×

Iklan


Prof Djo: Mahar Politik itu Suap, Sebaiknya KPK lakukan OTT

10 Sep 2020 | 12:57:31 WIB Last Updated 2020-09-10T12:57:31+00:00
    Share
iklan
Prof Djo: Mahar Politik itu Suap, Sebaiknya KPK lakukan OTT
Prof. Djohermansjah Djohan

Padang, Khazminang.id — Mahar politik yang dipraktikkan partai terhadap calon-calon kepala daerah ibarat kentut, ada baunya tetapi sulit dilacak. Tapi apapun itu, kata Gurru Besar IPDN, Prof. Djohermansjah Djohan jelas sebuah kecurangan.

Djohermansyah Djohan, seperti dikutip dari laman otonominews.co.id mengatakan, bahwa dalam pilkada itu ada larangan, tidak boleh calon memberi uang dan pemilih termasuk partai tidak boleh menerima uang (politik uang).

Menurut Prof. Djo —begitu ia akrab disapa— kalau calon kepala daerah yang ingin mendapatkan rekomendasi partai lalu menyerahkan sejumlah uang kepada partai politik, maka itu namanya mendapatkan dengan cara membeli, karena ada transaksi.

    “Ini namanya politik transaksi, politik jual beli. Saya minta rekomendasi dari partai dan anda minta apa dari saya. Kata partai, kami minta uang terlepas uang itu dipakai untuk apa misalnya untuk kepentingan kampanye si calon. Tetapi apakah itu benar adanya? Selama ini tidak pernah ada catatan di keuangan partai kalau dia menerima uang dari si calon,” paparnya.

    Mantan Penjabat Gubernur Riau itu memberi istilah transaksi vehicle buying, untuk praktik jual beli surat rekomendasi tersebut karena di situ ada transaksi untuk beli kendaraan yang disebut juga mahar politik. Calon meminta partai untuk memilihnya kemudian partai minta uang mahar.

    “Itu sebenarnya menyalahi prinsip pemilu yang bebas dari kecurangan. Karena itu namanya curang. Karena itu tidak masuk ke kas partai tapi masuk ke kantong oknum-oknum pengurus partai. Ini merupakan pendidikan politik yang buruk dari para pemimpin partai,” ujar pamong senior peraih Adhi Praja Nugraha (seperti peraih Adhimakayasa di Akademi Militer) dari Institut Ilmu Pemerintahan 1984 ini.

    Kata Djohermansjah, praktik demokrasi yang buruk tersebut menjadi fenomenal belakangan ini. Itu sebabnya, kata dia, banyak calon kepala daerah yang ogah menggunakan ‘kapal’ partai dan beralih ke jalur independen. Praktik seperti ini, justru membuat calon-calon pemimpin yang baik dan benar-benar berjiwa pemimpin tapi tidak punya uang atau memang mengedepankan idealismenya, tidak bisa maju melalui partai politik.

    “Mereka merasa pantas maju tapi tidak mau mengikuti cara-cara praktik membeli rekomendasi partai itu, membeli kendaraan, atau memberi mahar. Praktiknya yang saya ketahui, untuk mengusung harus memenuhi minimal 20 persen kursi atau 25 persen suara. Misalnya, 10 kursi DPRD Provinsi lalu 1 kursi DPRD itu dihargai 1 miliar, dikali 10 kursi nilainya 10 miliar. Dalihnya, kami untuk mendapatkan kursi DPRD dalam pemilihan umum menghabiskan ongkos yang besar. Oleh karena itu anda harus beri kontribusi senilai harga kursi itu.  Tentu  itu adalah praktik yang menyimpang,” kata dia panjang lebar.

    Lalu seperti apa jalan keluar yang ditawarkan oleh Djohermansjah?

    Menurutnya sederhana saja, agar tidak ada lagi jual beli surat rekomendasi itu, sebaiknya ke depan kembali ke model proporsional dengan daftar calon tertutup. “Kembali saja ke model yang lama proporsional dengan daftar calon tertutup. Jadi sistem pemilu mendatang coblos tanda gambar bukan coblos orang,” ujar dia.

    Ia bahkan mengingatkan bahwa, bentuk penyuapan pembelian suara baik yang memberi maupun yang menerima dua duanya bisa kena sanksi pidana. Dalam aturan main normatif UU Pilkada No 10 Tahun 2016 jo UU sebelumnya No 8 Tahun 2015 dalam pengaturannya ada larangan kepada partai atau gabungan partai menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan kepala daerah.

    “Lalu apa akibatnya jika partai terbukti menerima mahar, maka partai itu dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Itu merupakan akibat yang harus ditanggung,” ucap Profesor yang pernah menjadi Kepala Bagian (Kabag) Penerangan dan Pemberitaan, Biro Humas Pemprov Sumatra Barat tahun 1988 ini.

    Nemun menurutnya, harus dibuktikan secara hukum terlebih dahulu di pengadilan. Kalau memang terbukti secara hukum di pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka penetapan calon, calon terpilih, atau sudah terpilih menjadi kepala daerah maka pengangkatannya itu dibatalkan.

    Sedangkan bagi oknum partai yang menerima imbalan diancam penjara paling kurang 3 tahun dan paling lama 6 tahun. Atau denda paling sedikit 300 juta dan paling banyak satu miliar. “Untuk menganulir calon pilkada harus dibuktikan dahulu secara hukum. Saran saya baiknya lakukan OTT kalau tidak begitu panjang ceritanya. KPK harusnya bentuk satuan tugas untuk mengawasi skandal dalam mahar politik ini. Itu jalan keluarnya. Misalnya dia transaksi bawa uang kemudian siapa penerimanya misalnya pejabat teras partai. Biasanya pakai uang cash,” kata Djo.

    Dia kemudian menegaskan, dari segi asas pemilu, suatu pemilihan harus bebas dari kecurangan, karena tidak ada gunanya pemilihan kepala daerah (pilkada) jika terjadi kecurangan. “Kecurangan dalam pemilihan itu akan diikuti oleh kecurangan lain. Jika saja dia terpilih jadi pemimpin pemerintahan, maka proses penyelenggaraan pemerintahan bakal menjadi koruptif. Jadi, rakyat tidak bisa mengharapkan untuk mendapatkan kesejahteraan dari pemimpin yang perilakunya curang itu. Itu prinsip,” ujarnya.

    Maka, kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010-2014 ini, dalam pemilihan itu perlunya free and fair, harus bebas tidak boleh ada paksaan dan jujur. “Kalau dulu cuma luber. Tapi setelah reformasi kita mengenal istilah luber dan jurdil. Tidak boleh ada kecurangan dan adil, tidak boleh ada keterpihakan dari pemegang kekuasaan terutama terhadap kroni-kroni konco-konconya untuk memenangkan pemilihan dengan curang. Itu filosofi,  eko/nhistoris dan prinsipnya,” tegasnya.  (eko/dari otonominews)