×

Iklan


Sosiolog Nilai Penarikan Ambulans Nagari oleh Pemkab Solok Sangat Ironis

10 Jun 2021 | 18:49:18 WIB Last Updated 2021-06-10T18:49:18+00:00
    Share
iklan
Sosiolog Nilai Penarikan Ambulans Nagari oleh Pemkab Solok Sangat Ironis
Sosiolog dari Universitas Negeri Padang (UNP), Dr. Erianjoni, S.Sos, M.Si.

Padang, Khazminang.id-- Penarikan sembilan ambulans nagari oleh Pemkab Solok dinilai sangat ironis oleh Sosiolog dari Universitas Negeri Padang (UNP), Dr. Erianjoni, S.Sos, M.Si. Menurutnya, tindakan ini sangat tidak populer di tengah masih adanya potensi dan maraknya peningkatan kasus masyarakat yang terpapar Covid- 19, khususnya di Kabupaten Solok.

Erianjoni menilai, penarikan ambulans secara sepihak ini bertolak belakang dengan situasi pandemi Covid-19 dan kebutuhan masyarakat tentang kesehatan yang sangat tinggi.

"Kesehatan, saat ini menjadi kebutuhan yang sangat penting. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini. Pemkab Solok jangan sampai membuat kebijakan top down semata, atau hanya dari kacamata pemerintah saja. Tapi harus paham dengan situasi sosial di lapangan," ungkapnya. 

    Erianjoni juga menegaskan, adanya upaya masyarakat menggalang dana untuk membeli ambulans baru, sebenarnya merupakan sebuah sindiran pada pemerintah daerah. Menurutnya, kekuatan filantropis sosial (kesetiakawanan) seperti yang terjadi di Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, lebih mumpuni dari hanya menunggu kucuran bantuan dari pemerintah.

    "Masyarakat Kabupaten Solok, menggambarkan salah satu wujud masyarakat yang egaliter (sikap karakter setara, sederajat, mandiri). Egalitarianisme (kesetaraan dan kemandirian) ini, secara sosiologis membuat kekuatan dan relasi sosial masyarakat, seperti relasi antara ranah dan rantau masyarakat Solok menjadi sangat kuat," sambung dia.

    Sehingga, katanya, secara historis, hal ini terbukti dengan kontribusi organisasi perantau, ditambah dengan ketahanan sosial masyarakat Solok yang masih terawat sampai saat ini, membuat mereka tak ambil pusing dan tak peduli dengan perilaku birokrasi pemerintah yang membuat kebijakan tanpa berbasis sosial.

    "Namun, hal ini akan sangat berbahaya secara politis maupun sosial. Karena bisa membuat tingkat kepercayaan masyarakat ke pemerintah akan anjlok secara drastis," ungkapnya.

    Erianjoni juga menyoroti sejumlah pihak, terutama yang terkait dengan civil society, yang seharusnya sudah bergerak. Seperti LSM yang harusnya melakukan advokasi terhadap tindakan-tindakan yang diduga melanggar hak perlindungan sosial (hak kesehatan) masyarakat ini.

    Kemudian, insan pers sebagai daya kontrol terhadap kebijakan publik yang kontroversial tersebut. Demikian juga dengan lembaga legislatif (DPRD Kabupaten Solok, DPRD Sumbar, DPR RI), yang merupakan wujud dari masyarakat di ranah perwakilan.

    "LSM dengan gerakan vokasinya, pers dengan kekuatan kontrol sosialnya, dan legislatif dengan fungsi kontrol, budgeting dan legislasinya. Harusnya bergerak agar pemerintahan tetap berjalan sesuatu rule atau aturan," ujarnya.

    Erianjoni juga berharap, Pemkab Solok bisa merangkul semua elemen di Kabupaten Solok, tanpa lagi memandang eskalasi politik di masa Pilkada. Menurutnya, hal ini harus dibuktikan dengan tindakan, tidak dengan hanya kata-kata dan slogan. Seperti pepatah; "Biduak Lalu, Kiambang Batawik", harus dibuktikan dengan tindakan. Sebab menurutnya, satu tindakan nyata, lebih berharga daripada seribu kata-kata.

    "Kita harapkan, Pemkab Solok kembali membangun jembatan hati dengan seluruh elemen masyarakat. Sebab, siapapun pemimpin pasti memiliki niat baik dan tulus membangun daerah. Tapi, untuk mewujudkan hal itu, harus dilakukan dengan pola komunikasi dan cara-cara yang baik. Dengan mempertimbangkan aspek sosial, aturan, regulasi dan pola komunikasi yang elegan. Sehingga, setiap masyarakat dan elemen masyarakat terlibat aktif secara bersama-sama membangun daerah sesuai Tupoksi-nya masing-masing," tegasnya. (Rijal Islamy)