×

Iklan


Sikapi Putusan Mahkamah Konstitusi, Ini Kata Cagub Sumbar Terpilih

17 Feb 2021 | 20:11:55 WIB Last Updated 2021-02-17T20:11:55+00:00
    Share
iklan
Sikapi Putusan Mahkamah Konstitusi, Ini Kata Cagub Sumbar Terpilih
PASANGAN Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih, Mahyeldi-Audy Joinaldy dalam suatu kesempatan. Pasca putusan MK yang menolak permohonan dua gugatan PHPU, kini KPU Sumbar tinggal menunggu agenda penetapan duet yang diusung PKS dan PPP itu. DOK

Padang, Khazminang.id— Calon Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) nomor urut 4 Mahyeldi menyatakan kemenangan dirinya di Pilkada 2020 adalah kemenangan seluruh rakyat Sumatera Barat. Hal itu disampaikannya pasca diputusnya dua gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan permohonan tidak dapat diterima.

Mahyeldi mengatakan Pilkada di Sumbar telah berjalan dengan sangat baik, aman, dan tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kondisi ini, kata dia, merupakan sebuah prestasi bagi masyarakat Sumbar.

“Sehingga KPU sudah menetapkan penghitungan suara Desember lalu, kemudian ada gugatan, dan MK sudah diputuskan kemaren, tentu ini adalah keberhasilan dan kemenangan bagi masyarakat Sumatera Barat,” katanya di Padang, Rabu (17/2).

    Menurutnya, berdasarkan pepatah Minangkabau yaitu biduak lalu kiambang batauik, maka untuk seluruh komponen masyarakat perlu bersinergi untuk membangun Sumbar lebih cepat, lebih baik, dan lebih kompak.

    Apalagi saat ini, lanjut dia, pembangunan dilakukan di masa pandemi covid-19, yang telah memberi dampak yang besar kepada masyarakat. Pemerintah juga harus bersinergi dengan masyarakat. “Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan betul-betul menjawab apa yang diinginkan masyarakat, jangan sampai pemerintah berjarak dengan masyarakat,” ujarnya.

    Hal senada juga dikatakan tim hukum pasangan calon Gubernur Sumbar, Mahyeldi-Audy Joinaldy, Miko Kamal. Dia menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan cagub Mulyadi-Ali Mukhni dan Nasrul Abit-Indra Catri, merupakan kemenangan rakyat Sumatera Barat.

    "Masyarakat Sumatera Barat pantas bersyukur atas telah dilewatinya semua proses Pilkada gubernur hingga proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Ini adalah kemenangan rakyat Sumbar, tidak hanya kemenangan pemilih Mahyeldi-Audy saja," kata Miko Kamal.

    Menurutnya, setelah ini pihaknya menunggu penetapan oleh KPU dan jadwal pelantikan dari pemerintah pusat melalui Kemendagri. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat, Mahyeldi-Audy dilantik agar visi, misi dan program unggulan mereka berdua dapat segera diwujudkan," katanya.

    Diketahui, MK menolak gugatan yang diajukan calon Gubernur Sumbar Mulyadi-Ali Mukhni terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pilgub Sumbar 2020. "Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan perkara 129/PHP.GUB-XIX/2021.

    Menurut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams persoalan yang diajukan Mulyadi selaku pemohon merupakan ranah institusi lain untuk menilainya, dan kendati yang bersangkutan berstatus tersangka pidana pemilu masih dapat mengikuti pilgub Sumbar dan tidak dikenakan sanksi pembatalan.

    Selain itu tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah dalam kaitannya dengan perolehan suara pilgub Sumbar dengan persoalan yang diajukan pemohon. Lagi pula saksi pemohon di tingkat kabupaten/kota juga menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

    Oleh sebab itu Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk meneruskan permohonan pemohon pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

    MK juga menolak gugatan yang diajukan pasangan calon Gubernur Sumbar Nasrul Abit-Indra Catri soal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pilgub Sumbar 2020. "Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan perkara 128/PHP.GUB-XIX/2021.

    Menurut Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara seksama keterangan termohon dan pihak terkait serta memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak maka untuk penetapan tim pemeriksaan kesehatan calon gubernur Sumbar sebagaimana keberatan yang diajukan pemohon telah sesuai dengan pasal 45 ayat 2b1 UU 10/2006. Faisal/ant