|
Padang, Khazminang.id – Desakan untuk menunda Pilkada terus mengalir
dari para senator DPD RI. Kali ini dua senator perempuan, Sylviana Murni (Ketua
Komite III) dan Evi Zainal Abidin (Senator dari Jatim) sama-sama menyatakan
bahwa jauh lebih penting pertimbangan kemanusiaan daripada kepentingan politik.
“Karena itu dengan
mempertimbangkan keselamatan masyarakat, Pilkada 2020 harus ditunda dulu karena
kasus Covid-19 masih terus meningkat dari hari ke hari,” kata Sylviana.
Menurut mantan Walikota Jakarta Pusat inim penundaan Pilkada Serentak 2020 bukan hal yang mustahil karena sudah diatur dalam UU No. 6 tahun 2020. Ada beberapa pasal yang membahas tentang penundaan pilkada. Pasal 120 Ayat (1) menjelaskan, Jika ada bencana non-alam mengakibatkan tahapan pilkada tidak dapat lanjut dilaksanakan, maka penundaan bisa dilakukan.
Memperhatikan tingginya ancaman wabah covid-19, Sylviana Murni secara tegas meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah dan DPR untuk menunda dan pelaksanaan Pilkada 2020 tersebut.
“Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan
protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang
dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,”
kata None Jakarta 1981 ini.
Menurut dia, negara dianggap abai dalam persoalan kemanusiaan dan hilang dari konsentrasi terhadap tujuan kesehatan jika masih tidak mau mempertimbangkan keselamatan warga negaranya.
"Negara harus hadir ditengah-tengah ujian
kemanusiaan, kefokusan dalam menangani krisis kesehatan dan penguatan jaring
keamananan sosial menjadi tujuan bersama," ujar
guru besar Universitas Hamka itu.
Sependapat dengan
Sylviana, senator dari Pasuruan Jawa Timur, Evi Zainal Abidin juga meminta agar
Presiden mau mempertimbangkan penundaan Pilkada 2020 demi keselamatan
masyarakat.
Evi Zainal Abidin
mendesak pemerintah agar Pilkada 2020 ini untuk ditunda kembali sampai dengan
bencana pandemi covid-19 ini berakhir.
Menurut Evi, di daerah
pemilihannya Jawa Timur, ada 16 Kabupaten dan 3 Kota yang akan melaksanakan
PIlkada. Semuanya adalah wilayah yang berpenduduk padat. Maka ia meminta pemerintah
menunda dulu Pilkada. Penundaan tersebut juga bukan mengada-ada alasannya
karena cukup termaktub dalam Perppu No 2 tahun 2020 sebagai payung hukum.
“Jika Pilkada 2020
tetap dilaksanakan maka dapat mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat
luas, terlebih status kegawatan pandemi tak jua ada tanda-tanda mereda. Selain
mestinya menunda Pilkada, KPU menurut saya perlu disesalkan kenapa KPU masih
membolehkan bentuk kampanye terbuka,” katanya.
Ia mengatakan,
sulitnya ada jaminan untuk para pendukung calon kepala daerah tidak akan berdesak-desakan
atau berkumpul-kumpul lalu di TPS nanti, tentu akan menjadi acaman baru makin
tersebarnya covid-19.
“Ketua KPU saja tidak
kebal covid apalagi kita masyarakat umum,” ujar senantor yang dulu berkiprah di
Senayan melalui jalur Partai Demokrat ini. (syafruddin
al)
