×

Iklan


PT. Bukit Asam (Persero) Telah Serahkan Lahan (Kajian Hukum Terhadap Lahan Pasca Tambang Batubara)

20 September 2022 | 19:15:42 WIB Last Updated 2022-09-20T19:15:42+00:00
    Share
iklan
PT. Bukit Asam (Persero) Telah Serahkan Lahan (Kajian Hukum Terhadap  Lahan Pasca Tambang Batubara)

Oleh. Indah Pratiwi, S.H

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas

 

    Indonesia kaya sumber daya alam, salah satunya adalah sumber daya mineral dan batu bara. Tambang batu bara Ombilin berada di Kota Sawahlunto, tepatnya di lembah sempit di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan, Sumatera Barat. Letaknya sekitar 70 kilometer (43 mil) dari timur laut Kota Padang, ibukota Provinsi Sumatera Barat. Tambang ini dikenal sebagai situs tambang batu bara tertua di Asia Tenggara dan satu-satunya tambang batu bara bawah tanah di Indonesia. Tambang ini dulunya dikelola oleh PT Bukit Asam Tbk.

    Sawahlunto dulu hanyalah sebuah lembah subur yang dijadikan sawah oleh warganya. Lembah tersebut dibelah oleh aliran sungai Lunto. Nama Sawahlunto sendiri diambil dari kata “sawah” dan sungai “Lunto”. Lembah Sungai Lunto yang subur itu kemudian beralih fungsi menjadi daerah pertambangan batu bara. Geolog muda Belanda bernama Willem Hendrik de Greeve menemukan kandungan batubara di Ombilin, Sawahlunto pada 1868. Setelah diketahui kandungan sumber daya alam dan potensi ekonominya, Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk melanjutkan eksplorasi. Pada akhirnya dimulai pula pembangunan infrastruktur tambang dan pendukungnya di Sawahlunto tahun 1883-1894. Saat ini, sisa-sisa kejayaan tambang di Sawahlunto dikelola untuk menggerakkan roda perekonomian kota berbasis industri pariwisata warisan budaya.

    Pada 1961, pemerintah mendirikan Perusahaan Negara Tambang Batu Bara Ombilin (PN.TBO) dengan PP Nomor 92 Tahun 1961. Tahun 1968, PN.TBO dilebur menjadi Perusahaan Negara Tambang Batu Bara. Lalu  pada 1980, pemerintah mendirikan Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batu Bara Bukit Asam berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam.

    Pemerintah RI melakukan pengalihan bentuk Perusahaan Negara Tambang Batubara menjadi Perusahaan Umum (PERUM) berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1984. Tahun 1990, Perum Tambang Batubara ini dibubarkan. Semua kekayaan negara hasil pembubaran Perum Tambang Batubara dijadikan sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke PT. Tambang Batubara Bukit Asam. Berdasarkan PP ini, maka dokumen tentang hak atas tanah pada kuasa pertambangan Perum Tambang Batubara di Sawahlunto (sebelumnya PN.TBO) dinilai dan dimasukkan sebagai penyertaan modal negara atau tidak adalah dengan penetapan Menteri Keuangan  berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen Keuangan. Tahun 2002, dilakukan penambahan penyertaan modal Negara di PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero).

    Mineral merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Untuk mengelolanya perlu mendapatkan izin. Yang berwenang memberi izin usaha pertambangan adalah pemerintah pusat. Izinnya berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pemegang IUP dan IUPK wajib membayar pendapatan negara dan daerah, termasuk pajak.

    Konsepsi Wilayah Pertambangan telah mengalami pergeseran makna dari yang awalnya terintegrasi dengan sistem tata ruang nasional guna memastikan terlaksananya kebijakan lingkungan hidup menjadi bagian dari wilayah hukum pertambangan baik di wilayah darat, laut maupun ruang bumi sebagai landasan dalam penetapan kegiatan usaha pertambangan. Pengertian wilayah hukum pertambangan menurut ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2020 adalah seluruh ruang darat, ruang laut termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.

