×

Iklan

PENEGAKKAN PROTOKOL COVID-19
Sudah perlu Sanksi Denda bagi Pelanggar

08 September 2020 | 16:09:28 WIB Last Updated 2020-09-08T16:09:28+00:00
    Share
iklan
Sudah perlu Sanksi Denda bagi Pelanggar

Oleh : Ir. Abdul Aziz, M.M

 

Dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia, selain pasti mengancam kesehatan rakyat, juga sangat mengancam perekonomian Indonesia. Bappenas memperkirakan telah terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam pada Triwulan II-2020.

    Bidang pendidikan juga mengalami ancaman yang cukup serius terutama pada tingkat pendidikan SMA kebawah. Metoda pembelajaran daring tidak sepenuhnya mampu menggantikan metoda pembelajaran saat anak didik bertatap muka langsung dengan para gurunya di sekolah.

    Tidak semua anak didik mampu beraptasi dengan pola belajar daring apalagi anak didik yang berada jauh di pedesaan. Gangguan pada kehidupan sosial bermasyarakatpun sangat terasa, dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan tidak lancarnya komunikasi dan kehidupan sosial antar masyarakat.

    Tidak banyak upaya yang bisa dilakukan kecuali harus mematuhi semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bagaikan makan buah simalakama, jika PSBB tetap diimplementasikan secara ketat maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin terpuruk dan bahkan bisa menghancurkan ekonomi Indonesia. PSBB Transisi yang merupakan salah satu alternatif solusipun telah mengakibatkan meningginya kembali penyebaran Covid-19 dan telah membawa Indonesia masuk 10 besar negara kasus tertinggi Virus Corona di Asia.

    Upaya pemerintah dalam mencari jalan keluar dari dampak pendemi Covid-19 dengan penerapan PSBB Transisi sepertinya tidak membuahkan hasil. Kantor-kantor bidang pemerintahan, industri sudah menjadi cluster baru dan bahkan dikhawatirkan jika sekolah-sekolah sudah kembali dibuka akan menjadi ancaman baru.

    Pemerintah pusat sudah habis-habisan mencari solusi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Persoalannya adalah pelaksanaan ketentuan yang sudah dibuat Pemerintah pusat tidak terimplementasi dengan baik. Di kota-kota besar sekalipun seperti Jakarta, Surabaya dan Medan, pelaksanaan aturan dalam rangkan menghadapi new normal itu sangat tidak menjadi perhatian masyarakat. Itulah yang menjadi penyebab utama tumbuhnya cluster baru yang disebabkan interaksi antar masyarakat dalam beraktifitas dengan tidak mematuhi ketentuan protokol kesehatan.

    Rakyat tentu berharap agar virus Corona segera musnah dari negara ini, sementara sebagian besar masyarakat tidak menjalankan aturan protokol kesehatan yang sudah susah payah disiapkan oleh pemerintah. Apakah itu mungkin? Akan kita biarkankah kondisi seperti ini terus berlanjut? Apakah kita harus menunggu orang-orang yang kita cintai satu persatu dibunuh oleh Corona? Jika semua rakyat Indonesia berani mejawabnya dengan hati nurani, maka jawabnya “tentu tidak”.

    Jika jawaban kita sebagai rakyat Indonesia adalah “tentu tidak” maka semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali harus melaksnakan aturan protol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pengawasan terhadap pelaksanaan semua ketentuan yang ada dalam protokol kesehatan adalah hal mutlak yang harus ada untuk mencapai keberhasilan.

    Semua pegawai pemerintah maupun swasta adalah pioneer terdepan dan bertanggung jawab penuh dalam mengemban tugas pengawasan tersebut disamping tugas-tugas wajib mereka sebagai pegawai.

    Agar Covid-19 segera musnah dari muka bumi Indonesia khususnya dan di seluruh dunia umumnya, maka mulai hari ini harus dicanangkan bahwa setiap warga Indonesia wajib melaksnakan aturan protokol kesehatan dan juga berkewajiban menegur masyarakat yang melanggar aturan. Pemberian hukuman fisik seperti push up, jalan jongkok serta menyapu jalan sepertinya sangat tidak efektif. Kemungkinan hukuman denda akan efektif untuk menimbulkan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia.