembiayaan.

Pada kesempatan itu, Muhidi mengajak peserta untuk menikmati setiap proses dalam membangun usaha. Baginya, hasil yang diperoleh hari ini merupakan bagian dari perjalanan yang masih bisa terus dikembangkan.

“Dapat sedikit, kita syukuri. Dapat banyak, Alhamdulillah. Dengan bersyukur, kita belajar menghargai setiap proses dan nikmat yang kita terima,” katanya.

Ia berharap para pelaku UMKM Sumbar dapat terus tumbuh dengan kemampuan yang semakin baik, jaringan yang semakin luas dan kepercayaan yang terus terjaga, sehingga berbagai produk lokal daerah dapat semakin dikenal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)

Bantuan tersebut dimaksudkan sebagai upaya mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir melalui penguatan sektor perikanan budidaya.

Seperti diungkapkan Muhidi saat penyerahan bantuan tersebut, program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat produktivitas pembudidaya ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor kelautan dan perikanan.

Bantuan benih dan pakan ikan kerapu tersebut, tukuknya, merupakan realisasi alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Ketua DPRD Sumbar yang dilaksanakan melalui sinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Muhidi, dukungan terhadap pembudidaya ikan perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama untuk membantu masyarakat menghadapi tingginya biaya operasional dalam kegiatan budidaya. 

Bantuan pakan diharapkan dapat meringankan beban biaya produksi, sementara benih ikan kerapu menjadi modal penting untuk meningkatkan hasil budidaya.

Ia berharap bantuan yang diberikan tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan produksi dalam jangka pendek, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Produktivitas budidaya yang meningkat diharapkan berdampak pada bertambahnya pendapatan pembudidaya dan tumbuhnya aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar.

Muhidi juga mengingatkan kelompok pembudidaya agar mengelola bantuan secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab. 

Menurutnya, kekompakan antaranggota kelompok dinilai penting agar seluruh bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara efektif dan memberikan hasil maksimal.

“Kelola bantuan ini dengan baik, transparan dan penuh kekompakan. Mudah-mudahan budidaya ikan kerapu ini menghasilkan panen yang baik dan memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” pesan Muhidi.

Ditegaskan, DPRD Sumatera Barat akan terus mengawal aspirasi masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan. 

Karena, katanya, dukungan terhadap sektor kelautan dan perikanan dinilai penting dalam memperkuat ekonomi pesisir sekaligus mendorong kemandirian pangan bahari di Sumatera Barat.

Dengan adanya sinergi antara DPRD Sumbar, pemerintah daerah, DKP, dan kelompok pembudidaya, pengembangan budidaya ikan kerapu di Teluk Buo diharapkan dapat terus berkembang. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjadikan potensi kelautan Sumatera Barat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. (*) 

Sewaktu berada di halaman gedung DPRD Sumbar, perwakilan driver Maxim, Darma dalam orasinya menyampaikan keluhan terkait potongan aplikasi.

Darma mengatakan pajak aplikasi dan fitur turbo sangat memberatkan pada para driver dengan ekonomi menengah ke bawah.

Sekitar setengah jam berorasi, perwakilan DPRD Sumbar datang menemui massa. Akan tetapi, massa ingin Ketua DPRD Sumbar yang menemui mereka sementara aparat kepolisian terlihat siaga untuk mengantisipasi terjadinya hal tak diinginkan.

Aksi berlanjut dan berhenti saat azan zuhur, setelah itu aksi kemudian berlanjut dan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa Putra beserta beberapa perwakilan Komisi II dan Komisi III dan Sekretaris DPRD, turun menemui massa aksi. 

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa Putra menerima tuntutan dan disambut tepuk tangan oleh para massa. 

Adapaun tuntutan peserta aksi unjuk rasa, untuk lebih menjamin mereka dalam melakukan aktifitas dan tidak memberatkan. 

Berikut 10 tuntutan massa aksi, antaranya 1. Wujudkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan – Pro Buruh, 2. Menjamin Kepastian Kerja, Menghentikan Eksploitasi, Sistem Outsourcing, PKWT, dan Mencegah Penyalahgunaan Pemagangan, 3. Menjamin Hak Upah Buruh Secara Layak & Bermartabat, 4. Menjamin & Melindungi Pekerja Platform, dan Pekerja Terdampak Transisi Iklim.

