×

Iklan


SOP Prioritas Kendaraan di Jalan Raya, Nomor 1 Ambulans , Nomor 2 Presiden

28 Juni 2024 | 11:07:02 WIB Last Updated 2024-06-28T11:07:02+00:00
    Share
iklan
SOP Prioritas Kendaraan di Jalan Raya, Nomor 1 Ambulans , Nomor 2 Presiden
Rombongan VVIP dan ambulans

Jakarta, Khazanah -- Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) M Yusuf Permana menegaskan bahwa ambulans harus diutamakan aksesnya di jalan, daripada rangkaian kendaraan kepresidenan.

Pernyataan itu ia sampaikan guna menanggapi unggahan video yang beredar di platform media sosial X, mengenai ambulans yang diminta berhenti dan mematikan sirene ketika iring-iringan mobil Presiden Joko Widodo (Jokowi) melintas di Sampit, Kalimantan Tengah.

Yusuf melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis, menegaskan bahwa pada dasarnya sesuai prosedur operasi standar (SOP) yang berlaku, ambulans harus diberi prioritas utama jalan atau akses, dan tidak boleh dihambat.

    “Seringkali di jalan rangkaian kepresidenan menepi dan disalip oleh ambulans karena memang itu adalah prioritas sesuai SOP kami,” katanya.

    SOP tersebut, ujarnya, selalu disampaikan terlebih dahulu oleh Tim Istana kepada tim pengamanan wilayah agar bisa diterapkan dengan baik selama kegiatan presiden di berbagai daerah di Indonesia.

    Terkait kejadian terhambatnya jalan ambulans yang terjadi ketika kunjungan Presiden di Sampit pada Rabu (26/6) tersebut, Yusuf memohon maaf.

    “Kami memohon maaf kepada keluarga dan masyarakat atas kejadian tersebut dan akan selalu mengingatkan kembali kepada semua jajaran pengamanan,” kata dia.

    Sebelumnya, pengguna media sosial X, @NinzExe07 , mengunggah video yang diambil dari dalam mobil ambulans yang berhenti menunggu iring-iringan mobil Presiden Jokowi melintas di depan RSUD Dr. Munjani Sampit.

    Tampak di dalam video tersebut seorang pasien yang terbaring sakit di dalam ambulans, didampingi keluarganya.

    “Bismillah. Nasib di negeri Konoha, astaghfirullah. Pasien dibawa pakai ambulans, disuruh matikan sirenenya dan minggir dulu hanya demi rombongan @jokowi lewat. Kalau pasien itu meninggal gimana dong,” tulis pemilik akun tersebut.

    Aturan Sirene

    Kerap kali kita temui di jalan raya kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirene. Secara aturan, aksesori tersebut hanya boleh digunakan oleh instasi terkait seperti polisi, ambulance, pemadam kebakaran, PMI dan hal-ihwal keemergensian.

    Jadi, warga sipil atau pemilik sepeda motor atau mobil pribadi dilarang menggunakan aksesori tersebut. Namun pada praktiknya, belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan.

    Terutama saat jalanan dalam kondisi macet, banyak pemilik mobil biasa yang menyalakan sirene atau rotator agar dianggap oleh pengguna jalan lain sebagai petugas polisi atau pejabat pemerintah. Tujunnya agar bisa lebih cepat sampai ditempat tujuan.

    Padahal, apabila melihat aturan yang berlaku seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan lampu isyarat atau sirene sesuai pasal 134 dan 135, boleh dipasang pada kendaraan yang mendapatkan hak utama.

    Secara aturan pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut: a). Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. b). Ambulans yang mengangkut orang sakit. c). Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. d). Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia. e). Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. f). Iring-iringan pengantar jenazah. g). Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Selanjutnya pada pasal ke 135 pasal 1, disebut kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

    Jika sudah mengetahui dasar hukumnya, perlu juga paham soal peruntukkan warna pada lampu isyarat atau strobo. Terkait hal ini, tertera di Pasal 59 ayat 5 masih di UULLAJ nomor 22 tahun 2009, dan berikut bunyinya:

    a). Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. b). Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah. c). Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus. ( anton/eko/ant/kpc)