×

Iklan

EKONOMI MASYARAKAT SEDANG SUSAH
SMKN 1 Ampek Angkek Kaitkan Iuran Komite dengan Ujian

02 September 2021 | 19:17:57 WIB Last Updated 2021-09-02T19:17:57+00:00
    Share
iklan
SMKN 1 Ampek Angkek Kaitkan Iuran Komite dengan Ujian

Padang, Khazminang.id - Meskipun pihak Ombudsman Sumbar sudah mengingatkan sekolah tidak melakukan pungutan komite dalam msa pandemi mengingat sulitnya perekonomian masyarakat saat ini, namun beberapa sekolah masih ada yang membandel dn tak mengindahkan imbauan tersebut.

Tidak itu saja, bahkan Dinas Pendidikan Sumbar melarang sekolah mengkaitkan iyuran komite siswa dengan kegiatan belajar siswa di sekolah, apalagi mengaitkan dengan ujian kenaikan kelas dan ujian akhir.

Menanggapi tentang adanya sekolah yang mengaitkan iyuran komite dengan ujian sekolah seperti di di SMKN 1 Ampek Angkek, Kabupaten Agam yang mewajibkan siswa untuk membayar uang komite sebelum menjalankan ujian sekolah, Kabid GTK Dinas Pendidikan Sumbar Suindra menyarankan agar komite sekolah membaca kembali aturan terkait apa saja tugas dan kewenangan komite sekolah.

    "Jangan disangkut pautkanlah dengan ijazah, ujian, karena tidak ada hubungannya. Tolong baca kembali aturan terkait apa saja tugas dan kewenangan komite sekolah," tegas Suindra, Kamis (2/9) saat dihubungi Khazminang.id.

    Bahkan, Dinas Pendidikan Sumbar melarang hal semacam itu terjadi setiap sekolah karena apapun kebijakan komite tidak diperbolehkan mengangkut pautkan dengan kegiatan ujian, atau ijazah para siswa.

    Terkait sanksi, Suindra mengatakan akan melihat bagaimana kejadian sebenarnya dan dilakukan pengkajian. "Jika ada laporan dari masyarakat tentu akan kami tindaklanjuti," ulasnya.

    Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Hariani mengatakan hingga saat ini belum masuk laporan terkait ke Ombudsman Sumbar.

    "Jika masuk laporan akan kami tindaklanjuti dan tentunya akan diproses sebagaimana ketentuannya," ujar Yefri.

    Meskipun demikian, menurutnya para KK komite tidak bisa serta merta membuat kebijakan dan mengkaitkan dengan siswa atau kegiatan belajar siswa. 

    "Gak bisa juga ujuk-ujuk bikin kebijakan, lalu dipaksakan, karena harus ada aturannya juga. Termasuk akuntabilitasnya, transparansinya, tujuannya apa, dan siapa saja yang terlibat," tutupnya.  (Rina Akmal)