×

Iklan


Polemik Tapal Batas Padang Panjang-Tanah Datar Dibawa ke Gubernur

10 Jun 2021 | 21:51:43 WIB Last Updated 2021-06-10T21:51:43+00:00
    Share
iklan
Polemik Tapal Batas Padang Panjang-Tanah Datar Dibawa ke Gubernur
PANSUS Tapal Batas DPRD Padang Panjang saat memaparkan polemik seputar batas Padang Panjang dengan Tanah Datar. PAUL

Padang Panjang, Khazminang.id-- Polemik tapal batas antara Padang Panjang - Tanah Datar, resmi mendapatkan penolakan secara politik dari DPRD Padang Panjang. Panitia khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD, juga telah mendatangi Gubernur Sumbar, Kamis (10/6).

"Kita ingin pastikan, bahwa warga perbatasan antara Padang Panjang dan Tanah Datar di wilayah sengketa tapal, harus kembali masuk ke dalam wilayah administrasi Padang Panjang," kata Novi.

"Jangankan tiga RT, satu orangpun warga Kota Padang Panjang yang tereliminasi, akan terus kita perjuangkan," lanjutnya.

    Disebutkan, secara historis, yuridis, sosilogis dan politis, dengan dokumen lengkap selama puluhan tahun, masyarakat di lokasi sengketa itu adalah sah warga Kota Padang Panjang.

    "Bukan tanpa dasar, pada saat kunjungan Pansus ke lokasi perbatasan, kita melihat adanya penolakan masyarakat perbatasan terhadap kesepakatan Aia Angek. Kita juga menerima sudah surat pernyataan penolakannya," ujar Novi.

    Pada kesempatan itu, DPRD Kota Padang Panjang meminta kepada Gubernur Sumbar melalui Biro Pemerintahan, untuk dapat menyampaikan aspirasi penolakan masyarakat yang disampaikan melalui Pansus ke Mendagri.

    Sekretaris Pansus, Kiki Anugrah Dia mengatakan, persoalan tapal batas adalah masalah yang sangat urgen. Masalah ini katanya, harus selesai lebih komprehensif karena enegasan batas suatu daerah merupakan hal yang sangat penting bagi tercipta dan berjalannya iklim investasi yang baik.

    "Bagaimanapun Tanah Datar dan Padang Panjang badunsanak. Selesainya tentu juga harus penuh dengan cara-cara badunsanak," ujar Kiki.

    Dalam pertemuan itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi berjanji akan memfasilitasi serta memanggil Walikota Padang Panjang, Fadly Amran dan Bupati Tanah Datar Eka Putra. Paulhendri