×

Iklan


Rancangan Awal RPJMD Sumbar 2021-2026 Dikonsultasikan ke Kemendagri

08 Apr 2021 | 11:30:00 WIB Last Updated 2021-04-08T11:30:00+00:00
    Share
iklan
Rancangan Awal RPJMD Sumbar 2021-2026 Dikonsultasikan ke Kemendagri

Jakarta, khazminang.id-- Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar 2021-2026,  dikonsultasikan DPRD dan OPD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (8/4/2021).

Kunjungan rombongan yang dipimpin Muchlasin tersebut diterima Dirjend Bangda Kemendagri di ruangan rapat gedung kementrian tersebut.

Rombongan yang berjumlah 12 orang tersebut, juga membawa pimpinan sekretariat DPRD Sumbar diantaranya Plt Kabag Perundang-undangan dan Persidangan Lazwardi, juga beberapa staf lainnya.

    Berkaitan dengan konsultasi tersebut, salah seorang anggota pansus RPJMD 2021-2026, H.M. Nurnas mengatakan, semua rancangan ini wajib di-konsultasi-kan, agar jangan sampai ada kesalahan dan berbenturan dengan aturan lebih tinggi diatasnya.

    "Kita melakukan konsultasi pada Dirjend Bangda agar semua rancangan awal RPJMD 2021-2026, bisa diaktualisasikan dan tidak berbenturan dengan aturan lainnya," ulas Nurnas.

    Ditambahkannya, semua bahan dan masukan yang sudah diberikan pada DPRD oleh Gubernur Sumbar,  tidak satupun tertinggal, jika tidak ada koreksi maka akan dibawa pada rapat berikutnya, untuk bisa dilanjutkan pada pengambilan keputusan.

    "Konsultasi ini nanti akan kita lanjutkan pembahasannya ditingkat panitia dan stakeholder lainnya, guna mendapatkan keputusan dan rancangan terbaik untuk pembangunan Sumatera Barat, yang bermanfaat untuk masyarakat," tambah Nurnas.

    Sekaitan dengan konsultasi tersebut, Plt Kabag Perundang-undangan  dan Persidangan Lazwardi mengatakan, setiap tahapan yang dilalui oleh DPRD Sumbar, sesuai aturan memang harus dikonsultasikan pada Kementrian Dalam Negeri, melalui Dirjend terkait.

    Adapun manfaat konsultasi, agar tidak ada benturan dalam pengambilan keputusan, sehingga semua bisa berjalan sesuai ketentuan berlaku, sesuai dengan aturan dan undang-undang.

    "Sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, semua tahapan pengambilan keputusan harus dikonsultasikan pada Kemendagri melalui Dirjend bidang masing-masing," terang Lazwardi.

    Konsultasi berjalan lancar, untuk selanjutnya akan dibahas di DPRD Sumbar, guna mendapatkan keputusan terbaik.