5. Menjamin Hak Pesangon Buruh, Mencegah PHK Sepihak, 6. Memperkuat Serikat Pekerja, Menjamin Kebebasan Berserikat dan Hak Mogok Kerja, 7. Menjadikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Kesejahteraan Pekerja Sebagai Tujuan Utama Pembangunan, 8. Sanksi dan Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Pelanggar Hak-Hak Buruh, 9. Jamin dan Lindungi Buruh Perempuan, Buruh Disabilitas, dan Pekerja Rentan Lainnya serta 10. Jalankan Program Upskiling dan Reskilling Buruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa, mengatakan akan meneruskan tuntutan tersebut pada yang berkompeten untuk bisa menjamin kenyamanan para pekerja. 

“Kami akan meneruskan hal ini pada yang berkompeten, sehingga kawan-kawan semua lebih nyaman dalam bekerja dan mendapatkan yang terbaik,” ucap Iqra, siamabut gemuruh teriakan senang para peserta aksi. 

Ia juga menambahkan, kewajiban anggota DPRD Sumbar untuk dapat memperjuangkan masyarakatnya, dalam mencari kehidupan yang layak dengan rasa nyaman. 

“Kami akan selalu melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat, dalam menjalani pekerjaan dengan rasa nyaman,” tambahnya. 

Aksi berakhir hingga pukul 14.20 WIB, massa tampak mulai membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan dan telah diterima Wakil Ketua DPRD Sumbar dan beberapa anggota serta Sekwan. (*)

“Karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan perlu mendapat perhatian serius melalui kebijakan, dukungan anggaran, hingga akses pasar yang lebih luas,” ujar Muhidi saat membuka kegiatan peningkatan ekonomi perempuan di Padang, Rabu (9/9/2026). 

Menurut Muhidi, penguatan ekonomi perempuan bukan sekadar mendorong kaum ibu memiliki penghasilan sendiri, tetapi juga membuka ruang agar mereka dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi kesejahteraan keluarga.

“Bagaimana ibu-ibu bisa mempunyai ekonomi yang bagus, sehingga bisa memberikan kontribusi dalam keluarga. Di balik suami yang hebat, ada wanita yang hebat. Wanita hebat itu salah satunya adalah yang selalu mendoakan suaminya,” ujarnya.

Menurutnya, masih banyak perempuan di daerah yang memiliki potensi usaha cukup besar, namun belum sepenuhnya mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. 

Dijelaskan, sejumlah persoalan masih menjadi tantangan, mulai dari terbatasnya akses permodalan, belum meratanya literasi keuangan dan digital, hingga minimnya kesempatan memperoleh pelatihan dan pendampingan usaha.

Selain itu, katanya, akses pasar dan promosi produk perempuan juga masih perlu diperkuat. Di sisi lain, banyak perempuan harus menjalankan peran ganda, mengurus keluarga sekaligus menjalankan aktivitas ekonomi.

“Masih banyak perempuan pelaku usaha yang menghadapi hambatan struktural. Mereka memiliki potensi besar, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh sistem kebijakan, pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar yang memadai,” katanya.

Karena itu, DPRD memiliki posisi strategis dalam memastikan pemberdayaan ekonomi perempuan tidak berhenti sebatas wacana. Peran tersebut dapat dilakukan melalui tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Melalui fungsi legislasi, DPRD dapat mendorong lahirnya regulasi daerah yang memberikan ruang dan keberpihakan kepada perempuan, khususnya perempuan pelaku usaha.

Sementara melalui fungsi anggaran, DPRD perlu memastikan APBD benar-benar memberikan dukungan terhadap program peningkatan ekonomi perempuan, antaranya melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, bantuan modal serta alat produksi, penguatan literasi keuangan dan digital, hingga fasilitasi promosi dan pemasaran produk.

Dukungan juga perlu diarahkan pada pendampingan usaha secara berkelanjutan, termasuk memperkuat koperasi dan kelompok-kelompok usaha perempuan agar mampu berkembang secara mandiri.

Sedangkan melalui fungsi pengawasan, DPRD berkewajiban memastikan berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan benar-benar berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Perempuan adalah pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan yang berpihak kepada perempuan harus diwujudkan dalam regulasi, program, dan anggaran yang nyata,” tegasnya.

Ia menilai peningkatan ekonomi perempuan pada akhirnya bukan hanya memberikan manfaat bagi perempuan itu sendiri.

