×

Iklan

KASUSNYA DITANGANI KEJATI SUMBAR
'Sapi Bunting' itu Akhirnya 'Melahirkan' Enam Tersangka

22 Juli 2023 | 18:59:10 WIB Last Updated 2023-07-22T18:59:10+00:00
    Share
iklan
\
Pengadaan sapi kalau dilakukan dengan cara

Padang, Khazminang.id – ‘Sapi Bunting’ di Pemprov Sumbar akhirnya ‘melahirkan’ 6 orang tersangka yang kini tiga diantaranya sudah ditahan Jaksa dan tiga lagi ditunggu sikap kooperatifnya karena surat panggilan untuk datang menghadap penyidik sudah dilayangkan.

‘Sapi bunting’ itu adalah penamaan bagi kasus dugaan korupsi pengadaan sapi senilai Rp35 miliar pada tahun anggaran 2021 melalui APBD Sumbar.

“Tiga tersangka sudah kita tahan, sedang yang tiga lagi masih belum dan kita sudah panggiul mereka untuk menghadap penyidik, jadi kita harap mereka kooperatif,” kata Kepala Kejaksaan tinggi Sumbar, Asnawi  usai perayaan hari Adhyaksa 2023 di kantor Kejati Sumbar, Jl Raden Saleh, Sabtu.

    Namun Asnawi belum mau mengungkap siapa-siapa saja nama ketiga yang belum memenuhi panggilan jaksa tersebut. “Tunggu dan bersabar dulu, setelah mereka datang baru kita ungkap namanya. Tapi kalau mereka tidak mau memenuhi panggilan kita, akan kita masukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang dan setelah itu dipanggil secara paksa,” ujar dia.

    Tiga tersangka yang sudah mendekam dalam sel tahanan jaksa itu adalah dua orang pejabat Dinas Peternakan dan Keswan Sumbar serta seorang swasta yang menjadi suplayer sapi tersebut. Dua dari Disnak/Keswan itu adalah DM yang  merupakan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan FH sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Sedangkan AAP adalah bos CV  Emir Darul Hasan yang menjadi pemasok  sapi bunting. 

    Jaksa menuduh bahwa para tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 3 Undang-undang yang sama.

    Pasal 2 ayat (1) itu berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

    Sedangkan pasal 3 UU itu berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

    Kisah Sapi Bunting beranak Tersangka itu bermula ketika APBD Sumbar 2021 diketuk Perda nya pada tahun 2020. Disetujui ada alokasi anggaran sekitar Rp35 miliar sebagaimana diajukan Pemprov Sumbar ke DPRD dalam Ranperda.

    Duit sebanyak itu akan digunakan untuk membeli  2.082 ekor sapi bunting. Sapi sebanyak itu adalah dalam rangka memperbanyak populasi sapi di Sumbar guna mencukupi kebutuhan masyarakat. Karena itu, diputuskan bahwa teknis adalah; sapi-sapi yang dibeli haruslah sapi bunting, agar bisa lebih cepat berkembang biak dan haruslah sapi yang didatangkan dari luar provinsi.

    Singkat cerita setelah ditender ada sejumlah pemasok yang melamar untuk pengadaan sapi yang rinciannya 1.572 ekor sapi lokal dan 510 ekor sapi crossing yang dituangkan ke dalam lima paket kontrak pekerjaan, dan dikerjakan oleh empat perusahaan berbeda.

    Entah kenapa alam perjalanan oleh yang empunya proyek (Disnak/Keswan) dilakukan adendum (penambahan atau perubahan kontrak). Sapi tidak jadi sapi bunting, tapi sapi yang tidak bunting saja dan boleh dibeli sapi lokal saja.

    "Tentu saja ini sangat jelas menggagalkan misi pemerintah untuk memperbanyak populasi ternak. Bahkan kami juga menemukan adanya indikasi penggelembungan harga," kata Kajati didampingi para Asisten dan Penhumas.

    Menjawab pertanyaan pers, Kajati mengatakan bahwa perhitungan sementara dari tim penyidik mendapatkan angka kerugian  negara Rp7,3 miliar.

    “Apakah hanya enam tersangka?” tanya wartawan.

    “Sementara baru anam,”

    “Berarti bisa saja lebih dari enam pak?”

    “Bisa,” katanya. (murdiansyah eko)