×

Iklan


Soal Larangan Mudik Lokal, Pemprov Sumbar Masih Tunggu Surat Edaran Pusat

05 Mei 2021 | 17:23:57 WIB Last Updated 2021-05-05T17:23:57+00:00
    Share
iklan
Soal Larangan Mudik Lokal, Pemprov Sumbar Masih Tunggu Surat Edaran Pusat
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy. IST

Padang, Khazminang.id-- Demi menekan penyebaran virus corona, pemerintah memberlakukan larangan mudik Lebaran 2021. Aturan ini mulai berlaku besok, Kamis (6/5/2021). 

Pemerintah juga memberlakukan aturan tambahan berupa pengetatan perjalanan berlaku mulai 22 April-5 Mei, dan 18-24 Mei 2021. 

Ketentuan peniadaan mudik dan pengetatan perjalanan tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021. 

    Dalam SE tersebut, dijelaskan bahwa setiap masyarakat dilarang melakukan perjalanan antar kota/kabupaten/provinsi/negara untuk tujuan mudik.  Lantas, apakah mudik lokal atau jarak dekat tetap diizinkan? 

    Penjelasan Satgas Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, penularan Covid-19 terjadi karena adanya interaksi antar manusia. Oleh karena itu, Doni berharap agar mudik Lebaran tahun ini, baik jarak jauh maupun lokal, dapat ditiadakan. 

    "Jangan dibiarkan terjadi mudik lokal, kalau terjadi mudik lokal artinya ada silaturahmi, ada salam-salaman, ada cipika-cipiki, artinya apa? Bisa terjadi proses penularan satu sama lainnya," kata Doni.

    Menanggapi hal itu, Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan akan tetap mengikuti aturan pemerintah pusat soal larangan mudik lokal atau mudik antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi di Sumbar.

    Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Singgalang 2021 pada, Rabu pagi (5/5/2021) di Lapangan Imam Bonjol Padang.

    "Menurut arahan terbaru dari Kepala BNPB Pak Doni Monardo adalah tidak diperbolehkan mudik dalam satu provinsi. Kalau Sumbar, selama masih NKRI, kita ikutinlah. Kalau bendera kita masih merah putih, presiden sama, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ikuti anjuran dari pusat segalanya," jelasnya.

    Sampai saat ini Pemprov Sumbar masih menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat soal larangan mudik lokal.

    "Ini kan baru statement dari Pak Doni. Kita tunggu surat edaran hitam di atas putihnya. Kita tunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Kita tunggu instruksi jelas," terangnya.

    Hal itu terjadi dikarenakan Sumbar saat ini termasuk ke dalam zona oranye atau zona sedang penyebaran Covid-19. Hanya dua daerah di Sumbar yang termasuk ke dalam zona kuning atau zona rendah penyebaran Covid-19, yaitu Kota Pariaman dan Kabupaten Dharmasraya.

    "Sejauh ini, kita sudah bicara dengan Bapak Kapolda dan Pak Danrem menyangkut kemananan dan kenyamanan pada hari Idulfitri serta pencegahan penyebaran Covid-19. Apalagi untuk mudik lokal, ini sangat sulit kontrolnya," tuturnya. (Inoval Agesly/Raihan)