“Peningkatan perekonomian perempuan adalah investasi sosial dan ekonomi bagi masa depan daerah, Ketika perempuan semakin mandiri secara ekonomi, ketahanan keluarga ikut menguat dan dampaknya dapat dirasakan terhadap perekonomian daerah,” tegasnya. (*)

“Lebih dari itu, sekolah diharapkan menjadi ruang yang mampu melindungi, mendidik sekaligus membentuk karakter anak agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak dan memiliki kepercayaan diri,” ujar Muhidi saat menghadiri Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak melalui pemenuhan dan perlindungan hak anak di Padang, Rabu (9/9/2026).

Dikatakan, perlindungan terhadap anak membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. DPRD, menurutnya, memiliki posisi strategis melalui tiga fungsi yang dimiliki, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan.

“Dengan tiga fungsi ini, DPRD bisa membantu memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan. Kalau memang dibutuhkan aturan baru atau penyempurnaan terhadap aturan yang sudah ada, tentu akan kita tindaklanjuti sesuai masukan yang ada,” ujar Muhidi.

Ia menilai anak merupakan investasi paling berharga bagi keluarga, masyarakat, daerah dan bangsa. Karena itu, perhatian terhadap anak tidak boleh berhenti pada upaya mencegah kekerasan atau memenuhi hak-haknya, tetapi juga harus diarahkan untuk mengembangkan potensi mereka.

“Kita jangan hanya berpikir bagaimana melindungi anak, tetapi juga bagaimana menumbuhkan mereka sehingga menjadi sumber daya manusia yang unggul,” katanya.

Menurut Muhidi, target Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kualitas generasi yang dipersiapkan hari ini. Anak-anak harus dibekali kecerdasan sekaligus karakter, akhlak dan keimanan yang kuat.

Ia menekankan pentingnya menanamkan iman dan tauhid sejak dini sebagai dasar bagi anak dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan.

“Kalau iman dan tauhidnya kuat, insyaallah cara berpikirnya akan benar. Ketika cara berpikirnya benar, tindakan yang dilakukan juga akan mengarah kepada hal yang benar,” tuturnya.

Selain itu, Muhidi mendorong pendidikan karakter yang membiasakan anak bersikap jujur, bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Menurutnya, karakter yang baik akan membuat anak memiliki kepercayaan dari lingkungan sekaligus mampu menjaga dirinya dalam pergaulan.

Ia juga mengingatkan pentingnya ilmu dan budaya membaca. Literasi, katanya, menjadi bekal penting bagi anak untuk memahami dunia, menghadapi perubahan dan mengembangkan kemampuan dirinya.

“Anak-anak harus kita dorong untuk suka membaca. Ilmu akan menjadi bekal mereka untuk sukses dan menghadapi masa depan,” katanya.

Muhidi berharap seluruh pihak dapat menjadikan sekolah sebagai tempat yang benar-benar ramah bagi anak, sehingga mereka tidak merasa takut atau tertekan ketika berada di lingkungan pendidikan.

“Jadikan sekolah sebagai tempat yang nyaman. Biarkan anak-anak berkembang, mengenali potensinya dan tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumatera Barat, Herlin Srihendini, mengatakan pelatihan tersebut menjadi langkah penting untuk menyatukan pemahaman seluruh pihak mengenai pemenuhan hak anak.

Menurutnya, anak-anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi bersama. Sekolah menjadi salah satu lingkungan penting karena sebagian besar waktu anak dihabiskan dalam proses pendidikan.

“Anak-anak adalah aset yang tidak ternilai harganya. Karena itu, hak mereka harus dipenuhi dan mereka harus mendapatkan perlindungan,” ujar Herlin.

Ia mengatakan berbagai persoalan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak, termasuk perundungan dan kekerasan, harus menjadi perhatian bersama. Upaya pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan orang tua, pemerintah dan masyarakat.

“Sekolah ramah anak harus kita wujudkan secara bersama-sama. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah,” katanya.

Herlin berharap penguatan sekolah ramah anak dapat menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi Sumatera Barat yang mampu berkontribusi positif terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045.

“Tujuan kita adalah menyelamatkan generasi yang akan datang, karena merekalah yang nantinya menjadi penerus kita,” tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Sumbar, Karyono mengatakan, kegiatan tersebut digelar karena masih ditemukan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah.

