×

Iklan


PT 20 Persen Tak Dihapus, Pilpres 2024 Monoton!

01 Mar 2021 | 19:54:20 WIB Last Updated 2021-03-01T19:54:20+00:00
    Share
iklan
PT 20 Persen Tak Dihapus, Pilpres 2024 Monoton!
Ilustrasi. NET

Jakarta, Khazminang.id— Tidak hanya menyoal waktu (keserentakan), namun siapa-siapa yang akan ikut berkontestasi dalam kepesertaan pada ajang pemilihan umum langsung pemilihan Presiden di Indonesia, juga diyakini masih menjadi suatu masalah yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Deputi Manajer Advokasi Centre for Strategic and Indonesian Public Policy (CSIPP) Jamil Burhanuddin mengatakan, pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur presidential threshold (PT) 20% itu sebenarnya problem konstitusional yang belum terpecahkan hingga saat ini.

"Para pembuat regulasi tidak membuka ruang diskusi yang luas terutama jika dikaitkan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Saya yakin jika dibuka ruang diskusi yang luas, maka akan memberikan argumentasi menghapus ambang batas pencalonan presiden, baik melalui revisi atau Mahkamah Konstitusi," kata Jamil dalam diskusi daring "Desain Pemilu Serentak" yang digelar oleh CSIPP, Minggu (28/2/2021) malam.

    Jamil menegaskan bahwa jika ambang batas pencalonan Presiden dihapus, bisa dipastikan akan melahirkan figur-figur alternatif capres-cawapres untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal itu juga akan dipastikan tidak akan seperti pada Pilpres 2019 yang terkesan monoton, karena hanya diikuti dua pasangan capres cawapres.

    Terkait dengan pilkada, menurut Jamil, ketika ada norma yang mengatur pilkada akan dilaksanakan pada 2024, seharusnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dikarenakan Pilkada Serentak 2024 berpotensi menimbulkan begitu banyak dampak negatif terhadap pemerintah daerah.

    Jamil pun mempertanyakan bagaimana mungkin, sebagian besar daerah-daerah baik di provinsi, kabupaten dan kota yang kepala daerahnya akan habis masa jabatannya, akan diisi oleh pelaksana tugas yang kecenderungannya bagian dari partai tertentu.

    "Saya kira kemudian orang akan tidak begitu mudah bahwa penunjukan nanti itu tidak berbasis pada kebijakan. Artinya ada semacam memiliki kedekatan politik dengan parpol tertentu. Saya kira perlu dibawa ke MK untuk uji materi (judicial review) tentang keserentakan pilkada," tegas Jamil.

    Politik Dagang Sapi

    Diketahui, pembahasan RUU Pemilu terancam tak dilanjutkan usai seluruh parpol koalisi pemerintahan Jokowi menolak adanya revisi. Dengan begitu, syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) di Pilpres 2024 tetap 20 persen.

    Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN PIM) Din Syamsuddin mengatakan syarat PT 20 persen akan membuat seluruh partai besar bergabung menjadi kekuatan yang besar. Jika itu terjadi, menurut dia, akan terjadi politik dagang sapi yang dapat merusak Indonesia, khususnya di Pilpres 2024.

    "Salah satu yang digugat dari Rizal Ramli, Refly Harun, agar presidential threshold diturunkan jadi 0 tapi ditolak MK. Kalau masih dipatok 20 persen, maka partai-partai besar yang tampil akan merapat berkoalisi," kata Din.

    "Terjadilah politik dagang sapi dan inilah yang merusak Indonesia saat ini. Apalagi tidak menjalankan amanat sila keempat (Pancasila)," kata dia.

    Eks Ketum PP Muhammadiyah itu berpandangan saat ini negera membutuhkan pemimpin yang dimiliki seluruh masyarakat, bukan hanya milik segelintir orang. "Indonesia memerlukan kepemimpinan hikmah. Ketika tampil dia milik orang banyak, bukan hanya milik orang-orang yang mendukungnya. Inilah kenegarawanan yang hilang dan langka dalam hidup kebangsaan kita," sebut dia.

    Karena itu, menurut Din, revisi UU Pemilu tak ada gunanya jika tak mengubah secara keseluruhan ketentuan yang ada. "Saya katakan kalau hanya sekadar mengubah pernik-pernik dan perabot rumah dan enggak mengubah struktur, maka enggak ada gunanya," pungkas Din. Ryn/dbs