×

Iklan


Sekda Bukittinggi: Kadiskop Mundur Bukan Karena Perwako 40/41

03 Mei 2021 | 22:30:55 WIB Last Updated 2021-05-03T22:30:55+00:00
    Share
iklan
Sekda Bukittinggi: Kadiskop Mundur Bukan Karena Perwako 40/41
H Yuen Karnova

Bukittinggi, Khazminang.id – Merasa tidak sanggup lagi memikul amanah sebagai pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepala Dinas  Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi, Mumammad Idris memilih mundur dari jabatannya.

Ia kemudian melayangkan secarik surat kepada Walikota yang tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi sebagai pejabat struktural tertinggi di kota Wisata itu.

    "Beliau memang mengundurkan diri melalui surat yang disampaikan kepada walikota dan ditembuskan kepada saya,” ujar Sekda Kota Bukittinggi, Yuen Karnova ketika dikonfirmasi wartawan kemarin.

    Menurut Yuen Karnova, pengunduran diri Muhammad Idris dari jabatannya Kepala Dinas Keperasi, UKM dan Perdagangan dengan alasan bahwa yang bersangkutan merasa tidak sanggup lagi memikul amanah.

    "Itu saja alasannya, bahwa beliau mengambil keputusan mengundurkan diri sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan lantaran tidak mampu lagi memikul amanah yang diberikan kepadanya," ujar mantan jurubicara Pemprov Sumbar itu.

    Menjawab pertanyaan wartawan, apakah ada alasan lain yang lebih khusus atas pengunduran diri yang disampaikan Kadiskop UKM dan Perdagangan itu, menurut Yuen tidak ada. Hanya karena alasan tidak sanggup memikul amanah saja alasannya.

    Ia juga membantah kalau disebut-sebut pengunduran diri Muhammad Idris lantaran Perwako No 40 dan 41 tahun 2018. "Tidak, tidak ada alasan tersebut disampaikan," ujar Yuen.

    Perwako No 40/41 tahun 2018 adalah peraturan tentang sewa pasar grosir yang sempat heboh lantaran ditolak oleh para pedagang. Sedang Walikota sebelumnya Ramlan Nurmatias yang mengeluarkan Perwako tersebut menganggap bahwa pengaturan kembali pentarifan dan sewa pasar grosir Aur Kuning adalah demi menyelamatkan aset negara.

    Ketika kampanye Pilkada, Perwako itu menjadi pertaruhan bagi pasangan Erman Safar-Marfendi. Bahkan sempat meneken kontrak politik dengan pemilihnya terutama para pedagang bahwa jika menang, ia akan mencabut Perwako No 40/41 tahun 2018 itu.

    Tak lama setelah dilantik, pada awal Maret lalu, dengan disaksikan anggota DPR RI Andre Rosiade, Perwako itu pun dicabut. Karena Ramlan Nurmatias tidak lagi jadi Walikota, tentu pejabat yang dilihat publik sebagai pelaksana teknis Perwako itu adalah Kadiskop UKM dan Perdagangan. Maka orang mengaitkannya pencabutan  Perwako itu dengan pengunduran Muhammad Idris.

    Tapi kepada wartawan di Bukittinggi, Muhammad Idris membantah bahwa ia mengundurkan diri lantaran Perwako 40/41 itu dicabut. “Ini murni karena saya tidak sanggup memikul beban amanah itu. Daripada pimpinan rugi, maka lebih baiklah diserahkan kepada yang lebih bisa memikul amanah tersebut,” kata dia datar.

    Surat permohonan mengundurkan diri yang ditujukan ke Walikota Bukittinggi itu sudah diterima oleh Walikota Erman Safar. Walikota, menurut Sekda Yuen Karnova bisa memahami alasanya, karena itu permohonan tersebut dikabulkan. Lalu bagaimana dengan kekosongan jabatan tersebut? Menurut Sekda Bukittinggi, kini sedangn diusulkan kepada Walikota pelaksana tugas sampai diperoleh pejabat definitif yang cocok. (iwin sb)