“Kami masih menemukan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Ini menunjukkan bahwa penerapan sekolah ramah anak masih perlu diperkuat,” kata Karyono. (*)

Hal tersebut ditegaskan Muhidi saat tampil memberikan materi dalam Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Wakil Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Barat, Rabu (9/9/2026).

Untuk itu, Muhidi mengingatkan, wakil kepala sekolah memiliki posisi penting dalam menentukan warna kepemimpinan di satuan pendidikan dan tidak hanya membantu kepala sekolah menjalankan program, tetapi juga menjadi sosok yang berhadapan langsung dengan guru, peserta didik, hingga lingkungan masyarakat sekolah.

Karena itu, ia meminta para wakil kepala sekolah membangun kepemimpinan melalui keteladanan.

“Orang lebih mudah melihat kenyataan daripada hanya mendengar perkataan. Karena itu, seorang pemimpin harus mampu menjadi contoh. Lebih banyak berbuat daripada berkata,” ujar Muhidi.

Menurutnya, budaya disiplin di sekolah harus dimulai dari para pemimpinnya. Ketepatan waktu, kebersihan, tanggung jawab, serta konsistensi menjalankan aturan merupakan contoh sederhana yang justru sangat mudah ditiru oleh peserta didik.

Muhidi juga mengingatkan agar setiap sekolah memiliki arah yang jelas melalui visi dan misi yang diterjemahkan ke dalam target tahunan. Dengan begitu, setiap program pendidikan dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan hasil yang nyata.

“Kalau kita ingin memimpin, kita harus memahami kepemimpinan. Sekolah harus punya visi dan misi, kemudian setiap tahun ada target dan capaian yang jelas,” katanya.

Di tengah derasnya arus globalisasi, tantangan pendidikan menurut Muhidi semakin besar. Perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan dunia kerja, serta masuknya budaya global membuat generasi muda harus memiliki kemampuan beradaptasi.

“Kita tidak hanya membutuhkan orang yang cerdas dan hebat. Kita membutuhkan orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan,” ucapnya.

Ia menekankan, pendidikan di Sumatera Barat harus mampu menjaga keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai agama, adat, serta kebangsaan.

Muhidi juga mengingatkan, nilai “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” sebagai salah satu fondasi penting yang perlu terus ditanamkan kepada generasi muda.

Muhidi mengingatkan bahwa Sumatera Barat memiliki sejarah panjang dalam melahirkan tokoh-tokoh nasional. Karena itu, generasi hari ini harus mendapatkan pendidikan yang tidak hanya membuat mereka pintar, tetapi juga memiliki prinsip, karakter, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.

“Kita ingin anak-anak kita cerdas dan bermanfaat. Cerdas untuk memuliakan, cerdas untuk menghargai, dan mampu menghadapi perkembangan zaman,” katanya.

Ia juga menyoroti perubahan kebutuhan tenaga kerja. Khususnya bagi lulusan SMK, menurut Muhidi, kompetensi praktis akan semakin menentukan peluang mereka memasuki dunia kerja.

Ke depan, dunia industri tidak hanya mempertimbangkan ijazah, tetapi juga akan melihat kemampuan dan sertifikasi kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja.

“Dunia kerja ke depan tidak hanya menerima ijazah. Kompetensi akan menjadi hal yang sangat penting. Karena itu, peserta didik harus dipersiapkan dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan masa depan,” jelasnya.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, ia mendorong sekolah memperkuat kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Literasi digital serta penguasaan teknologi juga harus menjadi bagian dari proses pembelajaran.

Namun, kemampuan tersebut tetap harus dibangun di atas pondasi moral dan karakter yang kuat.

Padang kegiatan tersebut turut hadir Kabid PGTK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Monica M Nur. (*)

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDIP-PKB DPRD Sumbar, Varel Oriano dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar di Padang di ruang sidang utama dewan, Senin, (7/9/2026).

Varel menegaskan, APBD tidak sekadar kumpulan angka dalam dokumen keuangan daerah. Menurutnya, APBD merupakan bentuk komitmen politik anggaran yang harus berpihak kepada masyarakat.

“APBD bukan sekadar kompilasi angka-angka statistik keuangan, melainkan manifestasi dari komitmen politik anggaran untuk keberpihakan kepada rakyat kecil, petani, nelayan, guru, serta pelaku UMKM,” ujar Varel..

Disampaikan, Fraksi PDI Perjuangan-PKB menilai, Perubahan APBD 2026 harus mampu menjadi instrumen pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Sumatera Barat.

