×

Iklan

TAK PUAS DENGAN JAWABAN WAKO P.PANJANG
PPN Busur Somasi Lagi Walikota, Jalan ke Mifan pun Diblokir

08 November 2021 | 20:05:53 WIB Last Updated 2021-11-08T20:05:53+00:00
    Share
iklan
PPN Busur Somasi Lagi Walikota, Jalan ke Mifan pun Diblokir
Jalan ke Mifan diblokir oleh Parik Paga Nagari Bukit Surungan

Padang Panjang, Khazanah – Walikota Padang Panjang sudah jawab somasi, tapi  KAN Bukit Surungan tidak puas dengan jawaban soal lahan milik nagari yang dipakai oleh Minangkabau Village (MKV) dan Mifan Waterpark. Maka Walikota kembali disomasi dan jalan ke Mifan pun diblokir.

Nampaknya urusan tapal batas tanah ulayat nagari Bukit Surungan yang terpakai untuk kawasan Minangkabau Village (MKV) dan yang sebagian lagi ‘disewakan’ oleh Pemko Padang Panjang ke pengelola arena wisata Minang Fantansy Waterpark, bakal panjang.

    Setelah melayangkan somasi kepada Pemko Padang Panjang dan mendapat jawaban tidak memuaskan, KAN Bukit Surungan melalui Parik Paga Nagari (PPN) nya kembali memberi somasi keras. Bahkan somasi itu kemarin petang diikuti dengan tindakan memblokir jalan menuju kawasan wisata Mifan dan MKV tersebut.

    “DILARANG MASUK, TANAH DALAM SENGKETA” begitu tulisan yang dicetak di atas poster berwarana kuning dengan tulisan merah.

    “Kita tidak puas dengan jawaban Pemko Padang Panjang atas somasi yang kami sampaikan lima hari lalu,” kata Adno Frengki, Parik Paga Nagari yang diberi kuasa oleh KAN Bukit Surungan untuk melakukan advokasi terhadap apa yang mereka sebut kesewenang-wewenangan Pemko Padang Panjang menentukan batas-batas tanah ulayat Nagari Bukit Surungan di kawasan MKV dan Mifan Waterpark itu.

    Setelah menanti 5 x 24 jam sejak somasi pertama dilayangkan ke Pemko Padang Panjang pada tanggal 1 November lalu, akhirnya jawaban dari Pemko disampaikan juga ke pemberi somasi. Surat jawaban atas somasi yang diregistrasi dari Bagian Hukum Setdako Padang Panjang bernomor 005/48Bag.Hukum Setdako-PPXI-2021 memang bertanggal 5 November 2021. Tapi menurut Adno Frengki surat itu baru diterima pada tanggal 7 November pukul 13.51 WIB.

    Dalam penjelasannya pada surat yang ditandatangani Walikota Fadly Amran itu, diakui bahwa pada 25 September 2021 di kantor KAN Bukit Surungan telah diadakan pertemuan antara KAN dengan Pemko Padang Panjang untuk membicarakan penyelesaian batas sempadan lahan ulayat Nagari Bukit Surungan di kawasan Mifan Waterpark dan MKV. Dimana, terdapat selisih luas lahan antara yang ada di Sertifikat Hal Pakai (SHP) No 07 tahun 2004 dengan peta situasi.

    “Ada beberapa opsi penyelesaian yang mengemuka dalam pertemuan, tetapi kedua pihak belum bisa sependapat maka pertemuan dilanjutkan lagi di rumah dinas Walikota pada 27 September 2021.Dalam pertemuan itu kami mengusulkan pengukuran kembali luas tanah dalam sertifikat 07 itu dengan mengambil permulaan di titik koordinat dari batas tanah PDIKM. Tapi usulan itu belum bisa diterima,” tulis Walikota Fadly Amran.

    Menyangkut somasi yang dilayangkan pihak KAN melalui PPN Bukit Surungan, Walikota menanggapi bahwa jika menilik konteks surat (tentang batas-batas lahan ulayat Nagari) maka seyogianya, dibicarakan dalam konteks persamaan kepentingan dan kesetaraan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dan mencari penyelesaian konstruktif serta dapat diterima kedua pihak.

    “Untuk itu perlu diadakan pertemuan kembali antara kedua pihak,” tulis Walikota di akhir surat jawaban atas somasi PPN Bukit Surungan itu.

    Tetapi, reaksi yang muncul dari KAN Bukit Surungan dan PPN adalah bahwa Walikota dan Pemko Padang Panjang dianggap telah meremehkan kesepakatan yang telah final setelah berkali-kali diadakan pertemuan untuk masalah ini. Walikota dan Pemko dianggap tidak memahami somasi dari PPN.

    “Bapak tidak mengiundahkan somasi kami terdahlu. Maka tidak diperlukan lagi pertemuan untuk mendapat kesepakatan,” balas Parik Paga Nagari Bukit Suruangan dalam jawaban suratnya kepada Walikota Padang Panjang yang disampaikan kemarin.

    Dalam surat itu pada diktum terakhir PPN Bukit Surungan menyampaikan somasi terakhir kalinya agar Walikota dan Pemko Padang Panjang untuk mengembalikan luas lahan ulayat nagari Bukit Surungan seperti sedia kala. “Jika dalam tempo 2 x 24 jam tidak diindahkan somasi ini, maka kami akan menempuh jalur hukum,” tulis PPN Bukit Surungan dalam suratnya itu.

    Yang jelas kini jalan menuju Mifan Waterpark itu sudah diblokir oleh Parik Paga Nagari Bukit Surungan. “Dengan berat hati kami blokir dulu jalan ke Mifan sampai persoalan ini bisa diselesaikan,” kata Adno Frengki St. Rajo Alam. Tentu akan berdampak pula kepada hubungan kerjasama antara Pemko Padang Panjang dengan pengelola Minang Fantasy. Sebab bisa saja pihak Mifan mengalami kerugian lantaran Pemko tidak kunjung bisa menyelesaikan keruwetan tapal batas itu. Sebab dalam hal ini Mifan hanya pihak pengontrak. (paulhendri/eko)