×

Iklan


Satpol PP: Denda Rp15 Juta hingga Kurungan Bagi Pelaku Usaha yang Abaikan Perda AKB

13 Oktober 2020 | 15:44:57 WIB Last Updated 2020-10-13T15:44:57+00:00
    Share
iklan
Satpol PP: Denda Rp15 Juta hingga Kurungan Bagi Pelaku Usaha yang Abaikan Perda AKB
Kasatpol PP Sumbar, Dedy Diantolani. IST

Padang, Khazminang-- Meskipun Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Sumatera Barat sudah dilakukan, namun masih banyak pihak yang belum mentaati aturan yang ada.

Salah satunya, di sejumlah tempat usaha yang melayani orang banyak, seperti restoran, kafe dan tempat pariwisata serta tempat sarana olahraga seperti GOR H. Agus Salim yang masih banyak ditemukan perorangan yang melanggar protokol kesehatan dan yang tidak menggunakan masker.

Kasatpol PP Sumbar, Dedy Diantolani mengatakan, pemilik usaha yang sudah diberi peringatan secara lisan namun tidak mengindahkan atau menerapkan Protokol kesehatan maka akan diberikan tindakan sesuai Perda nomor 6 tahun 2020.

    Di dalam penegakan Perda itu, kata dia, masih terdapat juga pelaku usaha restoran, kafe-kafe, yang telah diberikan teguran lisan dan tertulis, setelah itu baru dilanjutkan dengan penutupan sementara dan lainnya.

    "Sanksi itu dijatuhkan bila non-perorangan atau pelaku usaha tidak mematuhi protokol kesehatan akan diberikan sanksi pidana dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp15 juta. Sanksi ini dijatuhkan apabila pelaku usaha melanggar lebih dari satu kali," jelasnya, Selasa (13/10).

    Dikatakan, bagi yang melanggar aturan itu akan masukan ke dalam sebuah aplikasi yang namanya SiPelada, yaitu sistem informasi pelanggar perda. Perda ini sanksinya bertingkat, semua bisa terakses di setiap daerah Kabupaten Kota se-Sumbar.

    "Nanti pas kita lihat daftar si pelanggar sudah masuk ke sanksi berikut, sudah beberapa kali ia melakukan pelanggaran. Bisa terlihat dalam aplikasi SiPelada nantinya," ujarnya.

    Ketentuan yang membuat pelaku usaha tidak melanggar yaitu seperti, mereka harus menyiapkan wastafel (tempat cuci tangan), tempat duduk berjarak dan semua orang yang ada wajib menggunakan masker.

    "Kita tidak memberlakukan PSBB, jadi untuk palaku usaha memang di beri izin untuk buka, tapi harus mematuhi protokol kesehatan, karena aturan ini tidak mengenal zona. Kami berharap kasus positif COVID-19 di Sumbar bisa ditekan," kata dia.

    "Kami sudah melakukan sosialisasi dan tinjauan ke lapangan, kemarin juga bersama pak gubernur. Kebanyakan tidak pakai masker," sambungnya.

    Dedi menyebutkan, tempat-tempat yang tidak mentaati protokol kesehatan menurutnya berpotensi untuk menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19.

    Untuk itu, baginya dirasa perlu melakukan lakukan pencegahan dengan mendatangi tempat- tempat tersebut dengan memberi tanggungjawab bagi pelaku usaha untuk tetap ikuti protokol kesehatan.

    Menurutnya, Perda ini dibuat agar masyarakat patuh pada protokol kesehatan. Dengan begitu potensi penyebaran COVID-19 bisa ditekan dan diminimalkan.

    "Karena sudah dilakukan sosialisasi, kita tinggal lakukan Penindakan saja lagi. Untuk pertama kali bersama tim dilakukan penegakan Perda di Pasar Raya Padang dan akan terus dilanjutkan ke tempat-tempat yang lain," ungkap Dedy. (Rina Akmal)