×

Iklan


Soal Koperasi Syariah, Kota Padang Panjang Layak Jadi Contoh

28 Juli 2020 | 22:25:17 WIB Last Updated 2020-07-28T22:25:17+00:00
    Share
iklan
Soal Koperasi Syariah, Kota Padang Panjang Layak Jadi Contoh
JAJARAN pengurus KPN Balaikota Padang Panjang saat menerima kunjungan Tim Penilai Koperasi Sumatera Barat tahun 2020. Selain sebagai daerah dengan kinerja terbaik II tingkat Sumbar, Padang Panjang juga ditetapkan sebagai Kota Koperasi Syariah. IST

"Apa yang sudah dilakukan Kota Padang Panjang, patut menjadi contoh bagi daerah lain di Sumatera Barat. Kita memberikan apresiasi khusus untuk Pemko Padang Panjang dengan KPN Balaikota-nya"


Padang Panjang, Khazminang.id-- Padang Panjang resmi ditetapkan sebagai daerah pertama yang menerapkan praktik keuangan syariah dalam menjalankan koperasi. Prediket sebagai Kota Koperasi Syariah, juga sudah resmi disandangkan oleh Gubernur Sumatera Barat, Prof. Irwan Prayitno. Tak terbantahkan, momentum ini sekaligus menjadi sejarah baru kebangkitan perkoperasian di Bumi Serambi Mekah.

    Adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balaikota Padang Panjang, koperasi yang pertama kali mencetuskan praktik syariah di Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat pada umumnya. Koperasi yang beranggotakan seluruh ASN di lingkungan Pemko Padang Padang itu, telah mengonversikan pola konvensional ke pola syariah sejak 2019 lalu.

    Hal itu juga ditandai dengan keluarnya keputusan Menkumham RI, tentang pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri Balaikota Padang Panjang. Atas komitmen dan kegigihannya itu, Kota Padang Panjang juga diapresiasi dengan penganugerahan sebagai daerah dengan kinerja koperasi terbaik II tingkat Sumatera Barat.

    Walikota Padang Panjang, Fadly Amran, Senin (27/7) mengatakan, pembangunan Koperasi Syariah menjadi program yang sangat prioritas dalam RPJMD Kota Padang Panjang. Saat ini katanya, setengah dari 45 koperasi di Kota Padang Panjang, telah menerapkan pola syariah.

    "Targetnya seluruh koperasi yang ada di Kota Padang Panjang telah terkonversi ke pola syariah dalam lima tahun periode RPJMD 2018-2023," ungkap Wako Fadly Amran.

    Terkait strategi dan arah kebijakan Pemko Padang Panjang tentang koperasi imbuh Fadly, dalam waktu dekat pihaknya akan segera membentuk Tim Percepatan Pengembangan Koperasi Syariah. Kemudian memfasilitasi penyiapan Dewan Pengawas Syariah, bekerjasama dengan UPTD BLK Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Syariah Nasional - MUI Pusat.

    "Dengan telah dikonversi dan diterapkannya praktik keuangan syariah di seluruh koperasi yang ada di Padang Panjang, kita berharap agar masyarakat akan merasa nyaman, tanpa dibayang-bayangi perasaan takut dan khawatir akan terjerat riba," pungkas Fadly.

    Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, koperasi harus masuk ke sektor-sektor ekonomi unggulan nasional, yaitu pangan, komoditi, maritim, pariwisata dan industri pengolahan. "Masa depan Indonesia berada pada generasi milenial. Koperasi harus masuk pada sektor ekonomi kreatif, di mana anak-anak muda saat ini banyak terlibat dalam sektor tersebut," ujarnya.

    Irwan menyebutkan, sudah saatnya manajemen pengelolaan koperasi saat ini beralih ke pola syariah. Apalagi Sumatera Barat dikenal dengan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Praktik keuangan syariah, hendaknya juga diaktualisasikan dalam menjalankan prinsip, tujuan dan kegiatan koperasi yang berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan Assunah.

    "Apa yang dilakukan Kota Padang Panjang, sudah sepatutnya menjadi contoh bagi daerah lain di Sumatera Barat. Kita memberikan apresiasi khusus untuk Pemko Padang Panjang dengan KPN Balaikota-nya," ujar Irwan.