    Pergeseran konsep wilayah pertambangan tersebut memiliki implikasi hukum bahwa semua wilayah Indonesia menjadi wilayah hukum pertambangan dan menggeser sistem penataan ruang nasional dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsepsi wilayah pertambangan ini menjadi ambigu, dalam pengertiannya disebutkan bagian dari tata ruang, sementara ketentuan pokoknya menyebutkan wilayah pertambangan sebagai bagian dari wilayah hukum pertambangan. Ketentuan ini menurut penulis “menyamarkan” konsepsi wilayah pertambangan dalam pengertiannya.

    Penetapan Wilayah Pertambangan sebagai wilayah hukum pertambangan yang menggeser sistem tata ruang nasional hingga daerah, berpotensi memunculkan permasalahan lingkungan yang cukup serius, terlebih ada hak-hak masyarakat atas pengelolaan tanah dalam kawasan hutan yang beririsan dengan tanah ulayat dan hutan adat. Kompleksitas permasalahan dalam kawasan hutan yang penetapannya oleh pemerintah pusat telah lama terjadi dalam bentuk konflik-konflik teritorial, konflik masyarakat  lokal  dan  masyarakat  adat  dengan  pemegang  izin, namun  dalam penyelesaian hak atas tanah tidak tuntas..

    Permasalahan  pokok  yang  dikaji  dalam  tulisan ini  adalah  pengaturan penyelesaian  hak  atas  tanah  untuk  kegiatan  usaha  pertambangan  mineral  dan batubara  berdasarkan  UU Nomor  3  Tahun  2020  yang  menjadi  ambigu  karena dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai representasi dari negara yang memiliki kewenangan  pengaturan  dan  pengurusan  (izin/konsesi),  bukan  dalam kedudukannya  sebagai  pemegang  IUP.  Permasalahan  pokok  berikutnya  adalah berkaitan  dengan  sistem  perizinan  dan  pengawasan  atas  kebijakan lingkungan berdasarkan  UU  No.  3  Tahun  2020  dari  segi  kewenangan,  prosedur  perizinan, hingga substansi atas perizinan dan pengawasan lingkungan hidup.

    Pasal 122 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada prinsipnya menyatakan “IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya dikembalikan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”. Lalu pada Pasal 138 menyatakan Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. Selanjutnya, Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang pada Prinsipnya menyatakan,  pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

    Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUP Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pasca tambang wajib menyerahkan lahan pasca tambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

    Lalu Pasal 65 Permen ESDM No. 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan  Pasca tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pasca tambang wajib menyerahkan lahan pasca tambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Direktur Jenderal atas nama menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya …dst..

    Pelanggaran terhadap Pasal 65 diberikan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan dan/atau pencabutan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi atau IUPK Operasi Produksi (Pasal 67 ayat (2) Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2014).

    Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) huruf g Perpres No 18 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada prinsipnya menyatakan “tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan merupakan objek redistribusi tanah”. Berdasarkan pasal ini, maka tanah bekas tambang yang telah ditempati masyarakat dapat dimasukkan sebagai Tanah Objek Reformasi Agraria. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 43/G/2019/PTUN.PDG tanggal 27 April 2020 yang ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 138/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 16 September 2020.

    Pembahasan tentang Penyertaan Modal pada BUMN (dalam hal ini PTBA) bertujuan untuk menjelaskan apakah hak atas tanah pada lahan pasca tambang PTBA merupakan asset perusahaan atau tidak. Hal ini sesuai dengan pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan hal ini maka perusahaan hanya dapat mengklaim hak atas tanah sebagai asset apabila hak atas tanah tersebut dinilai dan disetor sebagai penyertaan modal melalui mekanisme APBN. 

    Tahun 2002, dilakukan penambahan penyertaan Modal Negara  ke PT. Bukit Asam (Persero). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 55 Tahun 2002, penambahan penyertaan modal Negara berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan umum perusahaan sampai tahun 2002 dan kapitalisasi laba tahun berjalan perusahaan periode 1 Januari 2002 sampai dengan 30 Juni serta kapitalisasi donasi.