Dalam pandangannya, Varel yang juga anggota Komisi II DPRD Sumbar itu menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menyebut pendapatan transfer meningkat sekitar 19,64 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan sekitar 8,73 persen.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan-PKB, kondisi tersebut menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Sumatera Barat masih lemah dan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

“Kenaikan pendapatan APBD masih didominasi lonjakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Ini membuktikan derajat kemandirian fiskal daerah kita masih sangat lemah,” katanya.

Karena itu, fraksi meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak bersikap pasif dalam meningkatkan sumber-sumber PAD. Fraksi juga meminta penjelasan mengenai dasar perhitungan target pendapatan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2026.

Varel mempertanyakan apakah pemerintah daerah telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap metode penetapan target pendapatan agar setiap angka yang ditetapkan memiliki dasar yang jelas, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan-PKB turut menyoroti rencana pengambilalihan objek retribusi wisata selancar atau surfing yang selama ini dipungut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Fraksi meminta pemerintah provinsi tidak hanya mengambil kewenangan pemungutan retribusi tanpa diikuti peningkatan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung pariwisata di Mentawai.

“Pengelolaan potensi ekonomi wisata selancar harus memberikan manfaat yang berkeadilan. Jangan sampai terjadi pengalihan sumber pendapatan tanpa kejelasan pembagian kewenangan, pelayanan, dan manfaat bagi masyarakat Mentawai,” tegas Varel.

Rapat Paripurna DPRD Sumbar tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026. 

Melalui penyampaian pandangan umum fraksi, DPRD menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terhadap arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. (*)

“Sesuai dengan tahapan pembahasan, terhadap pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi sebagaimana termuat dalam Pandangan Umum Fraksi, maka Gubernur perlu juga  memberikan jawaban atau tanggapannya,” ujar Nanda Satria didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan Iqra Chissa saat memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan  APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 di ruang sidang utama dewan, Senin (7/9/2026).

Sehubungan dengan hal tersebut, katanya, pihaknya minta gubernur untuk dapat menyiapkan jawaban atau tanggapan dan penjelasan yang komprehensif terhadap Pandangan Umum Fraksi tersebut yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna besok tanggal 8 September 2026. 

Dikatakan, besarnya usulan kenaikan belanja dari usulan kenaikan target pendapatan daerah, maka kontruksi pendapatan dan belanja yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan Tahun 2026, mengalami defisit sebesar Rp176.564.079.635,-.

Konstruksi anggaran yang terdapat dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026 tersebut, katanya, merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD. 

“Dalam pembahasan nanti, defisit anggaran tentu harus ditutup baik melalui optimalisasi pendapatan daerah maupun melalui efesiensi dan efektivitas belanja daerah,” tuturnya.

Dalam rapat paripurna itu Pemprov Sumbar dihadiri Sekdaprov Arry Yuswandi bersama pimpinan OPD, unsur Forkopimda serta undangan lainnya. (*)

Pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026 yang disepakati tersebut, ujar Muhidi didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan Iqra Qhissa, terdapat defisit anggaran yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 176.564.079.635,56. 

“Hal ini disebabkan terjadinya penurunan yang cukup besar dari target pendapatan yang bersumber dari PAD,” terang Muhidi saat memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 di ruang sidang utama dewan, Jum’at (4/9/2026).

Dikatakan, dari pengantar yang disampaikan gubernur, dapa diketahui rencana anggaran Pemerintah Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2026, yang mencakup rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Untuk pendapatan daerah, lanjutnya, ditargetkan sebesar                 Rp.6.610.067.107.969,- meningkat             Rp.315.844.448.141,- dari target yang ditetapkan pada APBD Tahun 2026, yaitu sebesar Rp. 6.294.222.659.828,- “Sedangkan untuk belanja daerah, direncanakan sebesar Rp6.979.299.231.222,56, bertambah sebesar Rp570.015.531.39,56,-  dari yang ditetapkan pada Tahun 2026.

Dengan komposisi tersebut, bebernya, terdapat defisit murni sebesar Rp176.564.079.635,56 yang perlu dicarikan solusinya pada pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026. 

Dalam kesempatan itu, Pemprov Sumbar dihadiri Gubernur Mahyeldi bersama pimpinan OPD, unsur Forkopimda serta undangan lainnya. (*)