×

Iklan


Sekdaprov: Masa Jabatan KI Sumbar Periode 2019-2023 Tidak Diperpanjang Lagi, Bukan Dibubarkan

05 Januari 2024 | 20:28:46 WIB Last Updated 2024-01-05T20:28:46+00:00
    Share
iklan
Sekdaprov: Masa Jabatan KI Sumbar Periode 2019-2023 Tidak Diperpanjang Lagi, Bukan Dibubarkan

Padang, Khazanah – Pemprov Sumbar tidak memperpanjang lagi masa jabatan komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar periode 2019-2023. Masa masa jabatan KI Sumbar ini sudah berakhir pada 29 Januari 2023 lalu dan kemudian diperpanjang karena komisioner baru dalam proses seleksi.

Karena masa jabatannya tidak diperpanjang lagi, maka Gubernur Sumbar melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 555-890-2023 mencabut SK Perpanjangan Masa Jabatan Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar 2019-2023.

SK tersebut ditandatangani gubernur pada 29 Desember 2023 dan berlaku mulai 2 Januari 2024. SK diserahkan pada Kamis, 4 Januari 2024  sore kepada komisioner KI periode 2019-2023 dengan dilengkapi sertifikat ucapan terimakasih dari Gubernur Sumbar. Tetapi hal ini menuai tanggapan beragam dari berbagai kalangan bahkan ada yang beranggapan jika KI telah dibubarkan.

    “Tidak benar jika ada yang menyebut KI dibubarkan. Yang benar adalah menghentikan perpanjangan keanggotaan KI yang sudah berlangsung selama 1 tahun dan tahun ini memasuki tahun kedua,” kata Sekdaprov Sumbar Hansastri dalam keterangan pers yang digelar Dinas Kominfotik Sumbar di Kantor Dsikominfotik Sumbar, Jumat (05/01/2024).

    Pihaknya berharap KI memiliki komisioner yang baru karena proses pemilihan komisioner KI 2023-3027 saat ini ada di dewan. Jika proses ini telah selesai maka sesegaranya akan terbitkan SK dan dilantik oleh Gubernur.

    "Jadi kita tidak membubarkan KI, malah kita sudah mengalokasikan anggaran KI Sumbar dalam APBD 2024. Tidak ada yang salah dengan SK itu, dan peran KI tidak akan dialihkan ke Dinas Kominfotik dalam menyelesaikan sengketa keterbukaan informasi publik," terang Hansastri.

    Diskominfotik tetap melaksanakan tugas dan mewenangnya sesuai pasal 29 UU No 14 tahun 2008 yaitu kesekretariatan. Jika ada sengketa keterbukaan informasi publik, Diskominfotik akan melakukan pencatatan.

    Saat ini, kita menunggu terbitnya uji kelayakan dan kepatutan dari DPRD untuk ditetapkan dengan keputusan Gubernur,” tambah Hansastri.

    Ditambahkannya, jika dirunut kronologisnya, keanggotaan KI Sumbar berakhir pada 29 Januari 2023 lalu. Untuk itu Pemprov Sumbar melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan komisioner baru. Tahapan proses seleksi sudah dilakukan sejak Agustus 2022 silam hingga ditetapkan 15 nama lolos seleksi.

    Ke-15 nama tersebut kemudian dikirimkan ke DPRD Sumbar pada Desember 2022 untuk selanjutnya dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Dari uji ini akan ditetapkan 5 nama yang akan dikirim ke gubernur untuk selanjutnya dilantik sebagai Komisioner KI periode 2023-2027. Tetapi sampai sekarang pihaknya belum menerima hasil propert test dari DPRD Sumbar.

    “Perpanjangan itu kita lakukan untuk mengisi kekosongan dan ruang waktu apabila masih dibutuhkan pembahasan. Namun karena sudah berlangsung setahun dan setelah dilakukan konsultasi dan koordinasi ke berbagai pihak maka diambil keputusan  untuk tidak memperpanjang masa jabatan komisioner KI Sumbar 2019-2023 dan memilih menunggu hasil uji kelayakan dan kepatutan dari DPRD diterbitkan,” kata Hansastri. (devi/rel)