|
Jakarta, Khazanah – Pengamat Pertanian
Jaka Widada mengapresiasi langkah Presiden Jokowi memperkuat Karantina
Indonesia dengan membentuk Badan Karantina Indonesia melalui Perpres Nomor 45 Tahun 2023. Karantina ini sejatinya telah ada dan telah berjalan dengan
baik untuk menjaga marwah sumberdaya hayati Indonesia sejak jaman Belanda
sampai saat ini.
"Karantina harus
tetap berjalan, tidak boleh berhenti karena sebagai layanan publik
meskipun ada perubahan organisasi dan itu hal yang biasa untuk perbaikan dan
penguatan menjadi lebih baik," kata Jaka Widada di Jakarta, Kamis (10/08/2023).
Perpres ini sebenarnya
hanya menggabungkan lembaga karantina yang sudah ada yaitu Badan
Karantina Pertanian dan sebagian Badan Karantina Ikan (BKIPM) yang
sebelumnya masing-masing di bawah Kementan dan KKP, sekarang ini ditambah
dengan tugas-tugas baru yang lebih luas seperti pengawasan keamanan pangan,
SDG, Satwa/tumbuhan langka di tempat pemasukan/pengeluaran.
"Dengan integrasi
menjadi Badan Karantina Indonesia ini langsung dibawah presiden, saya
berkeyakinan, karantina ke depan menjadi lebih baik memberikan layanan ke
publik, lebih efisien, lebih kuat, lebih independent dan diperhitungkan negara
lain," tambah Jaka.
Kebijakan Jokowi sangat
tepat, peran karantina sangat strategis banyak negara telah melakukan
penguatan-penguatan karantina sebagai lembaga teknis di wilayah border
seperti di USA dengan Custom Border Protection (CBP), Tiongkok dengan General
Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC),
sehingga sangat diperhitungkan oleh negara-negara lainnya.
Peran strategis
perlindungan sumber daya hayati dari ancaman hama penyakit, hewan, ikan, dan
tumbuhan berbahaya bahkan sebagai economic tool dalam perdagangan dunia untuk
negara. Perang kita tidak lagi perang fisik tetapi yang lebih berbahaya perang
ekonomi melalui hama penyakit termasuk bioterorisme di bidang hewan, ikan,
tumbuhan dan kehutanan,” ujar dia.
Barantin adalah garda terdepan pertahanan negara dari
serangan neo terorisme. “Negara tidak boleh main-main dengan kepala badan
ini. Ini pertahanan negara, begitu lemah sedikit saja, hancur pertahanan
dan perekonomian negara," ungkapnya.
Satu contoh negara
Brazilia produsen karet dunia, dengan merebaknya penyakit hawar daun Amerika
Selatan (SALB) Mycrocyclus ulei menyebabkan hancurnya perkebunan karet di semua
sentra karet Brazilia. Semua upaya pengendalian yang sejauh ini dilakukan sejak
1910 telah berakhir dengan kegagalan yang menyedihkan.
Selain itu juga terdapat
contoh yaitu keong emas Pomacea canaliculata yang awalnya sebagai hiasan dalam
aquarium dari luar negeri kemudian secara invasif menyebar di area persawahan
dan aliran rawa sehingga berperan sebagai hama yang sangat merusak pada tanaman
padi muda di Indonesia.
Ia juga mencontohkan
problem-problem lain yang luput di perkarantinaan dan harus ditingkatkan
kewaspadaannya. Soal kekayaan alam kita, misalnya. Ia mengatakan banyak orang
luar mencuri kekayaan kita dengan cara sederhana seperti mencuri plasma nutfah
kita misalnya menggunakan sepatu sebagai media pembawa penyebaran biji tanaman.
“Kalau bawa tanah langsung
enggak boleh. Karantina juga harus ketat dan kuat melindungi sumberdaya
hayati kita,” jadi pemahaman teknis pejabat karantina sangat penting,"
ujar Jaka.
Karenanya Jaka menilai
idealnya Barantan dipimpin oleh seorang professional yang berintegritas
memahami pengetahuan teknis karantina.
“Karantina ini kan tentara
virtual. “Karantina itu posisinya sangat penting karena pintu masuk ancaman.
Jadi harus orang yang paham di situ,” kata Jaka.
Tak cukup professional dan
integritas, Jaka mengatakan seorang Kepala Barantan mesti memiliki kemampuan
manajerial yang mumpuni.
“Kalau hanya pengetahuan
dan integritas saja sementara tidak bisa mengelola atau sebaliknya punya
pengetahuan dan kemampuan manajerial saja tapi tidak punya integritas akan
mudah diganggu dan berpotensi tidak akan mengedepankan kepentingan
negara," ungkapnya.
Sumber daya manusia di
Barantin ke depan selain memiliki integritas, memahami atau sadar diri
bahwa mereka bekerja untuk negara dan masyarakat dalam menjaga keutuhan negara.
