×

Iklan


Rupajang Keluarkan STPR Bagi Pegawainya untuk Melintasi Penyekatan PPKM Darurat

16 Juli 2021 | 20:37:23 WIB Last Updated 2021-07-16T20:37:23+00:00
    Share
iklan
Rupajang Keluarkan STPR Bagi Pegawainya untuk Melintasi Penyekatan PPKM Darurat
Rutan Padang Panjang sebagai instansi esensial yang penting dalam pelayanan negara kepada masyarakat, membuat Surat Tanda Registrasi Pekerja (STPR) bagi seluruh jajarannya untuk dapat melintasi penyekatan pada PPKM Darurat (foto: Ist/net).

Padang, Khazminang.id--  Menyikapi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3- 20 Juli 2021, bagi 15 kota/daerah di luar Pulau Jawa dan Bali, Rutan Padang Panjang (Rupajang) Rudi Kristiawan selaku Karutan Padang Panjang membuat Surat Tanda Registrasi Pekerja (STPR) bagi seluruh jajarannya.

Menurut Rudi Kristiawan, Jumat (16/7) hal ini dimaksudkan supaya pada saat melintasi penyekatan nantinya pegawai Rupajang dapat melintas dapat diberikan ijin karena Rupajang adalah instansi esensial yang penting dalam pelayanan negara kepada masyarakat,

Khusus untuk provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Pemerintah Indonesia juga memberlakukan PPKM Darurat di tiga kota yang penyebaran Covid-19 berada di level 4 yakni Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi.

    Dikatakan Rudi, sebelumnya ketika pihaknya mengikuti rapat persiapan PPKM di Balai Kota Padang Panjang, sesuai peraturan yang belaku bahwa selain adanya jam malam, take a way kuliner, juga tidak boleh adanya resepsi pernikahan.

     

    Selain itu  diadakan juga penyekatan di berbagai titik akses masuk Kota Padang Panjang guna mengurangi mobilitas pergerakan masyarakat di dalam kota.

     

    Menyikapi hal tersebut Rupajang sebagai instansi esensial yang penting dalam pelayanan negara kepada masyarakat, membuat Surat Tanda Registrasi Pekerja (STPR) bagi seluruh jajarannya.

     

    Hal ini dimaksudkan supaya pada saat penyekatan nantinya ketika anggota Rutan Padang Panjang melintas dapat diberikan ijin melintas.

     

    Selain itu Kepala Rupajang juga mengantisipasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara Petugas penyekatan gabungan dengan anggotanya yang ijin melintas.

     

    “Kami tidak ingin terjadi kesalahaman seperti di sejumlah tempat, kami ingin semuanya sama-sama saling menghormati dan menghargai sesama profesi kita yaitu sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara,” kata Rudi Kristiawan.

     

    Perihal STPR, Rudi mencontohkan seperti di Jakarta yang sejumlah masyarakat yang masih diperbolehkan bekerja walaupun tidak semuanya tapi ketika berangkat ke kantor atau ingin naik moda transportasi seperti Kereta Api harus memiliki STPR yang dikeluarkan oleh atasan atau pimpinan instansi atau perusahaannya itu.

     

    “Jadi kita ikuti aturan dan petunjuk yang sudah dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia,” jelas jebolan Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Angkatan 43 itu (Novrizal Sadewa).