    Anggota Meningkat, Putaran Uang Tembus Rp1 Miliar

    Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balaikota Padang Panjang, merupakan koperasi tertua di kota berjuluk Serambi Mekkah. Berkat kegigihan dan perjuangan keras jajaran pengurus di bawah kepemimpinan Ketua Pengurus DR. Winarno, SE. ME, koperasi yang didirikan pada 1972 silam itu, mulai 2019 lalu telah resmi menerapkan pola syariah dalam segala aktivitas usahanya.

    "Pengusulan sebenarnya sudah sejak 2017, namun sempat terkendala beberapa hal. Atas dorongan anggota, barulah pada tahun 2019 (ketika saya mulai menjabat), proses itu kita jemput dan kawal kembali. Alhamdulillah disetujui. Seiring keluarnya SK Menkumham RI, maka pada 2019 kita sudah resmi mengonversikan manajemen pengelolaan dari pola konvensional menjadi pola syariah," kata Winarno.

    Diakui Winarno, penerapan pola syariah di KPN Balaikota Padang Panjang yang pada tutup buku 2019 lalu berhasil membukukan peningkatan sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp960.408.346,- itu, sebenarnya sudah dilakukan secara bertahap terhitung sejak 2011 lalu. Hal itu, mulanya diterapkan pada unit usaha simpan pinjam.

    "Ini dilakukan karena kuatnya dorongan dari anggota, yang sangat mendukung penerapan pola syariah di KPN Balaikota," jelas Winarno, yang menargetkan keuntungan usaha di tahun 2020 ini sebesar Rp1,2 miliar.

    Selain menjalankan unit usaha simpan pinjam, di KPN Balaikota Padang Panjang sebut pria berkacamata yang juga Kepala BPKD Padang Panjang itu, juga tersedia unit usaha pertokoan, yang tidak hanya menjual produk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menampung produk UMKM yang ada di Kota Padang Panjang.

    "Kita juga sudah bekerjasama dengan pihak ke tiga seperti dealer Honda, Yamaha, toko elektronik dan toko HP di Padang Panjang. Atas kerjasama itu, kini KPN Balaikota juga telah memiliki unit usaha pembiayaan konsinyasi pembelian barang, seperti kredit sepeda motor, handphone, barang elektronik, dan lainnya," pungkas Winarno.

    Dikatakan Winarno, saat ini KPN Balaikota memiliki sebanyak 700 lebih anggota, yang terdiri dari ASN dan BUMD. Khusus untuk unit usaha simpan pinjam, saat ini KPN Balaikota terangnya, telah mampu memberikan pinjaman maksimal Rp200 juta, dengan pengembalian maksimal selama 12 tahun. Perputaran uang dari unit simpan pinjam ini mencapai Rp1 miliar selama satu bulan.

    "Selain tengah menjajaki peluang merger dengan koperasi dan badan-badan usaha lain dalam rangka memperkuat modal dan usaha, kita juga akan membuat dan mengembangkan unit bisnis baru, berupa tabungan dan deposito bagi seluruh anggota," ujar Winarno.

    Selain itu sebutnya, KPN Balaikota juga berencana mengembangkan unit usaha start up belanja online, dengan menyediakan aplikasi belanja melalui android. "Yang jelas, sebagai salah satu koperasi unggulan, KPN Balaikota komit untuk bisa menjadi contoh bagi koperasi lainnya. Baik dalam pengelolaan usaha, manajemen keuangan dan program kesejahteraan anggota," katanya.

    Sementara untuk mewujudkan misi Walikota Padang Panjang yang menginginkan seluruh koperasi di Padang Panjang menerapkan pola syariah, pihaknya bersama-sama dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, juga sudah melakukan sosialisasi ke hampir seluruh koperasi yang ada di Padang Panjang.

    "Hingga saat ini, sudah ada 15 koperasi yang menerapkan pola syariah di Padang Panjang. Saat ini, juga sedang dilakukan pendampingan terhadap lima koperasi yang menerapkan koperasi syariah. Target kita, 18 koperasi sudah menerapkan pola syariah tahun ini," sebut Winarno. Paul Hendri