×

Iklan


SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, Tapi Tidak untuk Keadilan

27 September 2021 | 13:10:37 WIB Last Updated 2021-09-27T13:10:37+00:00
    Share
iklan
SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, Tapi Tidak untuk Keadilan
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. IST

´╗┐Jakarta, Khazminang.id-- Presiden RI keenam yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan hukum mungkin bisa dibeli, tapi keadilan tidak.

SBY bicara tersebut di tengah babak baru kisruh Demokrat. Terbaru, Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum kader kubu Moeldoko yang menggugat AD/ART Demokrat ke Mahkamah Agung.

"Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan," kata SBY dalam cuitannya, Senin (27/9).

    SBY mengaku masih percaya pada integritas para penegak hukum. Dia berharap para penegak hukum berjuang agar hukum tidak berjarak dengan keadilan.

    "Sungguhpun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan," kata SBY.

    SBY tidak menyinggung secara gamblang kasus kepengurusan Demokrat yang ingin diambil alih. Akan tetapi, SBY menyatakan itu di tengah kisruh memasuki babak baru, yakni keterlibatan Yusril Ihza Mahendra yang merupakan mantan menterinya.

    Yusril menjadi kuasa hukum empat kader kubu Moeldoko yang menggugat AD/ART Demokrat ke Mahkamah Agung. Yusril mengklaim judicial review materiil atas isi AD/ART partai adalah sesuai yang baru.

    Menurutnya, gugatan tersebut akan menjadi tolok ukur bagi partai lain, andai dikabulkan oleh majelis hakim, untuk demokratisasi partai politik.

    Menurut dia, saat ini ada kekosongan dari otoritas negara yang memeriksa dan menguji AD/ART partai, guna memastikan tak bertentangan dengan undang-undang dan UUD.

    "Harus ada lembaga yang berwenang menguji AD/ART untuk memastikan apakah prosedur pembentukannya dan materi muatannya sesuai dengan undang-undang atau tidak," kata Yusril, Kamis (23/9).

    Beberapa elite Partai Demokrat merespons. Petinggi Demokrat Andi Arief menilai Yusril tengah membangun fiksi terkait gugatannya.

    Teranyar, Andi bilang tak khawatir dengan langkah hukum Yusril. Ia khawatir kekuasaan akan ikut campur karena kamar gelap kekuasaan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

    "Yang kami takutkan bukan mulutnya Yusril, tapi kamar gelap kekuasaan yang akan dimainkan Moeldoko untuk memainkan rencana busuknya," kata Andi, Senin (27/9). (han/cnn)