    Kemudian pemerintah menetapkan PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai PT (Persero) melalui PP No. 26 Tahun 2014. Penetapan ini sebagai akibat peralihan saham milik Nippon Asahan Aluminium Co.Ltd pada PT Indonesia Asahan Aluminium kepada Negara sebesar 58,88%. Dengan peralihan kepemilikan saham ini, maka nilai penyertaan modal RI pada PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) menjadi 100%.

    Selanjutnya, pemerintah melakukan penambahan penyertaan modal Negara ke PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) berdasarkan PP  No. 47 Tahun 2017. Penambahan penyertaan modal Negara ini berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara  pada :

    1)        PT. Aneka Tambang (Persero) sebesar 15.619.999.999 saham;

    2)        PT. Timah Tbk sebesar 4.841.053.951 saham;

    3)        PT. Bukit Asam Tbk sebesar 1.498.087.499 saham.

     

    Pasal 4 PP No, 47 Tahun 2017 menyatakan bahwa penambahan penyertaan modal negara mengakibatkan :

    1)        Status PT. Aneka Tambang (Persero), PT.Timah Tbk dan PT Bukit Asam Tbk,  berubah menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

    2)        PT Indonesia Aluminium (Persero) menjadi pemegang saham PT Aneka TambangTbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk dan PT Freeport Indonesia.

     

    Berdasarkan kesepakatan dan perjanjian antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk dengan Pemko Sawahlunto tentang Penyerahan Lahan Pasca Tamka (Tambang Terbuka) tanggal 5 November 2004, yang diserahkan bukanlah aset (aktiva tetap) tetapi lahan pasca tambang. Untuk menjelaskan tentang hal ini ada postulat yang sangat mendasar yaitu Primo executienda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis, yang berarti perkataan adalah hal yang pertama diperiksa untuk mencegah adanya  kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. Pada saat PTBA mengklaim bahwa tanah 393 adalah aset PT. Bukit Asam (Persero) maka jika kita uji dengan teks perjanjian tahun 2004 di atas, maka yang diserahkan bukanlah aset melainkan lahan pasca tambang.

    Pengertian aktiva tetap menurut Permen BUMN No. PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN Pasal 1 huruf angka 11 adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi BUMN tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1  tahun.

    Lahan pasca tambang tidak memenuhi unsur dalam pengertian aktiva tetap ini karena lahan pasca tambang harus diserahkan ke Negara dan bukan untuk dimanfaatkan lagi. Pasal 24 ayat (1) huruf b UU Nomor 11 Tahun 1967 pada prinsipnya menyatakan, jika Kuasa Pertambangan berakhir maka Wilayah Kuasa Pertambangan kembali kepada kekuasaan Negara. Kemudian Pasal 46 PP  No. 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No.11 Tahun 1967 menyatakan bahwa :

    Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan sesudah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berakhir, atau 6  bulan sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir, atau 1tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir, Menteri menetapkan jangka waktu di mana kepada Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat ke luar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan Umum sewaktu Kuasa Pertambangan yang bersangkutan masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkat ke luar setelah lampaunya jangka waktu tersebut, menjadi milik Negara.

     

    Dalam hal Menteri tidak menentukan jangka waktu termaksud pada ayat (1) pasal ini, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 bulan sesudah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berakhir, atau 1 tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir, atau 2 tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir, segala sesuatu yang belum diangkat ke luar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan menjadi milik Negara karena hukum, dan berada dibawah pengawasan Menteri. Dalam hal hak milik termaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak dapat diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan, maka oleh Menteri dapat diberikan izin khusus untuk memindahkan hak milik tersebut kepada pihak lain.

    Sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum. Menteri dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang Kuasa Pertambangan sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya.

    Negara memiliki kewenangan untuk menguasai sumber daya alam, sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara ini seharusnya berorientasi untuk mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan rakyat Indonesia.

    Dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara tentu akan bersentuhan dengan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya, dalam hal penggunaan tanah di atasnya, sehingga kemungkinan terjadi benturan kepentingan dan kewenangan antar lembaga, misalnya terkait izin pertambangan yang diberikan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian ESDM, sedangkan terkait hak atas tanah diatur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jika benturan ini terus terjadi maka penguasaan Negara terhadap sumber daya alam kurang memberi kontribusi terhadap sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. (*)