Melihat kondisi demikian, para wakil rakyat di DPRD Agam terus bergerak membantu masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Bantuan diberikan baik dalam bentuk dukungan moril maupun materiel.

Ketua DPRD Agam, Ilham, bersama para relawan dalam beberapa hari terakhir turun langsung ke lokasi terdampak. Anggota DPRD lainnya juga melakukan hal serupa di dapil masing-masing.

“Kita semuanya turun ke dapil masing-masing, bekerja sama dengan masyarakat untuk membersihkan jalan dan rumah warga, serta menyerahkan sejumlah bantuan bagi warga terdampak,” ujar Ilham.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada mengingat Kabupaten Agam termasuk wilayah yang rawan bencana. “Kami berharap masyarakat yang terdampak dapat bersabar, sebab pemerintah terus berupaya menyalurkan bantuan,” tambahnya. (Heppy)

Pada awalnya setelah sidang dibuka oleh ketua DPRD H. Iham, Lc dan dilanjutkan dengan penyampaian penetapan perubahan propemperda tahun 2025 oleh ketua Propemperda Novianovel yang mana Propemperda tersebut ada yang bisa dilanjutkan dan ada yang harus dikaji ulang.

Namun pada saat penerimaan tanggapan dari masing-masing fraksi, Marga Indra dari fraksi Partai Demokrat menyampaikan bahwa dalam Peraturan Tata Tertib Paripurna DPRD ayat 1 menyatakan bahwa Paripurna DPRD harus dihadiri oleh Bupati dan tidak bisa diwakilkan.

Walaupun dihadiri olah wakil bupati Muhammad Iqbal saat itu, namun Marga Indra menyatakan kekhawatirannya bahwa kalau paripurna dilanjut sama saja keluar dari Rantatib Paripurna DPRD tersebut.

“Memang dalam pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati satu paket, namun realita pelaksanaan tugas sehari-hari bupati dengan wakil bupati tidak sama. Salah satu contoh; bupati punya mobil dinas sementara wakil bupati tidak. ” Katanya.

Menanggapi hal tersebut akhirnya ketua DPRD membatalkan paripurna atas kesepakatan anggota DPRD yang hadir dengan ketokan palu. (Heppy)

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc, MA. Didampingi Wakil Ketua Muhammad Risman dan Aderia, SP, MM. Turut dihadiri oleh Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, S.Com, anggota DPRD, unsur Pimpinan Forkopimda, asisten beserta kepala OPD di lingkungan Pemkab Agam.

Dalam paripurna tersebut bupati Agam melalui wakilnya Muhammad Iqbal menjawab, pertama, pertanyaan dari Fraksi PKS yang disampaikan juru bicara Fauzi tentang kejelasan dan keterjangkauan harga. “Posisi kebijakan cadangan pangan justru akan selalu menjaga stabilitasi harga pangan disetiap level ketersediaannya.

Ke-dua, hal yang sama juga dipertanyakan oleh Fraksi PAN yang dibacakan Refda Santia, SKM. Ia meminta pemerintah daerah untuk menstabilkan harga yang sering terjadi fluktuasi terhadap kebutuhan sayur, cabe, bawang dan lainnya. Dapat dijelaskan, bahwa pemerintah daerah melalukan stabilisasi pasokan harga melalui operasi pasar.

Ketiga, wabup menjawab harapan Fraksi Nasdem melalui Donni, terhadap tata cara penyelenggaraan cadangan pangan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur ketersediaan pangan yang beragam.

Berkenaan dengan saran Fraksi Demokrat agar Ranperda ini harus memberikan porsi nesar pada penguatan produksi pangan lokal, melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B/) dari alih fungsi.

Sementara itu, menjawab tanggapan Fraksi Gerindra melalui Erdinal tentang keberpihakan kepada petani lokal. “Kami sependapat dengan saudara, untuk menjawab tantangan tersebut maka Ranperda perlu disusun agar ada kepastian hukum untuk menyerap hasil pangan.

Fraksi PPP juga menyatakan bahwa Agam sebagai salah satu daerah sentra pangan di Sumatera Barat. Pihaknya sependapat, bahwa surplus produksi yang cukup tinggi sedangkan cadangan beras pemerintah daerah masih relatif rendah hal ini menandakan masih rapuhnya ketahanan pangan daerah jika terjadi bencana, krisis distribusi atau gejolak harga.

Terakhir, sehubungan pertanyaan dari Fraksi Golkar yang disampaikan Epi Suardi tentang regulasi penganggaran kegiatan sawah pokok murah melalui anggaran ketahanan pangan.

“Dapat kami jelaskan bahwa program ini telah diluncurkan di 92 nagari di Agam. Regulasi penganggaran kegiatan ini melalui ketahanan pangan diatur secara nasional melalui dana desa,” jelasnya. (Heppy)