Painan, Khazminang.id -- Direktur RSUD M. Zein Painan, dr. Sutarman yang sempat jadi perhatian karena berhasil mengatasi kelangkaan oksigen medis beberapa waktu lalu, tiba-tiba dicopot dan digantikan oleh dr. Harefa.
Ada apa?
Jawabnya datang dari Bupati Rusma Yul Anwar. Kata Bupati Pessel, Sutarman diganti karena dinilai tidak mampu mengendali pelayanan rumah sakit dengan baik kepada masyarakat di daerah itu.
Menurut Rusma akibat persoalan itu citra RSUD M. Zein Painan sebagai milik daerah menjadi buruk di tengah masyarakat.
"Kita semua sudah tahu, sepertinya ada persoalan. Persoalan itu selama ini telah merugikan citra RSUD M. Zein Painan itu sendiri," ungkap Rusma Yul Anwar usai pelantikan pejabat eselon II, III dan IV, Kamis (28/10) kemarin. Tapi ia tidak menjelaskan apa yang disebut dengan 'merusak citra RSUD' itu.
Pejabat yang baru, dr. Harefa, Sp. PD disebut baru saja menyelesaikan subspesialis.
Apa penjelasan dr. Sutarman? Khazminang.id mencatat selama dalam masa kepemimpinannya, Sutarman berhasil menaikan tipe RSUD Painan dari Tipe C biasa menjadi Tipe C gemuk, dan di tengah pandemi berhasil memproduksi oksigen medis untuk ketersedian stok di rumah sakit itu.
Meski pun begitu, menurut Bupati Pessel, hal itu tidak dianggap berprestasi, tapi ada penilaian lain yang dianggap lebih penting, seperti pelayanan rumah sakit pada masyarakat.
Karena RSUD M. Zein diklaim memiliki fasilitas sarana alat kesehatan yang memadai ketimbang rumah sakit lainnya.
Menjawab pertanyaan wartawan, Sutarman mengakui memang ada persoalan di rumah sakit tersebut yakni persoalan utang obat klaim Covid yang belum dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Tapi harap dicatat, saat ini di Indonesia tidak ada rumah sakit yang tidak punya utang kepada suplayer obat dan alat kesehatan. Semua rumah sakit punya utang. Tapi kalau Kemenkes telah membayar tentu kita akan bayar utang,-utang itu" kata dia, Jumat (29/10) saat dihubungi Khazanah dan khazminang.id
Ia menjelaskan, bahwa tagihan piutang pada Kemenkes sebanyak Rp40 miliar. Baru diverifikasi, sebanyak Rp22 miliar dan yang telah dibayarkan Rp11miliar.
Persolaan ini telah disampaikan kepada Pemkab Pessel. Namun Pemkab setempat tidak mengambil sikap.
"Buktinya Pemkab lepas tangan dan tidak mau menanggulangi. Yang punya rumah sakit ini kan Pemda," ungkapnya.(milhendra wandi)