|
Jakarta,
Khazanah – Program makan siang gratis akan masuk dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) 2025. Program ini bahkan dibahas di Rapat Kabinet
Paripurna (RKP) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana
Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/02/2024)
Diketahui,
makan siang gratis merupakan program dari pasangan capres-cawapres nomor urut
02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keduanya saat ini unggul dalam
perhitungan cepat atau quick count Pilpres 2024.
“Tadi kan kita bahas tentang RKP, ini kan baru rapat awal
saja. Nanti dalam rapat kedua akan dilakukan pembahasan. Tetapi secara umum
bahwa program-program prioritas Presiden terpilih pak Prabowo, mas Gibran itu
sudah akan diakomodir, supaya di saat 2025 itu langsung running, langsung
jalan,” ungkap Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai rapat.
Sementara itu, Bahlil usai Rapat Kabinet Paripurna
mengatakan bahwa dalam beberapa bulan kedepan akan dibahas lebih lanjut terkait
APBN yang didalamnya sudah ada program makan gratis.
“Dan pembahasan APBN-nya kan ini baru tahap pertama dan
beberapa bulan kedepan kita bahas,” ujarnya.
Bahlil memastikan dari simulasi APBN, anggaran negara cukup
untuk program makan gratis.
“Cukup lah cukup. Anggaran cukup kok,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto mengatakan, dalam program makan siang gratis itu targetnya 1
orang anak mendapatkan jatah makan siang sebesar Rp15.000 dengan lauk yang
disesuaikan ke depannya.
"Menunya nanti dilepaskan ke daerah masing-masing,
kita tidak menyeragamkan. Merata di seluruh Indonesia sebesar Rp15 ribu per
orang," ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga menambahkan, anggaran Rp15 ribu untuk makan
siang gratis itu masih di luar susu. Artinya hanya untuk nasi dan lauk pauk
saja, yang mana setiap daerah akan disesuaikan untuk isi sepiring nasinya.
"Itu kan dibuat macam-macam, nanti akan ada
pembahasan, ini di luar susu," ujarnya.
Menko Airlangga merinci, penerima manfaat program makan
siang gratis ini targetnya akan menyasar ibu hamil dan balita. Berdasarkan data
dari Kementerian Kesehatan, setidaknya ada sekitar 22,3 juta orang yang
potensial untuk bisa menikmati program tersebut.
Selanjutnya, program tersebut rencananya juga bakal
menyasar untuk anak TK dengan potensi penerima manfaat sebanyak 7,7 juta orang,
sedangkan anak SD dan sederajat sebanyak 28 juta orang, serta anak SMP sebesar
12,5 juta orang.
